Safrizal Zakaria Ali Turun Langsung Tanam Pohon Gerakan Indonesia ASRI

Di bawah naungan langit yang mulai cerah pada Senin pagi, langkah kaki para pejabat negara terhenti di hamparan lahan yang telah disiapkan di kawasan Arboretum Kehutanan, Jakarta. Di antara puluhan seragam dinas dan tamu undangan, satu sosok melangkah maju dengan penuh keyakinan: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali. Dengan sekop di tangan dan bibit pohon yang siap ditanam, ia menjadi salah satu peserta dalam aksi simbolik Gerakan Indonesia ASRI—sebuah kampanye nasional yang digagas pemerintah untuk memulihkan ekosistem yang kian terdegradasi.

Gerakan Indonesia ASRI: Misi Kembalikan Paru‑paru Dunia

Gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar seremoni tanam pohon musiman. Melalui inisiatif ini, pemerintah menargetkan penanaman sedikitnya 10 juta pohon di seluruh wilayah Indonesia dalam kurun waktu dua tahun. ASRI sendiri merupakan akronim dari “Aksi Selamatkan Rekasi Iklim”, yang menempatkan restorasi lingkungan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, laju deforestasi Indonesia mencapai sekitar 115.000 hektare per tahun pada 2023, sehingga kehadiran gerakan ini menjadi urgensi yang tidak bisa ditawar lagi.

Peran Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Adwil menjadi sangat strategis. Sebagai pembina pemerintahan daerah, Kemendagri menjadi jembatan koordinasi antara pusat dan 548 daerah otonom. Artinya, keberhasilan Gerakan Indonesia ASRI sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersedia mengalokasikan sumber daya dan lahan untuk penanaman pohon. “Kami tidak hanya mendorong, tetapi juga memastikan setiap kepala daerah memiliki peta jalan hijau yang terukur,” jelas Safrizal seusai menanam pohon trembesi, spesies yang dikenal mampu menyerap karbon dalam jumlah besar.

Safrizal Zakaria Ali: “Daerah Harus Jadi Garda Terdepan”

Mengenakan rompi hijau lapangan, Safrizal tak hanya menancapkan bibit dan menimbun akar dengan tanah. Ia juga menyempatkan diri berdialog dengan perwakilan dinas lingkungan hidup dari berbagai daerah. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa penghijauan adalah tanggung jawab kolektif yang harus dimulai dari tingkat lokal.

“Kita tidak bisa hanya berbicara di ruang rapat. Gerakan seperti ini harus menjadi budaya di setiap wilayah, mulai dari tingkat RT hingga provinsi. Saya ingin melihat setiap bupati dan wali kota menjadikan tanam pohon sebagai KPI [key performance indicator] di daerahnya,” ujar Safrizal dengan nada optimistis.

Pernyataan tersebut disambut anggukan dari beberapa kepala dinas yang hadir. Safrizal menambahkan, Ditjen Adwil akan mengintegrasikan capaian penanaman pohon ke dalam sistem Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Mekanisme ini memungkinkan pemerintah pusat menilai kinerja daerah berdasarkan indikator lingkungan, bukan hanya serapan anggaran atau administrasi kependudukan semata. “Angka partisipasi daerah dalam gerakan ini akan kami petakan, dan hasilnya bisa mempengaruhi alokasi insentif fiskal,” tegasnya.

Langkah tersebut disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan. “Ini terobosan yang jenius. Selama ini banyak program nasional gagal karena daerah tidak merasa memiliki. Dengan mengaitkannya ke EPPD, kepala daerah tidak punya pilihan selain serius,” ujar Dian Pratiwi, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Tata Kelola Hijau, dalam wawancara terpisah.

Kontribusi Daerah yang Mulai Terlihat

Meski baru diluncurkan beberapa bulan lalu, Gerakan Indonesia ASRI sudah mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan. Berdasarkan data sementara yang dihimpun Ditjen Adwil, terdapat beberapa provinsi yang menjadi pionir dengan jumlah tanam pohon tertinggi. Berikut perbandingan capaian awal dari lima provinsi teratas:

Data di atas menunjukkan bahwa Jawa Barat memimpin dengan lebih dari 1,2 juta pohon tertanam, didorong oleh partisipasi aktif perangkat desa dan dukungan APBD yang dialokasikan khusus untuk program lingkungan. Di sisi lain, Kalimantan Timur memanfaatkan lahan eks tambang yang direklamasi, sehingga luas lahannya paling besar meski jumlah pohonnya lebih rendah. Safrizal mengapresiasi capaian tersebut namun mengingatkan bahwa masih banyak daerah yang harus didorong agar tidak tertinggal.

Tantangan yang Mengintai di Balik Optimisme

Meskipun gerakan ini menuai pujian, tidak sedikit tantangan yang membayangi. Keterbatasan bibit berkualitas menjadi keluhan umum, terutama di daerah kepulauan seperti Maluku dan Papua yang biaya transportasinya tinggi. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk merawat pohon paska-penanaman masih rendah; banyak bibit mati karena kurang penyiraman atau terganggu hewan ternak.

“Kami akui ada kesenjangan antara target di atas kertas dengan realita di lapangan. Tapi justru di situlah peran Ditjen Adwil dibutuhkan: menjahit kolaborasi agar anggaran, bibit, dan tenaga pendamping sampai ke pelosok,” ungkap Safrizal saat ditemui di sela-sela diskusi panel. Ia juga menegaskan pentingnya pendataan digital untuk memantau tingkat hidup (survival rate) setiap pohon yang telah ditanam, agar tidak hanya menjadi angka di laporan.

Dalam skala yang lebih luas, Gerakan Indonesia ASRI diharapkan mampu menekan emisi gas rumah kaca sebesar 0,8% dari target Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia. Angka ini mungkin kecil, namun secara psikologis menjadi fondasi kebangkitan kesadaran ekologis di birokrasi pemerintahan. Pejabat yang terbiasa dengan rapat dan tanda tangan elektronik kini harus rela tangannya berlumpur.

Terlepas dari segala keterbatasan, langkah Safrizal Zakaria Ali pagi itu memberikan pesan kuat: lingkungan bukan lagi urusan satu kementerian, melainkan detak kehidupan yang harus dijaga oleh seluruh lini pemerintahan. Sebatang pohon yang ia tanam akan tumbuh menjadi saksi bisu sebuah komitmen yang, jika konsisten, akan mewariskan udara bersih bagi generasi mendatang.