Pemprov Banten Usulkan Pembangunan 50 Ruas Jalan ke Kementerian PU

Pemerintah Provinsi Banten mendapat kucuran bantuan pembangunan sembilan ruas jalan dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) tahun 2025 dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pada tahun ini, Pemprov Banten mengusulkan pembangunan 50 ruas jalan desa kepada pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Banten, Andra Soni, di Kota Serang, Selasa (23/6/2026).

Realisasi IJD 2025 Tuntas Rp110 Miliar

Gubernur Andra Soni mengungkapkan rasa syukurnya karena Banten kembali mendapat alokasi program IJD. Pada tahun 2025, provinsi ini menerima sembilan ruas jalan dengan total anggaran mencapai Rp110 miliar yang sudah selesai dikerjakan.

Pada IJD tahun 2025, alhamdulillah, Provinsi Banten menerima sembilan ruas jalan dengan anggaran Rp110 miliar, selesai dikerjakan,

kata Andra Soni. Program IJD merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk mempercepat peningkatan infrastruktur jalan daerah, terutama di wilayah dengan kapasitas fiskal terbatas. Keberhasilan Banten mendapatkan dana tersebut menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat. Sembilan ruas jalan yang telah rampung diyakini akan memperlancar konektivitas antarkecamatan, memudahkan distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses masyarakat ke layanan publik seperti sekolah dan puskesmas.

Usulan 50 Ruas Jalan Desa untuk Pemerataan

Memasuki tahun 2026, Pemprov Banten mengajukan usulan pembangunan 50 ruas jalan desa ke Kementerian PU. Usulan ini merupakan upaya memperluas cakupan program IJD hingga ke pelosok. Pemprov fokus pada jalan-jalan yang selama ini kurang mendapat perhatian tetapi vital bagi kehidupan masyarakat perdesaan.

Kami mengusulkan 50 ruas jalan desa agar akses masyarakat semakin terbuka, terutama di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau,

ujar Andra Soni. Pemilihan ruas jalan didasarkan pada kajian prioritas, mempertimbangkan kepadatan penduduk, potensi ekonomi, dan tingkat kerusakan. Dengan terbangunnya jalan-jalan desa ini, diharapkan isolasi wilayah berkurang dan geliat ekonomi lokal meningkat. Pemerintah pusat diharapkan merespons positif usulan ini, mengingat program tersebut selaras dengan agenda pemerataan pembangunan nasional. Jika disetujui, pembangunan infrastruktur ini tidak hanya memperbaiki mobilitas warga, tetapi juga menekan angka kemiskinan dan ketimpangan di perdesaan Banten.

Berdasarkan laporan media kami, Pemprov Banten terus memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan kelancaran program. Dukungan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama dalam RPJMD Banten. Pembangunan jalan desa diharapkan dapat memangkas waktu tempuh, menurunkan biaya logistik, dan membuka peluang investasi di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat turut mengawasi dan memelihara infrastruktur yang sudah dibangun agar manfaatnya berkelanjutan.