DELI SERDANG — AMARA Tuntut Usut Dugaan Korupsi PKK Rp525 Juta

Gelombang protes atas dugaan penyimpangan dana publik kembali mencuat di Kabupaten Deli Serdang. Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu Sumatera Utara (AMARA SUMUT) menggelar aksi unjuk rasa beruntun untuk menyerukan pengusutan tuntas kasus dugaan korupsi dalam alokasi anggaran pengadaan jilbab yang bernilai fantastis. Dengan membawa spanduk dan pengeras suara, massa memusatkan perhatian publik pada transparansi pengelolaan anggaran daerah yang dinilai rentan disalahgunakan oleh pejabat atau lembaga mitra pemerintah.

Aksi yang berlangsung maraton ini menandai meningkatnya kecurigaan publik terhadap skema pengadaan barang dan jasa di lingkungan organisasi kemasyarakatan yang didukung APBD. Penunjukan alokasi dana sebesar Rp525 juta khusus untuk pengadaan jilbab PKK dinilai melukai rasa keadilan masyarakat, terlebih di tengah situasi ekonomi daerah yang membutuhkan prioritas pemulihan sektor-sektor vital lainnya.

Marathon Aksi di Tiga Institusi Kunci

Gerakan massa AMARA SUMUT tidak hanya berfokus pada satu titik, melainkan menyasar tiga pusat kekuasaan dan penegakan hukum di Deli Serdang. Titik awal pergerakan dimulai di Kantor Bupati Deli Serdang sebagai simbol eksekutif, kemudian bergeser ke Kantor DPRD Deli Serdang yang memegang fungsi pengawasan anggaran, dan berakhir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang sebagai institusi penegak hukum.

Langkah mendatangi tiga lokasi ini secara simultan menunjukkan strategi analitis dari demonstran. Mereka menilai adanya kegagalan sistemik, baik dalam tataran perancangan anggaran oleh eksekutif, pengawasan oleh legislatif, hingga kelambatan pengawasan hukum. "Pengawasan yang longgar membuat anggaran bernilai ratusan juta rupiah rentan dijadikan komoditas transaksi politik maupun personal," tegas orator aksi di depan gerbang Kejaksaan Negeri.

Anatomi Anggaran: Evaluasi Pengadaan Jilbab PKK

Isu utama yang memicu ledakan amarah massa adalah angka nominal pengadaan jilbab untuk Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Deli Serdang yang dinilai tidak masuk akal dari kacamata efisiensi publik. Penelusuran awal mengindikasikan adanya potensi penggelembungan harga (mark-up) serta ketidakjelasan mekanisme lelang atau penunjukan langsung dalam proyek tersebut.

Secara analitis, keterlibatan lembaga seremonial atau organisasi pendamping Pemkab dalam pengelolaan dana berskala besar sering kali menjadi celah (loophole) korupsi. Tanpa audit independen yang ketat, pengadaan barang berskala ratusan juta rupiah berisiko tinggi menyeliap dari pengawasan publik standar.

Tuntutan Hukum dan Desakan Audit Penegak Hukum

Di depan gedung Kejari Deli Serdang, massa AMARA SUMUT secara eksplisit mendesak aparat penegak hukum untuk segera memanggil, memeriksa, dan mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk Ketua PKK Kabupaten Deli Serdang yang secara kelembagaan membawahi program tersebut.

"Kami minta Kejaksaan Negeri Deli Serdang bertindak tegas tanpa pandang bulu! Tangkap dan adili Ketua PKK Deli Serdang jika terbukti melanggar hukum dalam proyek pengadaan jilbab senilai Rp525 juta ini. Jangan biarkan uang rakyat menguap tanpa pertanggungjawaban yang jelas!"

Para pengamat hukum daerah menilai bahwa respons Kejari Deli Serdang atas laporan dan aksi mahasiswa ini akan menjadi indikator penting komitmen pemberantasan korupsi di tingkat lokal. Keberanian korps adhyaksa dalam menyentuh figur-figur ber pengaruh di lingkaran kekuasaan daerah menjadi ujian integritas hukum yang sangat krusial. Jika kejaksaan bertindak lambat, eskalasi gelombang protes diperkirakan akan meluas ke tingkat Polda Sumatera Utara maupun Kejaksaan Tinggi.