KSPSI Sebut Pemerintah Akan Akuisi PT Granito Jika Tetap Tutup dan PHK Buruh

Pemerintah Indonesia dikabarkan akan mengambil langkah tegas berupa akuisisi terhadap PT Granito Keramik apabila perusahaan tetap melanjutkan rencana penutupan operasional dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap buruh. Keputusan ini mencuat setelah pemerintah memberikan insentif penurunan harga liquefied natural gas (LNG) untuk bahan baku gas industri, yang diharapkan dapat meringankan beban produksi dan mencegah gelombang PHK.

Komitmen Pemerintah dari Rapat Bersama Buruh

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan hal tersebut dalam jumpa pers di kantor DPP KSPSI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (29/6/2026). Menurutnya, rencana pengambilalihan perusahaan keramik itu merupakan hasil pembahasan antara pemerintah dan sejumlah perwakilan serikat buruh dalam sebuah rapat yang digelar baru-baru ini.

"Teman-teman, di rapat kemarin, pemerintah memutuskan khusus untuk PT Granito, kalau pengusahanya tidak melanjutkan (operasional), pemerintah akan mengambil alih. Jadi, itu komitmen kami," tegas Andi Gani.

Pernyataan ini menegaskan bahwa opsi akuisisi bukan sekadar wacana, melainkan sebuah komitmen yang akan direalisasikan jika manajemen PT Granito tetap bersikeras menutup pabrik. Pemerintah sebelumnya telah menurunkan harga LNG industri sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing manufaktur nasional dan menekan biaya energi. Namun, jika kebijakan itu tidak mampu mempertahankan operasional perusahaan dan justru PHK tetap terjadi, maka pengambilalihan akan dilakukan demi melindungi nasib ribuan buruh serta menjaga keberlangsungan sektor keramik.

Menanti Sikap Resmi Perusahaan

Hingga laporan ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT Granito Keramik terkait komitmen pemerintah tersebut. Meski demikian, langkah yang diambil oleh pemerintah ini dinilai sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menyelesaikan konflik industrial dan melindungi tenaga kerja. Sumber terpercaya di kalangan serikat buruh menyebutkan bahwa jumlah buruh yang terancam PHK mencapai ribuan orang, sehingga keberlanjutan operasional pabrik menjadi krusial bagi ekonomi lokal.

Media kami akan terus memantau perkembangan lebih lanjut, termasuk respons pengusaha dan detail mekanisme akuisisi apabila benar-benar ditempuh. Dengan adanya komitmen ini, diharapkan seluruh pihak dapat duduk bersama mencari solusi terbaik tanpa harus mengorbankan hak-hak fundamental para pekerja.