Habiburokhman Usul Bentuk Tim Independen Usut Korupsi Eks Jampidsus

Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melontarkan usulan strategis yang langsung mencuri perhatian publik: pembentukan tim independen khusus untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Usulan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan masyarakat terhadap integritas penegakan hukum di Indonesia, khususnya di tubuh Kejaksaan Agung yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi.

Latar Belakang Kegelisahan

Dorongan pembentukan tim independen ini bukan tanpa alasan. Publik masih mengingat jelas bagaimana sejumlah kasus besar yang ditangani oleh Jampidsus dalam beberapa tahun terakhir menyisakan tanda tanya. Beberapa di antaranya bahkan berakhir dengan vonis yang dianggap terlalu ringan atau menguap begitu saja tanpa kejelasan status hukum. Habiburokhman menilai, ketika dugaan korupsi justru menjerat mantan petinggi institusi yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi, maka kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana khusus berada dalam posisi kritis.

"Kita tidak bisa membiarkan institusi yang seharusnya membersihkan malah menjadi sumber masalah baru," tegas Habiburokhman dalam sebuah kesempatan wawancara. Politisi Partai Gerindra itu menekankan bahwa pembentukan tim independen merupakan langkah konkret untuk memulihkan marwah penegakan hukum di Indonesia.

Konsep Tim Independen yang Diusulkan

Dalam usulannya, Habiburokhman merinci bahwa tim independen ini harus terdiri dari gabungan elemen masyarakat sipil, akademisi hukum, tokoh antikorupsi, serta perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komposisi ini dinilai penting untuk memastikan objektivitas dan mencegah potensi benturan kepentingan yang mungkin muncul apabila penyelidikan dilakukan sepenuhnya oleh internal Kejaksaan Agung.

Beberapa poin kunci dari usulan pembentukan tim independen tersebut meliputi:

• Mandat Khusus: Tim memiliki kewenangan penuh untuk mengakses dokumen, memanggil saksi, dan melakukan penyelidikan tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk Kejaksaan Agung.
• Transparansi Publik: Setiap tahapan proses hukum wajib dilaporkan secara berkala kepada publik melalui mekanisme yang terukur dan dapat diakses.
• Perlindungan Hukum: Anggota tim independen harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi balik.
• Batas Waktu Jelas: Tim harus bekerja dalam jangka waktu tertentu yang disepakati bersama DPR dan pemerintah untuk mencegah proses yang berlarut-larut.

Respons dan Tantangan

Meskipun mendapat dukungan dari berbagai kalangan aktivis antikorupsi, usulan ini juga menghadapi tantangan serius. Sejumlah pihak mempertanyakan dasar hukum yang dapat digunakan untuk membentuk tim independen semacam ini, terutama mengingat kewenangan penyelidikan dan penyidikan secara formal berada di tangan kepolisian dan kejaksaan.

Menanggapi hal tersebut, Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III DPR memiliki fungsi pengawasan yang kuat terhadap institusi penegak hukum.

"DPR bisa menggunakan hak angket atau membentuk panitia kerja khusus untuk mendorong lahirnya tim independen ini. Tidak ada yang mustahil selama ada kemauan politik,"

Di sisi lain, Kejaksaan Agung belum memberikan pernyataan resmi terkait usulan ini. Namun, seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengindikasikan bahwa institusi tersebut akan menghormati apa pun mekanisme pengawasan yang dipilih DPR, sepanjang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Konteks Kasus yang Lebih Luas

Kasus yang membelit eks Jampidsus ini sejatinya merupakan bagian dari masalah sistemik yang lebih besar dalam tata kelola penegakan hukum di Indonesia. Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia mencatat bahwa dalam satu dekade terakhir, setidaknya terdapat tiga kasus besar yang melibatkan oknum petinggi kejaksaan dalam pusaran korupsi. Pola yang berulang ini, menurutnya, menunjukkan adanya celah serius dalam mekanisme pengawasan internal Kejaksaan Agung.

"Ketika pengawas justru menjadi pihak yang diawasi, maka kita butuh mata eksternal yang benar-benar independen," tegas pengamat tersebut. Pernyataan ini semakin memperkuat argumen Habiburokhman bahwa tim independen bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keniscayaan.

Publik kini menanti langkah konkret berikutnya. Apakah DPR benar-benar akan merealisasikan usulan ini, ataukah ia hanya akan menjadi wacana yang meredup seiring bergulirnya waktu? Habiburokhman sendiri mengaku sudah mulai menjajaki dukungan dari lintas fraksi di Komisi III. "Respons awal cukup positif. Kami akan terus bangun konsensus," pungkasnya.