BUMN PT Garam Dilibatkan Kelola Kawasan Industri Garam di NTT untuk Genjot Produksi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menggandeng PT Garam (Persero) dalam upaya percepatan swasembada garam nasional. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan dokumen Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui kolaborasi tersebut, sentra industri garam yang berada di wilayah paling selatan Indonesia itu diharapkan dapat berkembang menjadi pusat industri garam terintegrasi yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, dan Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose, di sela-sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KKP Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (2/7) lalu. Kedua pihak menyepakati sinergi dalam pengoperasian, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengembangan kawasan K-SIGN agar mampu menjadi motor penggerak produksi garam nasional yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari produktivitas lahan hingga kualitas hasil panen.

Kolaborasi untuk Swasembada Garam

Dalam lingkup kesepakatan, KKP akan memberikan dukungan kebijakan dan regulasi, sementara PT Garam sebagai BUMN yang berpengalaman di bidang pergaraman akan menjalankan fungsi operasional dan pengembangan teknis di lapangan. Rincian pelaksanaan kerjasama nantinya dituangkan secara detil dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disusun sebagai turunan dari kesepakatan bersama tersebut.

Koswara menegaskan, dipilihnya PT Garam sebagai mitra pengelola kawasan industri garam di Rote Ndao merupakan langkah strategis mengingat perseroan memiliki pengalaman panjang, infrastruktur, serta jaringan distribusi yang sudah terbangun. “Dengan dukungan pengalaman PT Garam sebagai BUMN pergaraman, kami optimistis program K-SIGN dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan industri garam nasional yang mampu mendukung percepatan swasembada garam,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Beritainti.com, Minggu (5/7/2026).

Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Rote Ndao sendiri diproyeksikan akan memanfaatkan potensi alam NTT yang memiliki garis pantai panjang dan tingkat evaporasi tinggi, ideal untuk produksi garam dengan metode solar evaporation. Kehadiran BUMN diharapkan dapat memperbaiki tata kelola yang sebelumnya masih parsial sehingga produksi bisa meningkat signifikan, baik untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi maupun garam industri yang saat ini masih banyak diimpor.

Kerja sama ini juga menjadi bagian dari strategi KKP dalam memperkuat kemandirian pangan laut dan hasil kelautan non-ikan. Selain pengembangan kampung nelayan dan kawasan tambak udang, pengelolaan sentra garam terintegrasi dinilai akan memberikan efek ganda bagi perekonomian daerah, termasuk membuka lapangan kerja baru dan mendorong industri pengolahan lanjutan di sekitar kawasan.

Dengan bergabungnya BUMN dalam pengelolaan K-SIGN, pemerintah menargetkan produksi garam dari kawasan tersebut bisa mulai menunjukkan hasil yang terukur dalam dua tahun ke depan, sejalan dengan roadmap swasembada garam yang telah dicanangkan. Pemerintah juga membuka peluang investasi swasta untuk mendukung hilirisasi, namun pengelolaan inti tetap akan dikendalikan oleh PT Garam sebagai representasi negara di sektor strategis ini.