Barnet Dikecam Usai Tunjuk Mantan Pejabat Grenfell Isi Jabatan Senior

Tragedi kebakaran Grenfell Tower pada tahun 2017 yang menewaskan 72 jiwa kembali menjadi sorotan publik Inggris. Keputusan lembaga pengelola perumahan publik Barnet Group menunjuk Laura Johnson sebagai Direktur Pembangunan dan Properti Permanen memicu gelombang kemarahan dari para penyintas dan keluarga korban. Johnson, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perumahan di Royal Borough of Kensington and Chelsea (RBKC) saat bencana terjadi, dikenal sebagai figur utama yang mendorong kebijakan pemotongan anggaran dan penggunaan kontraktor berbiaya lebih murah dalam proyek renovasi menara naas tersebut.

Penunjukan ini dinilai melukai rasa keadilan masyarakat, mengingat Johnson kini diganjar kompensasi fantastis sebesar £150.000 per tahun (sekitar Rp3,1 miliar) untuk mengawasi pengelolaan sekitar 13.000 rumah dewan di wilayah Barnet. Langkah tersebut dipandang oleh banyak pihak sebagai bukti nyata atas rapuhnya akuntabilitas birokrasi dalam sektor perumahan publik di Britania Raya.

Dilema Etika dan Jejak Efisiensi Anggaran yang Mematikan

Analisis terhadap hasil penyelidikan resmi tragedi Grenfell Tower menunjukkan bahwa tekanan efisiensi finansial di bawah kepemimpinan Johnson di RBKC menjadi salah satu faktor penentu di balik penggantian bahan pelapis dinding (cladding) menjadi material yang jauh lebih mudah terbakar. Keputusan menghemat anggaran sebesar beberapa ratus ribu pounsterling pada akhirnya dibayar mahal dengan kegagalan fatal struktur keselamatan gedung.

Berikut adalah komparasi cakupan peran dan dampak kebijakan Laura Johnson antara masa jabatannya di RBKC dan posisi barunya di Barnet Group:

Gelombang Protes Korban dan Gugatan Akuntabilitas

Para penyintas dan kerabat korban yang tergabung dalam kelompok advokasi mengecam keras Barnet Group dan mendesak jajaran eksekutif untuk segera membatalkan pengangkatan tersebut. Keputusan merekrut pejabat yang memegang peran sentral dalam skandal keselamatan terbesar dalam sejarah perumahan modern Inggris dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap simpati publik.

"Ini adalah keputusan yang sangat keterlaluan dan menyoroti betapa sedikitnya rasa empati serta tanggung jawab moral dalam sistem tata kelola publik kita. Seseorang yang memangkas anggaran keselamatan tidak boleh diberi kepercayaan mengelola ribuan rumah warga lainnya."

Kritik ini menggarisbawahi tuduhan bahwa birokrasi sektor publik Inggris cenderung melindungi para pejabat senior dari konsekuensi kegagalan sistemik. "Akuntabilitas publik seolah sirna demi efisiensi birokrasi yang dingin," ungkap seorang analis kebijakan publik independen di London, menegaskan bahwa fenomena "daur ulang pejabat" di lingkungan dewan daerah dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keselamatan hunian publik.

Tantangan Tata Kelola Perumahan Publik di Inggris

Kasus penunjukan Laura Johnson di Barnet Group mencerminkan masalah mendasar dalam standar kualifikasi eksekutif sektor perumahan. Meskipun pimpinan Barnet Group bergeming dan mempertahankan keputusan mereka berdasarkan kompetensi manajerial Johnson, tekanan politik dan sosial diprediksi akan terus meningkat.

Kegagalan untuk mengintegrasikan rekam jejak etis dan keselamatan dalam proses rekrutmen jabatan publik bernilai tinggi ini berisiko memperlebar jurang ketidakpercayaan antara warga penerima manfaat perumahan dewan dan otoritas setempat. Apabila Barnet Group tidak meninjau kembali penunjukan ini, legitimasi pengawasan keselamatan di 13.000 rumah dewan yang mereka kelola akan terus dipertanyakan di masa mendatang.