Bahlil Jelaskan Alasan RI Masih Impor LPG Meski Kaya Gas

Jakarta — Indonesia dikenal sebagai negara dengan cadangan gas bumi melimpah, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa impor gas elpiji (LPG) masih menjadi ketergantungan besar dari tahun ke tahun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal fenomena tersebut dan membeberkan alasan di balik kebijakan impor LPG yang terus berjalan.

Menurut data Kementerian ESDM, Indonesia saat ini masih mengimpor LPG dalam kisaran 7 juta hingga 7,5 juta ton per tahun. Angka itu sebanding dengan sekitar 60 persen lebih dari total konsumsi nasional, sementara sisanya dipasok dari produksi dalam negeri.

Kapasitas Kilang Mini Belum Maksimal

Dalam keterangannya, Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa salah satu penyebab utama masih besarnya impor LPG adalah kapasitas pengolahan gas dalam negeri yang belum sepenuhnya memadai. Kilang-kilang mini atau refinery kecil skala (RKS) yang dibangun untuk mengolah gas mentah menjadi LPG belum beroperasi pada kapasitas penuh.

"Kita masih impor 7 juta sampai 7,5 juta ton LPG per tahun. Kenapa? Karena kilang-kilang kecil kita belum beroperasi optimal dan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri belum tersalurkan dengan baik ke sektor hilir," ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa gas bumi yang dihasilkan dari lapangan-lapangan di dalam negeri sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan pembangkit listrik dan industri, bukan semuanya diolah menjadi LPG. Alokasi ini membuat pasokan bahan baku LPG dari sumber domestik menjadi terbatas, sehingga kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi melalui impor.

Infrastruktur dan Distribusi Jadi Masalah

Selain faktor kapasitas kilang, persoalan infrastruktur distribusi juga disebut sebagai hambatan. Jaringan pipa gas menuju sentra-sentra konsumen masih terbatas, terutama di luar Jawa. Akibatnya, masyarakat banyak yang bergantung pada tabung LPG 3 kilogram bersubsidi dan LPG 12 kilogram yang dijual secara konvensional.

• Impor LPG nasional: 7 juta–7,5 juta ton per tahun
• Kapasitas kilang mini: belum beroperasi pada kapasitas penuh
• Alokasi gas domestik: dominan untuk pembangkit listrik dan industri
• Infrastruktur pipa: masih terpusat di wilayah Jawa

Bahlil menambahkan, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan ketergantungan impor, antara lain dengan mempercepat operasional kilang mini, mendorong pengembangan lapangan gas baru, serta memperluas jaringan transmisi gas ke wilayah timur Indonesia. Dengan begitu, gas domestik bisa lebih banyak diolah menjadi LPG dan mengurangi tekanan pada anggaran impor.

Buruan Sampai ke Konsumen

"Kalau kilangnya jalan dan pipanya sampai, insya Allah impor kita bisa turun. Kita kejar itu, tapi butuh waktu karena ini soal investasi dan pembangunan infrastruktur," tambah Bahlil.

Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa subsidi LPG 3 kilogram tetap dipertahankan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Beban subsidi tersebut menjadi salah satu komponen besar dalam APBN, dan efisiensi distribusi menjadi kunci agar program bantuan tepat sasaran.

Para analis energi menilai, langkah pemerintah mempercepat hilirisasi gas domestik adalah kunci jangka panjang. Selama kapasitas pengolahan dan infrastruktur distribusi belum berjalan optimal, Indonesia akan terus bergantung pada pasokan LPG dari luar negeri, termasuk dari Timur Tengah dan Australia. Ketergantungan itu juga membuat neraca perdagangan rentan terhadap fluktuasi harga energi global.

Menilik lebih jauh, kebijakan energi nasional memang dihadapkan pada dilema antara memenuhi kebutuhan konsumen yang terus tumbuh dengan memaksimalkan sumber daya domestik. Bahlil meyakinkan bahwa transisi tersebut sedang dijalankan secara bertahap, dengan target penurunan impor LPG yang realistis dalam beberapa tahun ke depan.

Untuk itu, masyarakat pun diimbau agar tidak lagi memandang Indonesia sebagai negara yang boros impor LPG tanpa alasan. Faktanya, persoalan energi negara ini lebih rumit dari sekadar besarnya cadangan di bawah tanah: yang dibutuhkan adalah kapasitas pengolahan, distribusi, dan tata kelola yang tepat.