Said Iqbal Fasilitasi Pembuatan BPJS Kesehatan untuk Tiga Karyawan Percetakan Korban Penyekapan

Beritainti.com, Jakarta — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengambil langkah cepat dengan memerintahkan stafnya untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan bagi tiga karyawan percetakan yang menjadi korban penyekapan di kawasan Jakarta Pusat.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, ketiga korban saat ini tidak memiliki dokumen identitas diri karena seluruhnya hilang selama peristiwa penyekapan berlangsung. Kondisi tersebut menyulitkan akses mereka terhadap layanan publik, terutama jaminan kesehatan yang sangat dibutuhkan pasca-trauma.

Said Iqbal menyampaikan langsung perkembangan penanganan ini saat menggelar konferensi pers di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/7/2026). Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengurusan kini ditangani sepenuhnya oleh tim dari kantor Penasihat Khusus Presiden.

"Saya sudah minta kepada staf PKP Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh untuk membuatkan BPJS Kesehatannya. Karena ini semua hilang semua nih, KTP-nya hilang, tanda dirinya hilang. BPJS Kesehatannya sudah dalam pengurusan oleh staf yang saya pimpin untuk mengantisipasi hal-hal ke depan," ucap Said Iqbal.

Langkah proaktif ini diambil sebagai bentuk perlindungan sosial bagi para buruh yang baru saja terbebas dari situasi penyekapan. Dengan diurusnya BPJS Kesehatan, ketiga korban tidak perlu khawatir terhadap biaya pengobatan atau pemeriksaan medis yang mungkin masih diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik maupun psikologis mereka.

Pihak kantor Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh memastikan akan memfasilitasi seluruh kebutuhan administratif para korban hingga identitas kependudukan mereka dapat diterbitkan kembali. Hilangnya KTP menjadi hambatan utama yang kini tengah diurai oleh staf khusus yang dipimpin langsung oleh Said Iqbal.

Insiden penyekapan yang menimpa ketiga karyawan percetakan ini sebelumnya telah menarik perhatian publik dan aparat penegak hukum. Polda Metro Jaya saat ini terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sementara itu, fokus pemerintah melalui tim penasihat khusus adalah menjamin kesejahteraan dan hak-hak dasar ketiga buruh sebagai warga negara.

Hingga berita ini diturunkan, proses pengurusan BPJS Kesehatan masih berlangsung dan diharapkan dapat segera rampung agar para korban memperoleh akses layanan kesehatan tanpa kendala administratif.