Amerika Serikat — Sejumlah Negara Bagian Gugat Kebijakan Kartu Hijau Trump

Gelombang perlawanan hukum terhadap kebijakan imigrasi pemerintah Amerika Serikat semakin meluas. Konsorsium yang terdiri dari sejumlah pemerintah negara bagian dan kota-kota besar di AS secara resmi mengajukan gugatan hukum guna membatalkan regulasi baru pemerintahan Presiden Donald Trump yang memperketat aturan pembuatan kartu hijau (Green Card). Kebijakan kontroversial ini menargetkan para imigran berpenghasilan rendah yang memanfaatkan program bantuan publik, seperti bantuan pangan SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), kupon perumahan, dan layanan kesehatan Medicaid.

Langkah hukum tersebut diambil karena regulasi baru dianggap melampaui kewenangan konstitusional presiden serta berpotensi merusak jaring pengaman sosial di tingkat lokal. Para penggugat menilai bahwa memperhitungkan penggunaan fasilitas kesejahteraan masyarakat sebagai tolok ukur penolakan status imigrasi akan memaksa jutaan keluarga imigran untuk memilih antara kebutuhan dasar hidup atau mempertahankan status hukum mereka di Amerika Serikat.

Kronologi Pengesahan Regulasi dan Eskalasi Perlawanan

Eskalasi perselisihan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah ini berkembang melalui serangkaian tahapan penting dalam beberapa bulan terakhir:

1. Agustus 2019: Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mempublikasikan aturan final mengenai kriteria public charge (beban publik) yang memperluas cakupan jenis bantuan sosial pembatal izin tinggal.
2. Awal September 2019: Koalisi Jaksa Agung dari negara bagian seperti New York, California, Washington, dan Massachusetts mengajukan gugatan bersama di berbagai Pengadilan Distrik AS.
3. Pertengahan September 2019: Lebih dari 12 kota besar, termasuk Chicago dan San Francisco, bergabung dalam gugatan untuk meminta penundaan atau pembatalan pelaksanaan aturan tersebut secara menyeluruh.

Analisis Komparatif: Perubahan Ketentuan Bantuan Publik

Kebijakan baru ini secara mendasar mengubah tolok ukur penentuan imigran yang dianggap sebagai beban masyarakat. Kebijakan ini memperluas penilaian ke jaring pengaman sosial nonsubsidi tunai. Berikut adalah perbandingan mendalam sebelum dan sesudah berlakunya regulasi tersebut:

Berdasarkan data analisis ekonomi, diperkirakan ada sekitar 26 juta imigran legal di Amerika Serikat yang berpotensi terdampak langsung maupun tidak langsung oleh perubahan kriteria ini. Peneliti menemukan bahwa kekhawatiran terhadap aturan baru ini telah memicu penurunan hingga 15% partisipasi imigran dalam program bantuan pangan masyarakat, bahkan sebelum kebijakan tersebut resmi diberlakukan.

Perspektif Pakar Hukum dan Dampak Kesehatan Masyarakat

Analis hukum imigrasi menegaskan bahwa dampak kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh komunitas imigran, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan kesehatan publik daerah. Beberapa poin dampak utama yang disuarakan penggugat meliputi:

• Peningkatan potensi krisis kesehatan akibat berkurangnya warga yang mengakses bantuan medis dasar.
• Lonjakan beban finansial pada pemerintah daerah untuk mengover layanan darurat medis yang tidak terbayar.
• Penurunan konsumsi domestik di sektor pangan akibat mundurnya imigran dari program bantuan SNAP.

"Aturan ini secara terselubung menerapkan tes kekayaan bagi imigran yang ingin mendapatkan status penduduk tetap. Kebijakan ini mengubah prinsip dasar imigrasi Amerika Serikat yang selama ini menghargai kerja keras menjadi sistem yang memprioritaskan pemohon bermodal besar."

Pakar kebijakan publik, Elena Rostova, menyatakan bahwa perlawanan hukum dari kota-kota besar sangat beralasan. "Ketika imigran mengundurkan diri dari program jaring pengaman sosial karena takut dideportasi atau ditolak izin tinggalnya, beban finansial terbesar akan bergeser ke pemerintah kota dan rumah sakit daerah yang wajib memberikan pelayanan darurat tanpa memandang status," ujar Rostova dalam analisisnya.

Gugatan yang terus bergulir di pengadilan federal ini diprediksi akan berlanjut hingga tingkat Mahkamah Agung AS. Sementara itu, ketidakpastian hukum ini terus membayangi jutaan pekerja imigran yang berkontribusi pada berbagai sektor ekonomi vital di seluruh kawasan Amerika Serikat.