Kemenimipas Lantik 13 Pejabat Imigrasi Baru, Termasuk Pengganti yang Di-OTT KPK

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menggelar pelantikan terhadap 13 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Prosesi tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah kekosongan jabatan yang terjadi akibat pensiunnya pegawai serta tindakan tegas hukum terhadap oknum pejabat terdahulu. Dengan dilantiknya pejabat baru ini, diharapkan kinerja dan pelayanan keimigrasian di berbagai wilayah dapat berjalan lebih optimal dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Dalam daftar pelantikan, terdapat posisi-posisi krusial yang ditinggalkan oleh pejabat Imigrasi Jakarta Barat dan Jawa Barat. Kedua pejabat tersebut sebelumnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain mengganti para pejabat yang tersandung kasus hukum, pelantikan kali ini juga dimaksudkan untuk mengisi kekosongan akibat pegawai yang telah memasuki masa pensiun. Langkah ini dinilai sebagai upaya penting dalam rangka menyegarkan jajaran kepemimpinan dan memperkuat sistem pengawasan internal.

Penyegaran Berkala untuk Jaga Kualitas Pelayanan

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari evaluasi berkala yang wajib dilakukan. Ia menjelaskan bahwa pergeseran pejabat bukan hanya sekadar mengisi kekosongan, tetapi juga menjadi momentum untuk menyegarkan kinerja di seluruh unit kerja imigrasi. Menurutnya, perubahan ini penting agar roda organisasi tetap bergerak dinamis dan responsif terhadap kebutuhan publik.

"Ya, jadi ada 13 pejabat yang dilantik, jadi itu ada beberapa yang mengisi kekosongan, dan ada beberapa juga yang terjadi pergeseran. Jadi kita melakukan penyegaran secara berkala," ujar Hendarsam Marantoko usai pelantikan di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta Selatan, Minggu (22/6/2026), seperti dilansir media kami.

Hendarsam berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas serta netralitas dalam setiap tugas keimigrasian. Sebagai institusi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan dunia usaha, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk terus membersihkan internalnya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Langkah pelantikan ini pun menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi dan penegakan disiplin tetap menjadi prioritas utama Kemenimipas ke depannya.

Beritainti.com melaporkan, dengan adanya regenerasi kepemimpinan tersebut, masyarakat diharapkan semakin percaya terhadap komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang bersih dan profesional. Penempatan pejabat baru di berbagai wilayah juga diharapkan dapat mempercepat transformasi digital dan peningkatan pelayanan keimigrasian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.