Anggi Arando Siregar Desak Pemprov DKI Atasi Lapangan Bola Tanah Merah yang Jadi Danau

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Anggi Arando Siregar, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mencarikan solusi atas kondisi lapangan sepak bola di Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Lapangan yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas olahraga warga itu kini berubah menjadi genangan air permanen menyerupai danau kecil, memunculkan kekhawatiran akan dampak sosial dan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Dalam rapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta, Selasa (7/7/2026), Anggi menyampaikan aspirasi warga yang kehilangan satu-satunya ruang publik untuk berolahraga. “Dulu lapangan ini sering digunakan warga dan anak-anak untuk berolahraga. Sekarang malah jadi kolam besar,” ujarnya. Hilangnya fasilitas olahraga terbuka, dalam perspektif ekonomi kesejahteraan, dapat dianggap sebagai pengurangan public goods yang selama ini memberikan manfaat non-pasar signifikan bagi komunitas lokal, mulai dari kesehatan fisik hingga kohesi sosial.

Status Lahan dan Komunikasi dengan Pemilik Aset

Salah satu kendala utama, menurut Anggi, adalah status lahan yang tercatat sebagai aset Pertamina. Kondisi kepemilikan ini membuat Pemprov DKI tidak bisa langsung melakukan pembangunan atau revitalisasi. Namun, ia menyebutkan preseden positif pada 2021, ketika komunikasi antara pemda dan pemilik lahan berhasil membuka jalan bagi pembangunan akses jalan di area yang sama. “Tahun 2021 pembangunan jalan bisa terlaksana, kemungkinan karena adanya komunikasi dengan Pertamina. Kenapa sekarang tidak bisa dilakukan hal serupa untuk lapangan?” ungkapnya.

Dari sudut pandang tata kelola aset publik, situasi ini mencerminkan tantangan klasik multi-stakeholder coordination—ketika aset strategis dimiliki oleh BUMN namun kebutuhan fasilitas umum justru berada di tanggungan pemerintah daerah. Ketidakmampuan bertindak cepat menciptakan biaya kesempatan bagi warga: mereka kehilangan akses terhadap sarana olahraga gratis, yang jika dihitung secara ekonomi setara dengan pengeluaran tambahan untuk alternatif berbayar seperti sewa lapangan futsal atau pusat kebugaran komersial.

Kronologi dan Dampak Kumulatif

Anggi menjelaskan bahwa sejak 2017 lapangan tersebut sudah mulai tergenang. Pemerintah daerah kala itu merencanakan pembangunan fasilitas umum di RW 09, termasuk akses jalan dan revitalisasi lapangan. Jalan berhasil ditinggikan, namun proyek perbaikan lapangan tidak berlanjut. Akibatnya, aliran air hujan terkonsentrasi ke titik terendah di lapangan—yang dikenal warga sebagai Lapangan Kobra—dan secara bertahap berubah menjadi genangan permanen.

Berikut poin kunci temuan di lapangan:

• Durasi genangan: Hampir satu dekade sejak 2017, tanpa penanganan berarti.
• Status lahan: Milik Pertamina, sehingga Pemprov DKI tidak memiliki kewenangan langsung untuk memperbaiki.
• Proyek parsial 2021: Hanya akses jalan yang ditinggikan, sementara lapangan diabaikan sehingga menjadi titik tampung limpasan air.
• Dampak sosial: Warga kehilangan ruang olahraga dan interaksi, berisiko menurunkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan potensi kenakalan remaja akibat minimnya ruang positif.
• Dampak ekonomi mikro: Alternatif fasilitas berbayar membebani pengeluaran rumah tangga; potensi aktivitas ekonomi informal di sekitar lapangan (seperti pedagang kecil) ikut terhenti.

“Yang kita keluhkan, aliran air hujan justru mengarah ke titik terendah yaitu lapangan kobra sehingga lama-kelamaan berubah menjadi kolam besar. Masyarakat kehilangan sarana olahraga yang dulu jadi tempat berkumpul,” ujar Anggi Arando Siregar.

Implikasi Ekonomi Sosial dari Ruang Publik yang Hilang

Dalam analisis ekonomi perkotaan, fasilitas publik seperti lapangan olahraga berfungsi sebagai aset sosial yang menghasilkan eksternalitas positif: menekan biaya kesehatan jangka panjang, meningkatkan produktivitas warga, hingga menjadi katalisator kegiatan ekonomi skala kecil. Ketika aset ini berubah menjadi lahan tergenang, masyarakat justru menanggung eksternalitas negatif berupa potensi sarang penyakit, penurunan nilai properti sekitar, dan meningkatnya pengeluaran kesehatan preventif.

Pemprov DKI dan Pertamina, dalam hal ini, perlu mempertimbangkan skema cost-sharing atau pemanfaatan lahan bersama untuk kepentingan publik. Pengalaman pembangunan jalan pada 2021 menunjukkan bahwa kolaborasi antar pihak bukan hal mustahil, selama ada kemauan politik dan komunikasi yang terstruktur. Jika tidak segera ditangani, genangan ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang hak warga atas ruang hidup yang layak dan berdaya secara ekonomi.

[SOCIAL_TWEET]: Lapangan bola di Tanah Merah, Koja kini jadi ‘danau’ permanen sejak 2017. Legislator Gerindra Anggi Arando Siregar desak Pemprov DKI segera cari solusi—status lahan milik Pertamina jadi PR utama kolaborasi antarinstansi. Warga kehilangan ruang publik, ada biaya sosial-ekonomi yang terus berjalan. #JakartaUtara #InfrastrukturPublik #DPRDDKI [SOCIAL_FB]: Satu dekade lebih, lapangan bola tempat anak-anak dan pemuda Tanah Merah berolahraga kini hanya jadi genangan air. Anggota DPRD DKI dari Gerindra suarakan langsung ke Dispora—masalahnya ada di status lahan Pertamina. Apa solusinya dan berapa biaya ekonomi yang harus ditanggung warga jika ruang publik terus hilang? Baca selengkapnya. [SOCIAL_TG]: 🗣️ Anggi Arando Siregar (Gerindra) perjuangkan lapangan bola Tanah Merah, Koja yang sudah jadi danau kecil sejak 2017. Status lahan milik Pertamina jadi kendala utama. Warga kehilangan ruang olahraga gratis, beban ekonomi pun bertambah. Mampukah Pemprov DKI ulangi sukses komunikasi 2021? ⚽🌊 [TAGS]: Anggi Arando Siregar, Tanah Merah, DPRD DKI Jakarta, Pertamina, lapangan Kobra, Dispora DKI, ruang publik, banjir Jakarta Utara, Gerindra, fasilitas olahraga