Golkar Dukung Peringatan Presiden Prabowo: Pihak yang Membiayai Demo Diminta Segera Berhenti

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, memberikan tanggapan tegas terkait peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada pihak-pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi. Sarmuji menekankan bahwa praktik semacam itu sebaiknya tidak dilanjutkan karena berpotensi menciptakan ketidakstabilan dan mengganggu kondusivitas nasional.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, pernyataan Sarmuji ini merupakan bentuk dukungan penuh Partai Golkar terhadap langkah tegas pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ia meyakini bahwa peringatan yang dilontarkan oleh Presiden bukanlah isapan jempol belaka, melainkan berdasarkan data dan informasi valid yang diterima oleh kepala negara.

"Sinyalemen Presiden tentu berdasarkan informasi yang beliau terima. Kita patut percaya bahwa peringatan itu muncul bukan tanpa dasar. Apalagi, di negara kita ada aparat negara yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mendeteksi hal-hal seperti itu," ujar Sarmuji dalam perbincangan dengan media kami, Kamis (25/6/2026).

Dugaan Praktik Mobilisasi Demonstrasi

Politisi senior Golkar itu menambahkan, jika benar terdapat indikasi adanya pembiayaan terhadap aksi-aksi demonstrasi oleh kelompok tertentu, maka hal tersebut merupakan ancaman serius bagi demokrasi yang sehat. Ia mengimbau agar semua pihak menahan diri dan tidak menjadikan unjuk rasa sebagai alat tawar-menawar atau tekanan politik yang bersifat transaksional.

"Kalau memang ada yang membayar, ya sebaiknya tidak diteruskan. Itu tidak mendidik, tidak sehat, dan hanya akan memperkeruh suasana. Demonstrasi adalah hak konstitusional, tapi kalau digerakkan dengan motif uang, itu sudah keluar dari esensi demokrasi," tegas Sarmuji.

Lebih lanjut, Sarmuji menyatakan bahwa Partai Golkar sepenuhnya mendukung Presiden Prabowo dalam memperkuat stabilitas politik dan keamanan. Ia berharap peringatan Presiden ini menjadi pelajaran bagi semua elemen agar tidak bermain api dengan memanipulasi aspirasi rakyat demi kepentingan segelintir pihak.

"Kami percaya bahwa aparat keamanan mampu mengusut tuntas jika memang ada bukti-bukti kuat. Peringatan Presiden ini juga harus dimaknai sebagai komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat dari adu domba dan provokasi," pungkasnya.