Wamendagri Ribka Haluk Dorong Pemda Perkuat Tim Penggerak PKK

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memperkuat kelembagaan dan program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Menurutnya, TP PKK bukan sekadar organisasi pendamping ibu-ibu di desa, melainkan mitra strategis pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Pernyataan ini disampaikan Ribka dalam Rapat Koordinasi Nasional Pokja PKK yang dihadiri oleh pengurus PKK dari seluruh provinsi di Jakarta, Sabtu (11/7).

Ribka, yang sebelum menjabat Wamendagri pernah memimpin sebagai Pj Gubernur Papua Tengah, menyaksikan langsung bagaimana program PKK mampu menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat paling bawah. “Saat saya di Papua Tengah, saya lihat TP PKK mampu menjadi jembatan antara program pemerintah dengan keluarga-keluarga di distrik terpencil. Mereka mengajarkan pola hidup sehat, pendidikan anak usia dini, dan pemberdayaan ekonomi mikro,” kenang Ribka. Pengalaman itulah yang kini ia bawa ke level nasional, memastikan agar sinergi antara Pemda dan PKK semakin kokoh.

10 Program Pokok PKK sebagai Pilar Pembangunan

Dalam arahannya, Wamendagri menyebutkan bahwa kekuatan utama PKK terletak pada 10 Program Pokok-nya, yang mencakup penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat. Ia menegaskan, program-program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

“TP PKK adalah tulang punggung pembangunan sumber daya manusia di tingkat keluarga. Bila program ini berjalan baik, indeks pembangunan manusia kita akan naik signifikan. Indonesia Emas 2045 bukan hanya mimpi, tapi bisa kita bangun dari sekarang melalui PKK,”

Namun, Ribka juga menyoroti disparitas dukungan terhadap TP PKK di berbagai daerah. Ia mendorong agar Pemda tidak sekadar memberikan dukungan moril, tetapi juga alokasi anggaran yang memadai dalam APBD. “Jangan sampai PKK hanya dipanggil saat seremonial saja. Mereka butuh pelatihan, sarana prasarana, dan pendampingan kontinu. Anggaran PKK harus proporsional dan dikelola transparan,” tambahnya.

Best Practice dan Kolaborasi Lintas Sektor

Pada kesempatan itu, TP PKK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur berbagi pengalaman sukses. Di Yogyakarta, program “PKK Mart” berhasil mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui minimarket komunitas yang dikelola kader PKK. Sementara di Jawa Timur, inovasi “Posyandu Prima” telah menekan angka stunting dengan mengintegrasikan layanan kesehatan, gizi, dan parenting di satu titik. Contoh-contoh ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk berani berinovasi.

Kementerian Dalam Negeri pun akan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PKK melalui aplikasi e-PKK. Ribka menjelaskan bahwa digitalisasi ini akan memudahkan pemantauan realisasi program dan penyerapan anggaran di tingkat desa dan kelurahan. “Kita ingin ada data akurat, sehingga bantuan dan intervensi pemerintah tepat sasaran,” tutupnya.

Respons Pemda dan Target Mendatang

Menanggapi imbauan Wamendagri, sejumlah kepala daerah menyatakan kesiapan untuk merevitalisasi struktur PKK di wilayahnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat, misalnya, berjanji akan meningkatkan hibah daerah untuk operasional PKK hingga 30% pada APBD Perubahan 2026. Sementara Bupati Banyumas berencana merekrut ribuan kader baru untuk memperluas jangkauan program di 331 desa.

Ribka menutup acara dengan optimisme. Ia percaya bahwa bila Pemda dan TP PKK bergandengan tangan, berbagai indikator kesejahteraan rakyat — dari penurunan kemiskinan hingga peningkatan kualitas hidup — akan tercapai. Pekan depan, Kemendagri akan menerbitkan surat edaran yang mewajibkan setiap Pemda menyusun rencana aksi daerah penguatan PKK, dengan tenggat waktu dua bulan. Ini menjadi langkah konkret agar semangat Indonesia Emas 2045 tak hanya menjadi jargon.