JAKARTA — Herry Dahana Tekankan Kerja Nyata Wujudkan Indonesia Emas 2045

Jakarta — Di tengah riuh rendah proyeksi pertumbuhan ekonomi dan narasi optimisme pembangunan, Anggota Dewan Pembina PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, melontarkan sebuah pengingat yang menohok: Indonesia Emas 2045 bukan sekadar soal keyakinan kolektif, melainkan hasil dari kerja nyata yang terukur. Pernyataan ini menjadi relevan di saat pemerintah gencar memamerkan program strategis sebagai etalase keberhasilan, namun kondisi fiskal global justru memaksa efisiensi yang ketat.

Dalam pandangannya, Herry menekankan bahwa kekayaan sumber daya alam—selama ini menjadi andalan daya tawar—bukanlah garansi sebuah bangsa naik kelas. “Tidak ada bangsa yang menjadi maju hanya karena memiliki kekayaan alam. Bangsa besar lahir dari kepemimpinan yang berani mengambil keputusan, pemerintahan yang bersih, serta kemampuan membangun kepercayaan rakyat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (7/7/2026). Pernyataan ini menyiratkan kritik konstruktif bahwa koefisien efisiensi belanja negara dan velocity of money jauh lebih menentukan ketimbang sekadar volume kekayaan mentah.

Konvergensi Krisis Global dan Ujian Tata Kelola

Herry, yang pernah menjabat Deputi Politik dan Strategi Wantannas RI, memetakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memulai akselerasi di tengah badai multidimensional. Perlambatan ekonomi global, rivalitas geopolitik yang mengganggu rantai pasok, disrupsi teknologi seperti kecerdasan buatan, hingga ancaman stagflasi akibat krisis pangan dan energi, membentuk gugus tantangan yang tidak bisa dihadapi dengan retorika populis.

Kondisi ini menuntut fondasi ekonomi yang solid sekaligus tata kelola pemerintahan yang lincah. Bagi pelaku pasar, variabel yang paling dinanti bukan hanya seberapa besar alokasi anggaran, melainkan seberapa tinggi absorptive capacity dari tiap program nasional. Di sinilah teropong ekonomi menilai bahwa program unggulan seperti hilirisasi industri dan ketahanan pangan tak boleh berhenti pada tahap proyek fisik, melainkan harus menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap pendapatan per kapita.

Legitimasi Publik Alat Ukur Keberhasilan Fiskal

Menurut Herry, berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah saat ini mulai memperoleh validasi dari segi sosial-politik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan investasi, dan pembangunan SDM tidak lagi dipandang sebagai beban fiskal jangka pendek jika mampu menyentuh kebutuhan riil. “Kepercayaan publik akan tumbuh ketika kebijakan mampu menjawab kebutuhan riil rakyat,” tegasnya.

Legitimasi ini terbukti secara kuantitatif. Herry mengutip hasil survei Indikator Politik Indonesia pada awal tahun 2026 yang menjadi sinyal hijau penting bagi eksekutif. Angka 72,8 persen masyarakat menyatakan puas terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Lebih lanjut, mayoritas publik juga mendukung agar program bernilai fiskal besar ini diperpanjang dan diperluas cakupannya. Dalam perspektif ekonomi-politik, angka kepuasan di atas 70 persen ini adalah modal politik yang mahal—memungkinkan pemerintah melakukan konsolidasi fiskal tanpa resistensi massa yang tinggi.

“Kepercayaan publik terhadap program strategis adalah indikator utama stabilitas. Angka 72,8 persen ini bukan sekadar data, melainkan bukti bahwa jika kebijakan tepat sasaran, masyarakat akan menjadi benteng pertahanan ekonomi pemerintah,” simpul Herry.

Di penghujung pemaparannya, ia menegaskan bahwa menuju 2045, Indonesia harus bertransformasi dari negara yang bergantung pada komoditas dan konsumsi domestik menjadi negara berbasis produktivitas tinggi. Kerja nyata yang dimaksud adalah eksekusi kebijakan yang minim kebocoran, berorientasi pada daya saing global, serta berani menolak proyek mercusuar yang hanya menjadi beban neraca pembayaran.