Judi: Presiden Prabowo Kumpulkan Bos Himbara di Istana, Sinyal Respons Cepat atas Kenaikan BI Rate

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto secara mendadak mengumpulkan seluruh petinggi bank himpunan bank milik negara (Himbara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026). Langkah cepat ini dilakukan tepat di hari yang sama saat Bank Indonesia (BI) resmi mengumumkan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate.

Berdasarkan laporan media kami, pertemuan tertutup tersebut dihadiri secara lengkap oleh jajaran direksi hingga dewan komisaris perbankan pelat merah. Para petinggi mulai berdatangan ke kompleks Istana sejak pukul 14.00 WIB, dengan agenda utama yang diperkirakan digelar sekitar pukul 15.00 WIB di Istana Merdeka.

Dari pantauan di lapangan, sejumlah tokoh kunci perbankan nasional tampak hadir. Di antaranya adalah Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Hery Gunardi, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Riduan, serta Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon LP. Napitupulu.

Jajaran Komisaris Ikut Dipanggil

Tak hanya jajaran operasional, Presiden Prabowo rupanya juga meminta kehadiran para pengawas perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, terlihat Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, Komisaris Independen BNI Didik J Rachbini, Komisaris PT Bank Mandiri Tbk Yuliot Tanjung, hingga Komisaris BNI Febrio Nathan Kacaribu.

Seluruh direksi dan komisaris kami dipanggil secara mendadak pagi tadi untuk segera menuju istana, pesannya sangat jelas untuk segera berkoordinasi, ujar salah satu sumber di lingkungan Himbara kepada media kami.

Kehadiran para komisaris yang umumnya merupakan tokoh ekonomi dan mantan pejabat tinggi negara ini menandakan urgensi pembahasan. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memastikan stabilitas sektor keuangan dan kesiapan bank BUMN dalam merespons dinamika kebijakan moneter terbaru.

Langkah BI menaikkan suku bunga acuan biasanya akan diikuti oleh penyesuaian suku bunga kredit dan simpanan di perbankan. Oleh karena itu, arahan langsung dari Kepala Negara kepada para bankir pelat merah ini dinilai krusial untuk menjaga agar kebijakan transmisi moneter berjalan selaras dengan program prioritas pemerintah, khususnya dalam penyaluran kredit ke sektor riil dan UMKM, tanpa mengorbankan kesehatan neraca bank.