Irjen Pol. Winarto: Profil dan Kinerja Kapolda Kalimantan Selatan

Profil Singkat

Irjen Pol. Winarto merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Jabatan strategis ini diembannya sejak serah terima pada awal 2026, menggantikan pendahulunya yang memasuki masa purna tugas. Sebelum bertugas di Kalimantan Selatan, Winarto dikenal sebagai sosok yang memiliki pengalaman luas di bidang reserse, khususnya dalam penanganan kejahatan transnasional dan tindak pidana korupsi. Kiprahnya di berbagai satuan elite menjadikannya salah satu jenderal bintang dua dengan rekam jejak investigatif yang kuat di lingkungan Mabes Polri.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Irjen Pol. Winarto dibangun melalui jalur reserse yang progresif. Ia pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim di beberapa wilayah rawan kejahatan sebelum ditarik ke Bareskrim Polri. Posisi penting yang pernah diembannya antara lain Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim serta Wakapolda di salah satu provinsi besar di Pulau Jawa. Pola rotasi ini sejalan dengan kebijakan Kapolri yang menekankan tour of duty untuk memperkaya perspektif perwira tinggi dalam memahami dinamika keamanan di berbagai wilayah. Data internal Polri menunjukkan bahwa penempatan perwira dengan latar belakang reserse di posisi Kapolda mengalami peningkatan 22% dalam tiga tahun terakhir, mencerminkan prioritas pada pendekatan ilmiah dalam pemolisian. Sebelum menjabat Kapolda Kalsel, Winarto tercatat menempuh pendidikan Sespimti Polri dan mengikuti berbagai pelatihan internasional di bidang kontraterorisme dan kejahatan siber.

Kinerja dan Program Unggulan

Dalam masa kepemimpinannya, Polda Kalimantan Selatan mencatat sejumlah capaian signifikan. Tingkat kejahatan konvensional (street crime) di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya menunjukkan tren penurunan sebesar 14,7% pada triwulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata penurunan nasional yang berada di kisaran 9,3%. Keberhasilan ini dikaitkan dengan implementasi program "Smart Village Policing" yang mengintegrasikan patroli berbasis analitik data dan pelibatan aktif Bhabinkamtibmas di 2.014 desa dan kelurahan se-Kalimantan Selatan.

Di bidang pemberantasan narkotika, satuan Reserse Narkoba Polda Kalsel berhasil mengungkap 37 kasus besar sepanjang Januari hingga Juni 2026 dengan total barang bukti sabu seberat 14,8 kilogram dan 12.500 butir ekstasi. Nilai ekonomis barang bukti yang disita diperkirakan mencapai Rp31,2 miliar, menyelamatkan sekitar 210.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan. Angka pengungkapan ini meningkat 26% secara kuantitatif dibandingkan semester pertama 2025. Irjen Pol. Winarto menegaskan komitmennya melalui arahan tegas:

"Tidak ada tempat bagi bandar narkoba di Kalimantan Selatan. Kami akan terus mempersempit ruang gerak mereka melalui penegakan hukum tanpa kompromi dan rehabilitasi terintegrasi bagi pengguna."

Program unggulan lain yang menjadi perhatian adalah pengamanan proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang wilayah penyangganya mencakup sebagian Kalimantan Selatan. Polda Kalsel mengalokasikan 1.200 personel khusus untuk mengamankan jalur logistik dan distribusi material proyek. Tingkat gangguan keamanan terhadap rantai pasok IKN berhasil ditekan hingga 0,3 insiden per bulan, jauh di bawah ambang toleransi yang ditetapkan sebesar 2 insiden. Koordinasi lintas Polda juga diperkuat melalui Satgas Khusus Keamanan IKN yang mencakup wilayah Kaltim, Kalsel, dan Kaltara.

Tantangan dan Harapan

Meski menunjukkan kinerja positif, Irjen Pol. Winarto masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Angka kejahatan lingkungan, terutama illegal logging dan pertambangan tanpa izin, masih menjadi pekerjaan rumah dengan 184 laporan yang tercatat sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, hanya 41 kasus yang berhasil mencapai tahap P21 (berkas lengkap), menunjukkan adanya kesulitan dalam pembuktian dan koordinasi antarlembaga. Kapasitas forensik lingkungan di Polda Kalsel juga masih terbatas, hanya didukung oleh 4 personel bersertifikasi spesialis yang menangani seluruh wilayah provinsi dengan luas 38.744 kilometer persegi.

Dinamika politik lokal jelang Pilkada Serentak 2026 turut menjadi perhatian. Polda Kalsel telah memetakan 23 titik rawan konflik sosial yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Strategi yang diadopsi mengedepankan pendekatan preemtif dengan membentuk 350 duta damai dari kalangan pemuda, tokoh agama, dan influencer lokal. Harapan publik terhadap kepemimpinan Irjen Pol. Winarto bertumpu pada kemampuannya menjaga stabilitas keamanan tanpa mengorbankan kebebasan sipil, sekaligus memastikan netralitas Polri dalam kontestasi politik. Tantangan restrukturisasi organisasi pasca terbitnya Perpres tentang Polri tahun 2025 juga menuntut adaptasi struktural yang cepat di jajaran Polda.