INKA Buka Suara Soal Rencana KAI Impor KRL Bekas Jepang

Jakarta — Keputusan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mendapat restu Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendatangkan 23 unit kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang serta melakukan recall terhadap 7 rangkaian KRL CLI-225 produksi dalam negeri memantik reaksi keras dari PT Industri Kereta Api (INKA). Perseroan pelat merah yang berbasis di Madiun itu blak-blakan menyoroti langkah impor di tengah kapasitas produksi nasional yang dinilai sudah mumpuni.

Persetujuan DPR tersebut menjadi babak baru dalam polemik pengadaan sarana perkeretaapian nasional. Di satu sisi, KAI berdalih kebutuhan armada untuk memperkuat layanan commuter line tidak bisa menunggu lama. Di sisi lain, INKA merasa langkah impor barang bekas berpotensi mematikan industri dalam negeri yang telah puluhan tahun membangun kompetensi teknologi perkeretaapian.

INKA Pertanyakan Logika Impor Barang Bekas

Melalui pernyataan resminya, INKA menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan secara mendalam dalam kajian teknis pengadaan KRL bekas asal Jepang tersebut. Manajemen mempertanyakan mengapa opsi impor dipilih ketika fasilitas produksi di Madiun masih memiliki kapasitas menganggur yang cukup besar.

"Kami sudah berkali-kali membuktikan kemampuan menghasilkan KRL sendiri, termasuk yang kini beroperasi di berbagai lintas. Kalau negara ini masih mengimpor barang bekas, kapan industri dalam negeri bisa mandiri? Ini soal keberpihakan pada kemampuan bangsa sendiri."

— Pernyataan manajemen PT INKA

INKA juga menyoroti aspek keselamatan dan biaya perawatan jangka panjang. Kereta bekas kerap memerlukan penyesuaian teknis, penggantian komponen, hingga sertifikasi ulang agar layak beroperasi di jalur Indonesia. Semua proses itu, menurut INKA, menambah beban biaya yang tidak selalu lebih murah dibanding produksi baru di dalam negeri.

Recall 7 KRL CLI-225 Jadi Sorotan

Selain isu impor, kebijakan recall terhadap 7 rangkaian KRL CLI-225 buatan INKA ikut menjadi perhatian. Langkah penarikan tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai penyebab teknis, apakah murni persoalan kinerja armada atau bagian dari strategi memuluskan masuknya kereta bekas impor.

• Kapasitas nasional terancam: Impor barang bekas berpotensi menurunkan utilisasi pabrik INKA dan rantai pasok lokal.
• Transparansi dipertanyakan: Kajian teknis dan komersial pengadaan belum dibuka secara luas kepada publik.
• Dampak industri: Ratusan tenaga kerja dan vendor komponen dalam negeri bergantung pada pesanan sarana perkeretaapian.
• Keselamatan: Kereta bekas menuntut sertifikasi ulang agar memenuhi standar operasi di Indonesia.

Sejumlah pengamat transportasi menilai polemik ini seharusnya diselesaikan dengan peta jalan industri yang jelas, bukan sekadar keputusan jangka pendek. Menurut mereka, negara perlu menetapkan target tingkat komponen dalam negeri (TKDN), jadwal produksi, dan skema transisi armada agar KAI tetap mendapat pasokan sementara INKA tumbuh sebagai basis manufaktur.

Hingga kini, KAI belum memberikan tanggapan panjang atas keberatan INKA. Publik pun menanti keterbukaan data, termasuk hasil uji kelayakan KRL bekas, nilai kontrak, dan perbandingan biaya dengan opsi produksi domestik. Tanpa transparansi, kebijakan ini berisiko menjadi preseden buruk bagi ekosistem industri perkeretaapian nasional yang selama ini dibangun dengan susah payah.

Poin Kunci Ringkas

• INKA menilai impor 23 KRL bekas Jepang mengancam keberlanjutan industri dalam negeri.
• Persetujuan DPR membuka jalan bagi KAI mendatangkan armada bekas dan menarik 7 KRL CLI-225.
• INKA mempertanyakan transparansi kajian teknis, biaya perawatan, dan aspek keselamatan.
• Peta jalan industri dan TKDN dinilai penting agar tidak ada pihak yang dirugikan.