GILGIT — Attaullah Shah Menangkan Kursi Majelis Diamer Usai Penghitungan Ulang

Dinamika politik di Gilgit-Baltistan kembali bergejolak setelah Komisi Pemilihan Umum setempat mengumumkan hasil akhir yang mengejutkan untuk perebutan kursi majelis GBA-16 (Diamer-II). Setelah melalui proses verifikasi dan penghitungan ulang surat suara pos yang dramatis, kandidat dari Pakistan Peoples Party (PPP), Attaullah Shah, berhasil mengamankan kemenangan tipis atas rival terdekatnya. Keputusan ini memperlihatkan betapa krusialnya setiap lembar suara dalam kontestasi politik lokal yang sangat kompetitif.

Berdasarkan formulir konsolidasi resmi Form-49 yang dirilis oleh Komisi Pemilihan pada hari Senin, Shah mengumpulkan total 6.618 suara. Angka ini membawanya unggul tipis, hanya selisih 13 suara, dari pesaing utamanya, Imam Malik dari Istehkam-i-Pakistan Party (IPP). Malik, yang sebelumnya bertarung sebagai kandidat independen dalam pemilu Juni lalu sebelum akhirnya bergabung dengan IPP, harus merelakan kursi yang sempat dinyatakan menjadi miliknya.

Dinamika Pemilu dan Pergeseran Suara Tipis

Perubahan hasil ini memicu perhatian publik secara luas karena sebelumnya Komisi Pemilihan sempat memproklamasikan Imam Malik sebagai pemenang terpilih untuk daerah pemilihan GBA-16. Namun, klaim kemenangan tersebut runtuh setelah Shah mengajukan petisi sengketa ke tribunal pemilu. Shah menegaskan bahwa Petugas Pengembalian (Returning Officer/RO) telah menerbitkan Form-49 awal tanpa memasukkan dan menghitung kertas suara pos—sebuah pelanggaran prosedur teknis yang berakibat fatal pada legitimasi hasil akhir.

Pengadilan tribunal pemilu merespons cepat aduan tersebut. Pada 11 September, tribunal memerintahkan RO terkait untuk menyelesaikan verifikasi dan penghitungan seluruh surat suara pos paling lambat 16 September. Selama proses pembuktian tersebut berjalan, keanggotaan Malik di majelis secara resmi disuspensi, membuka jalan bagi penghitungan ulang di bawah pengawasan ketat aparat.

Prosedur Penghitungan Berketat Keamanan dan Ketidakhadiran Pesaing

Proses verifikasi kertas suara pos dimulai sejak hari Minggu di bawah pengawalan aparat keamanan yang amat ketat. Komisi Pemilihan telah melayangkan instruksi tegas agar seluruh kandidat atau perwakilan resmi mereka hadir menyaksikan pembukaan kotak suara pos. Langkah transparan ini diambil guna menjamin integritas proses rekapitulasi serta mencegah munculnya prasangka ketidaknetralan penyelenggara pemilu.

Namun, dalam pelaksanaannya, Imam Malik bersama kandidat dari PML-N, Muhammad Anwar, justru memilih tidak hadir, baik secara personal maupun diwakili oleh agen hukum mereka. Sesuai dengan Pasal 235 Undang-Undang Pemilu 2017, panitia tetap melanjutkan penghitungan suara pos meski tanpa kehadiran kedua belah pihak tersebut. Di sisi lain, perwakilan Attaullah Shah bersama agen dari kandidat lain seperti Mohammad Nasir dan Saifullah tampak bertahan mengawal proses yang memakan waktu berjam-jam hingga selesai.

"Penghitungan suara pos bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen penentu dalam pertarungan dengan selisih amat tipis. Ketidakhadiran salah satu pihak menunjukkan dinamika taktis, namun ketetapan hukum tetap berjalan di atas bukti otentik," ujar seorang pengamat politik regional dalam analisisnya mengenai sengketa Diamer.

Implikasi Peta Politik Gilgit-Baltistan

Kemenangan Attaullah Shah ini tidak hanya mengubah komposisi perolehan kursi di Majelis Gilgit-Baltistan, tetapi juga memberikan preseden penting terkait kedisiplinan penegakan aturan pemilu di wilayah tersebut. Bagi PPP, tambahan satu kursi ini memantapkan posisi mereka di parlemen daerah sekaligus menegaskan kembali basis dukungan di kawasan Diamer yang dikenal memiliki lanskap politik amat dinamis.

Kekalahan tragis Imam Malik dengan selisih 13 suara menjadi pengingat pahit betapa suara pos memiliki daya ubah yang sangat menentukan dalam sistem demokrasi modern. Kasus ini sekaligus menjadi pelajaran bagi partai politik lain untuk terus mengawal proses rekapitulasi hingga tahap paling akhir, memastikan tidak ada satu pun hak suara konstituen yang terlewat atau diabaikan oleh panitia penyelenggara.