BANDUNG UTARA — Perhutani KPH Bandung Utara Perkuat Sinergi Cegah Karhutla dan Gangguan Hutan

Udara pagi di kawasan hutan pinus Cibodas, Kabupaten Bandung Barat, beraroma khas getah dan tanah lembap sisa embun. Pada Rabu (8/6), derap langkah sepatu bot petugas Perhutani memecah sunyi – bukan karena ada api, tetapi justru untuk memastikan tak ada percikan sekecil apa pun yang bisa menyulut bencana. Dipimpin Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Cibodas Nana Bely, tim patroli gabungan menyisir lereng-lereng rawan kebakaran, memasang kembali papan imbauan yang mulai pudar, sekaligus mengawasi kemungkinan aktivitas pencurian getah pinus yang selama ini menggerogoti aset negara. Langkah ini bukan sekadar rutinitas, melainkan strategi preventif terukur: setiap hektar hutan yang terselamatkan ekuivalen dengan nilai ekonomi dan ekologis yang tak tergantikan bagi rantai pasok industri gondorukem dan kestabilan pendapatan masyarakat desa sekitar.

Pertahanan Lapis Tiga di Titik Rawan

Patroli terpadu yang melibatkan Regu Polisi Hutan di bawah komando Budi Hartono, aparat desa, dan tokoh masyarakat Suntenjaya adalah wajah konkret dari model pengamanan hutan berbasis komunitas (community-based forest protection). Area RPH Cibodas merupakan salah satu kantong produksi getah pinus dengan estimasi hasil sadapan rata-rata 2 hingga 3 ton per bulan pada musim kering, yang jika dikonversi ke harga pasar gondorukem berada di kisaran Rp12 juta–Rp18 juta per ton. Dengan demikian, satu bulan saja gangguan pencurian getah pinus bisa menyebabkan potensi kehilangan pendapatan negara belasan juta rupiah, belum termasuk biaya pemulihan lahan jika terjadi kebakaran. “Perlindungan hutan itu memerlukan kolaborasi seluruh pihak,” tegas Administratur KPH Bandung Utara Deden Yogi Nugraha ketika dihubungi terpisah.

“Melalui patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengawasan secara rutin, kami berupaya mencegah potensi kebakaran hutan, menjaga keamanan kawasan, dan memastikan kelestarian fungsi hutan tetap terpelihara,” ujar Deden.

Model pertahanan lapis tiga – patroli, edukasi, dan penegakan – bukan tanpa dasar ekonomi. Riset internal Perhutani menunjukkan tiap rupiah yang diinvestasikan untuk pencegahan karhutla mampu menghemat tiga hingga lima kali lipat biaya pemadaman dan rehabilitasi pasca-bencana. Dengan musim kemarau yang diprediksi lebih panjang tahun ini, logika cost-efficiency itu semakin krusial.

Getah Pinus: Darah Ekonomi yang Terus Diawasi

Di balik isu keamanan hutan, tersembunyi komoditas strategis: getah pinus. Zat lengket ini adalah bahan baku utama gondorukem dan terpentin, produk turunan yang tak hanya diserap pasar domestik (cat, kertas, farmasi) tetapi juga diekspor ke India, Tiongkok, dan Eropa. Gangguan sekecil apa pun pada rantai pasokan – entah karena pencurian atau kebakaran – akan segera terasa di tingkat pabrik pengolahan dan berdampak pada fluktuasi harga gondorukem di bursa komoditas. Patroli gabungan di Cibodas, dengan demikian, punya fungsi ganda: sebagai early warning system sekaligus jaminan kestabilan volume pasokan. “Menanamkan kesadaran masyarakat bahwa satu batang pinus yang dicuri berarti hilangnya potensi pendapatan berulang selama puluhan tahun,” ujar seorang petugas lapangan yang enggan disebutkan namanya.

Desa sebagai Garda Depan

Kepala Desa Suntenjaya Asep Wahyono tak ragu menggandeng warganya dalam skema kawasan lindung partisipatif. Pemasangan papan larangan membuang puntung rokok, kampanye tanpa api, hingga keterlibatan dalam ronda bergilir menjadi instrumen yang menyasar kesadaran kolektif.

“Menjaga hutan merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi antara Perhutani, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah bencana sekaligus mempertahankan sumber penghidupan warga,” ujar Asep Wahyono.

Dari perspektif ekonomi mikro, dukungan desa semacam ini turut menstabilkan pendapatan alternatif warga: bisnis penyadapan resmi, ekowisata kecil-kecilan, dan nilai tambah produk berbasis hutan. Saat hutan terbakar, mereka bukan hanya kehilangan fungsi penyangga air dan udara bersih, tetapi juga terputusnya aliran pendapatan mingguan dari sadapan pinus yang selama ini menopang kebutuhan dapur puluhan keluarga.

Langkah Perhutani KPH Bandung Utara jelas masih memerlukan konsistensi dan perluasan cakupan; namun data awal menunjukkan bahwa intensifikasi patroli ditambah partisipasi aktif desa mampu menurunkan frekuensi titik api kecil hingga 40 persen dibanding tahun sebelumnya. Jika dipertahankan, bukan hanya neraca ekologis yang hijau, melainkan juga neraca perdagangan dan kesejahteraan lokal yang kian kokoh.