Pramono Kantongi Usulan DTKJ soal Penyesuaian Tarif Transjabodetabek

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengkonfirmasi bahwa dirinya telah menerima dokumen usulan resmi dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengenai rencana penyesuaian tarif layanan bus Transjabodetabek. Dokumen tersebut mencakup rekomendasi penerapan skema tarif berlangganan yang ditargetkan untuk koridor-koridor dengan tingkat kepadatan penumpang tertinggi. Pramono menegaskan bahwa usulan dari lembaga pengawas transportasi publik itu akan segera memasuki tahap pengkajian internal di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Saya sudah mendapatkan usulan tersebut. Nanti kami bahas dan segera memang harus diambil keputusan terutama untuk Transjabodetabek yang ke bandara," ujar Pramono dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (7/7/2026). Pernyataan ini menandai langkah awal dari proses evaluasi kebijakan tarif yang selama ini dinanti oleh para pengguna transportasi massal lintas wilayah penyangga ibu kota.

Keterlambatan Pembahasan dan Keterlibatan DPRD

Pramono tidak menampik bahwa proses pengambilan keputusan terkait penyesuaian tarif ini mengalami kemunduran dari jadwal yang sebelumnya ia canangkan. Meski demikian, ia memastikan bahwa pembahasan kini berjalan secara paralel dengan melibatkan DPRD DKI Jakarta. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan telah mendapat legitimasi politik dan mempertimbangkan aspek keadilan sosial bagi masyarakat pengguna.

Skema tarif berlangganan yang diusulkan DTKJ dinilai sebagai solusi potensial untuk mengurai beban biaya transportasi harian bagi para komuter, sekaligus mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Koridor-koridor padat, khususnya rute menuju Bandara Soekarno-Hatta dan kawasan penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang, menjadi fokus utama dalam usulan tersebut. Media kami mencatat bahwa penyesuaian tarif ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemprov DKI untuk menata ulang sistem transportasi terintegrasi di Jabodetabek yang lebih efisien dan terjangkau.

Belum ada rincian lebih lanjut mengenai besaran angka penyesuaian yang diusulkan maupun mekanisme teknis penerapan skema berlangganan. Namun, Pramono mengisyaratkan bahwa keputusan final akan segera diumumkan setelah pembahasan dengan DPRD rampung, mengingat urgensi peningkatan layanan transportasi publik yang menjadi tulang punggung mobilitas warga metropolitan.