Nasib MotoGP Mandalika di Tangan Presiden Prabowo

JAKARTA — Pole position perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika kini berada di meja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan bahwa kelanjutan kerja sama antara Indonesia dan Dorna Sports selaku pemegang hak komersial MotoGP masih menunggu keputusan final dari kepala negara. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa negosiasi yang selama ini bergulir di balik layar belum memasuki babak akhir, meski lintasan Sirkuit Pertamina Mandalika telah menorehkan sejarah sebagai tuan rumah sejak 2022.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Erick menyampaikan status terkini perpanjangan kontrak tersebut. "Semua sudah kami siapkan, tinggal keputusan Bapak Presiden. Ini menyangkut komitmen jangka panjang negara, jadi memang harus diputuskan di level tertinggi," ujar Erick, dikutip dari pernyataannya kepada awak media. Ia menambahkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama InJourney dan ITDC telah menyusun sejumlah skenario pembiayaan, termasuk opsi berbagi beban antara pemerintah pusat, daerah, dan sponsor swasta.

Sejarah Singkat Mandalika di Kalender MotoGP

Sirkuit Mandalika pertama kali menggelar MotoGP pada Maret 2022. Balapan perdana itu dimenangkan oleh Miguel Oliveira dari tim KTM, sementara Francesco Bagnaia harus puas finis di posisi ke-15 setelah terjatuh. Sejak saat itu, Mandalika rutin masuk dalam kalender MotoGP, meski sempat menghadapi berbagai kendala teknis seperti masalah drainase dan kebersihan lintasan. Pada edisi 2023, Jorge Martin tampil dominan dengan meraih kemenangan sprint dan balapan utama, sementara Bagnaia kembali gagal finis di posisi terdepan.

Secara statistik, Mandalika memiliki karakteristik sirkuit jalan raya dengan panjang 4,3 kilometer dan 17 tikungan. Tikungan 1 hingga 5 menjadi sektor paling menantang karena kombinasi pengereman keras dan perubahan elevasi. Tingkat keausan ban di sirkuit ini tergolong tinggi, terutama pada sisi kiri ban depan, sehingga strategi pemilihan kompon menjadi faktor penentu hasil akhir. Sepanjang tiga musim penyelenggaraan, rata-rata kecepatan tertinggi yang tercatat mencapai 320 km/jam di lintasan lurus utama.

Dampak Ekonomi dan Pariwisata

Kehadiran MotoGP Mandalika bukan sekadar perhelatan olahraga. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat lonjakan kunjungan wisatawan selama pekan balapan. Pada edisi 2023, tingkat okupansi hotel di kawasan Kuta Mandalika dan Mataram mencapai 95 persen dengan rata-rata lama menginap tiga malam. Sektor UMKM di sekitar sirkuit juga menikmati peningkatan pendapatan hingga 60 persen dibandingkan bulan biasa.

Namun, di balik angka positif itu, pertanyaan soal keberlanjutan pembiayaan tetap mengemuka. Biaya penyelenggaraan MotoGP Mandalika diperkirakan menembus angka Rp 1 triliun per edisi, mencakup biaya hosting fee ke Dorna Sports, operasional sirkuit, serta infrastruktur pendukung. Erick Thohir menyebut bahwa skema baru tengah dikaji agar beban tidak sepenuhnya ditanggung APBN. "Kita ingin ada model bisnis yang lebih sehat, di mana swasta dan daerah ikut berperan," jelasnya.

"Kita ingin ada model bisnis yang lebih sehat, di mana swasta dan daerah ikut berperan. Jangan sampai event sebesar ini hanya bergantung pada satu sumber pendanaan," tegas Erick Thohir.

Respons Dorna Sports dan Pelaku Industri

Dorna Sports selaku promotor MotoGP disebut-sebut membuka peluang perpanjangan kontrak hingga 2026 atau bahkan 2027. Namun, mereka menuntut jaminan kepastian pembayaran dan peningkatan fasilitas sirkuit, termasuk perbaikan sistem drainase serta perluasan area paddock. Sejumlah pembalap juga menyuarakan harapan agar Mandalika tetap bertahan di kalender. Fabio Quartararo, juara dunia 2021, pernah menyebut Mandalika sebagai salah satu trek dengan atmosfer terbaik di Asia Tenggara.

Di sisi lain, pengamat olahraga menilai keputusan Presiden Prabowo akan menjadi penentu arah kebijakan olahraga Indonesia ke depan. Jika kontrak diperpanjang, Mandalika akan tetap menjadi satu-satunya sirkuit di Asia Tenggara yang rutin menggelar MotoGP. Jika tidak, Indonesia berpotensi kehilangan posisi strategis dalam peta motorsport dunia, sekaligus kehilangan dampak ekonomi yang selama ini dirasakan. "Ini bukan sekadar soal balapan. Ini soal positioning Indonesia di industri olahraga global," ujar pengamat otomotif sekaligus mantan pembalap nasional, Rifat Sungkar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Istana Kepresidenan mengenai jadwal pengumuman keputusan tersebut. Erick Thohir hanya berujar bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan Dorna Sports dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak ada kekosongan jadwal pada musim 2025. Dengan tensi negosiasi yang masih tinggi, publik Tanah Air kini menanti apakah Mandalika akan kembali bergemuruh oleh raungan mesin MotoGP atau justru menyimpan memori terakhirnya di musim mendatang.