KSPN Desak Menaker Hapus Outsourcing dan Terapkan Skema Baru

Praktik alih daya atau outsourcing kembali menjadi sorotan tajam dalam dinamika ketenagakerjaan nasional. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, secara resmi menyampaikan usulan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk menghapus skema kerja alih daya yang dinilai telah merugikan jutaan kaum buruh di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk memulihkan kepastian kerja dan kesejahteraan buruh yang kian tergerus.

Kunjungan dan audiensi pimpinan serikat buruh ke Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta menandai desakan baru terhadap reformasi regulasi ketenagakerjaan pasca-berlakunya penyesuaian aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. KSPN menilai bahwa implementasi sistem outsourcing selama ini kerap melenceng dari esensi fleksibilitas kerja, justru menjelma menjadi celah eksploitasi tenaga kerja melalui pemotongan upah dan ketiadaan jenjang karier yang pasti.

Kritik Tajam atas Skema Alih Daya Konvensional

Dalam pandangan serikat pekerja, sistem alih daya konvensional menempatkan buruh pada posisi tawar yang sangat rentan. Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (vendor) sering kali membebankan biaya manajemen yang memotong hak normatif pekerja, mulai dari pemotongan gaji pokok, keterlambatan pembayaran iuran jaminan sosial, hingga ketidakjelasan status kerja yang berlangsung bertahun-tahun.

"Sistem alih daya saat ini justru menciptakan ketidakpastian berkepanjangan bagi buruh. Kami mendesak Menaker agar sistem ini dihapus dan digantikan dengan mekanisme hubungan industrial yang lebih bermartabat dan transparan," tegas Ristadi saat memberikan keterangan pers di Kementerian Ketenagakerjaan.

Secara struktural, ketergantungan industri terhadap tenaga alih daya dinilai menghambat peningkatan produktivitas jangka panjang. Pekerja yang tidak memiliki loyalitas dan rasa aman terhadap kelangsungan pekerjaannya cenderung memiliki motivasi kerja yang lebih rendah dibandingkan pekerja dengan ikatan kerja langsung.

Model Alternatif yang Diusulkan

Sebagai solusi konkret, KSPN menyodorkan model hubungan kerja alternatif yang menitikberatkan pada kontrak langsung antara pemberi kerja utama (principal) dan pekerja tanpa perantara pihak ketiga. Model ini dirancang untuk memastikan setiap hak pekerja dialokasikan secara utuh tanpa ada potongan dari agen penyalur.

Beberapa poin utama dalam usulan skema ketenagakerjaan baru ini meliputi:

• Penghapusan Agen Penyalur Tenaga Kerja: Mengalihkan seluruh proses rekrutmen kembali ke manajemen internal perusahaan pengguna secara langsung.
• Penguatan Skema PKWT Berbatas Jelas: Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan kompensasi akhir kontrak yang transparan dan batasan perpanjangan yang tegas sebelum diangkat menjadi pekerja tetap (PKWTT).
• Standardisasi Upah dan Perlindungan Sosial: Menjamin upah setara untuk beban kerja yang sama tanpa diskriminasi status kepegawaian.

Menyeimbangkan Fleksibilitas dan Perlindungan Buruh

Tantangan terbesar dalam reformasi ketenagakerjaan ini adalah menemukan titik temu antara kebutuhan dunia usaha akan fleksibilitas operasional dengan kebutuhan buruh akan kepastian hidup. Pemerintah diharapkan mampu merespons usulan ini dengan meninjau ulang regulasi teknis yang mengatur batasan jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan.

Jika pemerintah berani mengambil langkah progresif dengan mereformasi regulasi alih daya, iklim ketenagakerjaan di Indonesia diyakini akan menjadi lebih sehat, berkelanjutan, dan mampu mendongkrak daya beli masyarakat pekerja secara signifikan.