Kubu Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator ke LPSK, Ungkit Lagi 41 Nama dalam Pusaran Korupsi MBG

Beritainti.com, Jakarta – Upaya mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya (SS) untuk mendapatkan status justice collaborator (JC) dalam pusaran kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menemui jalan buntu di Kejaksaan Agung (Kejagung). Lembaga adhyaksa secara tegas menolak pengajuan permohonan tersebut, sehingga membuat kubu Sony kembali bergerak dengan mengajukan permohonan baru kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sikap penolakan Kejagung ini mendapat reaksi dari perwakilan hukum Sony. Pihaknya mengaku sangat menyayangkan keputusan tersebut, mengingat kliennya dianggap memiliki niat untuk membongkar seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam pusaran megakorupsi MBG.

Sinyal Kekecewaan Kubu Sony

Kekecewaan mendalam diungkapkan kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, dalam keterangannya kepada tim liputan di Jakarta, Rabu (24/6/2026). Menurutnya, langkah kliennya untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengurai benang kusut kasus yang merugikan keuangan negara ini. Ia menyayangkan bahwa itikad baik tersebut belum mendapat respons yang diharapkan dari tim penyidik Kejagung.

"Kami menghormati dan menghargai keputusan jaksa. Tapi yang amat disayangkan, di saat klien kami ingin mengungkap semua pihak yang diduga mempunyai andil besar dalam lingkaran korupsi MBG ini," kata Krisna Murti kepada awak media.

Lebih lanjut, Krisna menegaskan bahwa pihaknya telah menyodorkan daftar panjang nama-nama yang selama ini diduga memiliki keterlibatan signifikan dalam pusaran kasus tersebut. Dalam pernyataannya, ia kembali mengungkit fakta bahwa kliennya telah menyebut 41 nama yang dianggap punya peran krusial dalam tata kelola korup program MBG. Nama-nama tersebut, menurut laporan yang diterima media kami, telah disampaikan secara rinci dalam proses pemeriksaan sebelumnya.

Meskipun upaya JC di tingkat Kejaksaan Agung menemui jalan buntu, kubu Sony Sonjaya tidak tinggal diam. Langkah strategis selanjutnya adalah melayangkan permohonan perlindungan serupa ke LPSK. Dengan pengajuan ini, tim kuasa hukum berharap agar LPSK dapat memberikan penilaian yang lebih objektif mengenai kontribusi dan keseriusan Sony dalam membantu penegak hukum mengungkap kasus korupsi yang mengguncang publik ini.