BPS dan Pemprov Bali Perkuat Komitmen Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Denpasar – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali meneguhkan kembali komitmen mereka untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah strategis ini diambil mengingat posisi Bali sebagai destinasi wisata utama dunia yang memiliki dinamika ekonomi sangat tinggi, sehingga memerlukan data perekonomian yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan pembangunan. Dukungan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan sensus nasional yang akan memotret wajah ekonomi baru pulau dewata tersebut.

Dalam pertemuan koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Bali pada akhir pekan lalu, kedua institusi menyepakati penguatan sinergi mulai dari tahap persiapan, sosialisasi, hingga pelaksanaan sensus yang dijadwalkan berlangsung April–Juni 2026. Kepala BPS Provinsi Bali, I Made Agus Suardika, menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk memperbarui potret struktur perekonomian daerah pascapandemi COVID-19.

Bali Butuh Data Ekonomi Terbaru

Bali dikenal luas dengan sektor pariwisata yang menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, setelah pandemi melanda, banyak usaha mengalami pergeseran model bisnis yang fundamental. Digital nomad, co-working space, layanan pemesanan daring, serta ekonomi kreatif berbasis budaya tumbuh pesat menggantikan model usaha konvensional. Data Sensus Ekonomi 2016 sudah tidak relevan lagi karena perubahan lanskap usaha terjadi begitu cepat. Oleh sebab itu, sensus kali ini menjadi sangat krusial bagi arah pembangunan Bali ke depan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, menyatakan bahwa ketersediaan data terkini akan membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam mendorong investasi dan menata kembali kawasan pariwisata yang sempat terpuruk.

"Kami tidak bisa meraba-raba dalam membuat kebijakan. Butuh angka pasti: berapa jumlah usaha akomodasi, restoran, transportasi wisata, hingga pelaku UMKM yang kini menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Sensus ini adalah alat vital kami," ujar Tjok Bagus di sela-sela rapat koordinasi.

Transformasi Ekonomi Bali Pasca 2016

Perubahan yang terjadi antara 2016 dan 2026 tidak bisa dianggap remeh. Di kawasan Ubud dan Canggu, misalnya, menjamur café artisan dan villa butik yang dikelola generasi milenial. Sektor pertanian beralih menjadi ekowisata, sementara desa-desa adat membuka jalur trekking dan agrowisata. Banyak pula pekerja jarak jauh yang menetap dan mendirikan perusahaan rintisan teknologi di Bali. Semua aktivitas ini merupakan unit ekonomi baru yang perlu dicatat agar Bali bisa merumuskan strategi pengembangan yang inklusif dan berkelanjutan.

BPS Bali menyadari dinamika itu. Oleh karena itu, selain mendata unit usaha formal, sensus kali ini juga akan menjangkau unit informal dan digital. Platform daring seperti lokapasar, layanan pesan-antar, dan penginapan berbasis aplikasi akan ikut dicakup melalui pendekatan lapangan dan pemanfaatan data sekunder dari penyelenggara platform.

Dukungan Penuh Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Keputusan Gubernur telah membentuk Tim Koordinasi Sensus Ekonomi 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyatakan bahwa seluruh perangkat daerah akan dikerahkan untuk membantu BPS, terutama dalam sosialisasi hingga ke tingkat desa adat dan banjar.

"Kami menginstruksikan seluruh camat, lurah, dan perbekel untuk memfasilitasi petugas sensus. Bali memiliki komunitas yang kuat dengan kearifan lokal, jadi kami yakin partisipasi masyarakat akan tinggi. Kami ingin tidak ada satu unit usaha pun yang luput dari pendataan," tegas Dewa Made Indra dalam konferensi pers.

BPS sendiri telah menyiapkan 5.000 petugas lapangan yang akan direkrut dari warga lokal. Mereka akan dilatih secara intensif mengenai metodologi sensus terbaru, etika pendataan, serta penggunaan aplikasi berbasis mobile. Setiap petugas akan mendatangi rumah tangga, perusahaan, dan sentra-sentra ekonomi di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Target awal pendataan adalah minimal 600.000 unit usaha, belum termasuk usaha di sektor pertanian dan pemerintahan yang akan dicakup sensus tersendiri.

Tantangan di Lapangan dan Strategi Mengatasinya

Meskipun dukungan mengalir deras, sejumlah tantangan tetap membayangi. Pertama, mobilitas penduduk dan wisatawan yang tinggi di kawasan padat wisata seperti Kuta, Seminyak, dan Ubud membuat pendataan berisiko terlewat. Kedua, banyak pelaku usaha asing dan pendatang yang beroperasi tanpa izin resmi mungkin enggan melaporkan usahanya. Menanggapi hal itu, BPS akan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, bendesa adat, serta asosiasi bisnis seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali.

Selain itu, BPS memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses. Untuk pertama kalinya, Sensus Ekonomi di Bali akan sepenuhnya menggunakan aplikasi berbasis Android dan iOS yang memungkinkan petugas mengirim data secara real-time dan meminimalkan kesalahan entri manual. Masyarakat juga akan diberi opsi untuk mengisi data usaha mereka secara mandiri melalui portal online yang disediakan BPS. Langkah ini diharapkan meningkatkan cakupan dan akurasi, sekaligus mengurangi beban administrasi petugas di lapangan.

Kepala BPS RI, dalam kunjungannya ke Bali bulan lalu, menyebut bahwa Provinsi Bali menjadi salah satu prioritas karena peran strategisnya dalam perekonomian nasional. "Bali bagi Indonesia adalah etalase. Keberhasilan sensus di sini akan memengaruhi kualitas pengambilan kebijakan ekonomi nasional, terutama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," ujarnya. Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan PDB/PDRB, Indeks Harga Konsumen, serta perencanaan pembangunan jangka menengah Bali 2027–2031.

Antusiasme masyarakat mulai terlihat. Beberapa desa di Kabupaten Gianyar dan Badung telah memasang spanduk ajakan partisipasi sensus. I Wayan Sudarsana, pemilik guest house di Ubud, mengaku siap menyambut petugas.

"Saya malah berharap didata dengan benar, biar usaha saya tercatat resmi. Siapa tahu nanti bisa dapat bantuan atau pelatihan dari pemerintah kalau namanya ada di basis data. Jangan sampai usaha kecil seperti kami tidak terlihat," katanya sambil tersenyum.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai April hingga Juni 2026. Hasilnya akan diumumkan pada akhir tahun dan diharapkan mampu memberikan gambaran utuh perekonomian Bali yang sesungguhnya: mulai dari pusat perbelanjaan besar hingga warung kelontong di pelosok desa. Dengan sinergi BPS, Pemprov Bali, dan seluruh lapisan masyarakat, sensus ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam perencanaan ekonomi berbasis data di Pulau Dewata.