Benhur Tomi Mano: Profil dan Kinerja Gubernur Papua

Profil Singkat

Benhur Tomi Mano lahir di Kampung Saweri, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, pada 17 Agustus 1964. Ia merupakan putra asli Papua dari wilayah pesisir utara yang meniti karier dari birokrasi daerah hingga pucuk kepemimpinan provinsi. Latar belakang pendidikannya dimulai dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Abepura, kemudian melanjutkan ke jenjang S1 Administrasi Negara di Universitas Cenderawasih. Ia juga meraih gelar Magister Manajemen dari universitas yang sama pada 2008. Pendidikan S3 Ilmu Pemerintahan ia selesaikan di Universitas Padjadjaran pada 2018. Kombinasi pengalaman birokrat dan latar akademik ilmu pemerintahan membentuk gaya kepemimpinannya yang teknokratis, meskipun tetap kental dengan pendekatan kultural Papua.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menduduki jabatan Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano memiliki rekam jejak panjang di birokrasi Kota Jayapura. Puncaknya, ia menjabat sebagai Wali Kota Jayapura selama dua periode, yakni 2008-2013 dan 2013-2018. Selama memimpin ibu kota provinsi, ia beberapa kali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK serta mengantarkan Jayapura sebagai kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Papua, mencapai angka 79,63 pada 2017 — jauh melampaui rata-rata provinsi yang saat itu masih di kisaran 59,09. Keberhasilan ini menjadi modal politik signifikan saat ia maju dalam Pemilihan Gubernur Papua 2018. Berpasangan dengan Wakil Gubernur Klemen Tinal (yang kemudian meninggal dunia pada 2021 dan posisinya kosong hingga akhir masa jabatan), Benhur Tomi Mano terpilih dan dilantik pada 5 September 2018. Masa jabatannya berlangsung hingga 2023, meskipun dinamika pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan pada 2022 mempengaruhi ruang lingkup kewenangannya di akhir periode.

Kinerja dan Program Unggulan

Kepemimpinan Benhur Tomi Mano menghadapi tantangan struktural yang berat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua selama periode 2019-2023 tercatat sebagai salah satu yang terbesar di Indonesia, rata-rata di atas Rp 12 triliun per tahun dengan porsi signifikan dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai lebih dari Rp 5,5 triliun setiap tahun. Namun, penyerapan anggaran kerap menjadi sorotan. Data dari DJPK Kementerian Keuangan menunjukkan rata-rata realisasi belanja modal Papua berkisar di angka 78-82 persen pada 2019-2022, menyisakan ruang fiskal yang belum termanfaatkan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur dasar.

"Kita harus memastikan setiap rupiah dana Otsus menyentuh kampung-kampung, bukan hanya berputar di kota. Ini mandat konstitusional yang harus kita kawal bersama."

Program unggulan Benhur Tomi Mano berfokus pada tiga pilar utama. Pertama, Papua Sehat — upaya penurunan angka stunting dari 33,33 persen (2019) menjadi 27,09 persen (2022) berdasarkan data SSGI Kementerian Kesehatan. Kedua, Papua Pintar — pemberian beasiswa afirmasi bagi pelajar asli Papua yang melanjutkan pendidikan tinggi, dengan alokasi anggaran mencapai Rp 280 miliar per tahun pada 2020-2022. Ketiga, Papua Bangkit — pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan yang bertujuan membuka isolasi wilayah pegunungan dan pesisir. Meski demikian, capaian pembangunan fisik kerap dikritik lamban. Dari target pembangunan 1.200 kilometer jalan pada RPJMD 2018-2023, realisasi hingga 2022 baru mencapai sekitar 68 persen.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, Pemprov Papua di bawah Benhur Tomi Mano mencatat kemajuan dalam opini BPK. Setelah bertahun-tahun mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Papua meraih opini WTP pada LKPD 2021 — capaian yang signifikan bagi provinsi dengan kompleksitas geografis dan administratif setinggi Papua. Indeks Reformasi Birokrasi Papua juga mengalami peningkatan dari 54,21 (2019) menjadi 60,34 (2022), meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 68,56. Sementara itu, IPM Papua naik dari 60,84 (2019) menjadi 62,65 (2022), namun laju pertumbuhannya relatif lambat dibandingkan provinsi lain di Indonesia Timur seperti Maluku Utara atau Sulawesi Tenggara yang tumbuh di atas 0,8 poin per tahun pada periode yang sama.

Tantangan dan Harapan