Budayawan Cirebon Pertanyakan Urgensi Penggantian Nama Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda

Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda menuai tanggapan kritis dari budayawan Cirebon, Raden Chaidir Susilaningrat. Ia mempertanyakan urgensi dan dasar pemikiran di balik usulan tersebut, serta menilai bahwa pergantian nomenklatur wilayah bukanlah prioritas yang mendesak bagi masyarakat.

Chaidir menyampaikan keprihatinannya terhadap munculnya wacana yang dianggapnya mengabaikan persoalan-persoalan fundamental yang masih membelit warga Jawa Barat. Menurutnya, terdapat banyak permasalahan yang lebih substantif dan memerlukan perhatian serius dari pemangku kebijakan.

Saya kira hal pertama yang perlu dipertanyakan adalah dasar dan alasan di balik kemunculan wacana ini. Urgensinya apa? Perubahan nama provinsi bukanlah persoalan yang mendesak jika dibandingkan dengan beragam persoalan yang masih dihadapi oleh masyarakat Jawa Barat saat ini.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sebelum melangkah lebih jauh ke arah perubahan identitas administratif, perlu ada kajian yang komprehensif dan transparan mengenai manfaat konkret yang akan diperoleh masyarakat. Chaidir mendorong agar energi dan sumber daya yang ada lebih difokuskan pada upaya penyelesaian masalah-masalah riil yang dirasakan langsung oleh warga di berbagai daerah di Jawa Barat.

Wacana penggantian nama provinsi ini sebelumnya mencuat dan memicu perdebatan di kalangan publik, mengingat Jawa Barat merupakan wilayah yang sangat heterogen secara kultural. Tidak hanya dihuni oleh masyarakat Sunda, provinsi ini juga menjadi rumah bagi masyarakat Cirebon, Betawi di wilayah perbatasan, serta berbagai komunitas budaya lainnya yang telah hidup berdampingan selama berabad-abad.

Sebagai budayawan yang berasal dari wilayah pesisir utara Jawa Barat, Chaidir memahami betul dinamika dan keberagaman identitas yang hidup di provinsi tersebut. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek historis dan sosiologis secara matang sebelum mengambil keputusan yang akan berdampak luas terhadap identitas kolektif jutaan penduduk.

Hingga berita ini diturunkan, wacana perubahan nama tersebut masih menjadi diskursus publik yang terus bergulir. Berbagai kalangan, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan budayawan lintas wilayah, diharapkan dapat memberikan pandangan yang mencerahkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama. Laporan ini dikutip dari sumber terpercaya Beritainti.com.