Filipina — Gereja Desak Penundaan Normalisasi Sungai Baco

CALAPAN CITY — Rencana pengerukan dan normalisasi Sistem Sungai Alag–Longos di Kota Baco, Oriental Mindoro, menuai penolakan dari kalangan pemuka agama dan aktivis lingkungan. Keuskupan Kota Calapan secara terbuka mendesak otoritas pemerintah untuk menghentikan sementara proyek tersebut guna mengevaluasi dampak jangka panjangnya terhadap ekosistem pesisir serta keselamatan masyarakat hilir.

Kritik ini mengemuka seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa pengerukan skala besar yang bertujuan mengatasi banjir justru berisiko memicu kerusakan ekologis yang lebih parah di kawasan sekitarnya. Pemerintah dinilai perlu menyelaraskan program infrastruktur fisik dengan kajian ilmiah mengenai dinamika sedimentasi dan hidrologi lokal.

Kronologi dan Eskalasi Polemik Proyek Sungai Baco

1. Inisiasi Proyek Pengendalian Banjir: Pemerintah daerah merancang program pengerukan Sistem Sungai Alag–Longos sebagai respons darurat atas tingginya frekuensi banjir yang kerap melumpuhkan aktivitas warga di Baco.
2. Kajian dan Penolakan dari Koalisi Lingkungan: Aktivis lingkungan bersama Keuskupan Calapan melakukan pemantauan awal dan menemukan potensi ancaman degradasi wilayah muara serta hilangnya stabilitas garis pantai.
3. Seruan Moratorium Terbuka: Pemuka agama dan advokat lingkungan resmi menerbitkan seruan kepada pemangku kebijakan agar menangguhkan operasional alat berat hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) komprehensif dipaparkan secara transparan.

"Mengurangi risiko banjir adalah tujuan yang sah dan penting, namun pencapaiannya tidak boleh mengorbankan stabilitas ekosistem serta keselamatan komunitas pesisir," tegas perwakilan advokasi lingkungan Keuskupan Calapan.

Dampak Ekologis terhadap Komunitas Pesisir

Secara analitis, pengerukan dasar sungai tanpa perhitungan neraca sedimen yang matang dapat mengubah pola aliran air dan memicu erosi hebat di muara. Sejumlah sektor vital diprediksi akan menanggung dampak lanjutan jika proyek dipaksakan tanpa mitigasi memadai:

• Sektor Perikanan Tradisional: Keruhnya perairan akibat aktivitas pengerukan berpotensi merusak habitat pemijahan ikan dan padang lamun di wilayah pesisir.
• Abrasi Pantai: Pasokan sedimen alami yang terputus dari hulu akan mempercepat pengikisan daratan di garis pantai Mindoro Oriental.
• Pergeseran Risiko Bencana: Mengalirkan air secara cepat dari hulu tanpa rekayasa hilir yang tepat hanya akan memindahkan titik bencana banjir ke permukiman nelayan di kawasan muara.

Mendorong Pendekatan Pengelolaan DAS Terpadu

Para pemerhati lingkungan menegaskan bahwa mitigasi banjir di Kota Baco membutuhkan pendekatan holistik berbasis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu, bukan sekadar pengerukan mekanis instan. Restorasi vegetasi riparian di sepanjang sempadan sungai serta reboisasi kawasan hulu dinilai jauh lebih berkelanjutan untuk menahan laju debit air secara alami.

Pemerintah daerah kini dituntut membuka ruang dialog inklusif dengan melibatkan pakar hidrologi, komunitas nelayan, dan perwakilan masyarakat sipil. Tanpa transparansi dan evaluasi ilmiah, proyek yang ditujukan untuk keselamatan publik justru berpotensi memicu kerentanan sosial-ekologis baru bagi wilayah Oriental Mindoro.