Direktur PPI Sebut Peringatan Prabowo soal Pihak Pembayar Demo Tunjukkan Aksi Dipantau Ketat

Jakarta, Beritainti.com – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui identitas pihak-pihak yang mendanai sejumlah aksi demonstrasi penolak kebijakan pemerintah. Pernyataan tersebut langsung menuai respons dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, yang menilai peringatan Presiden itu menandakan bahwa setiap gerakan massa di lapangan tidak luput dari pemantauan aparat negara.

Peringatan Khusus untuk Demonstran Bayaran

Kepada laporan media kami di Jakarta, Jumat (26/6/2026), Adi Prayitno mengatakan bahwa pesan Presiden Prabowo secara spesifik ditujukan kepada kelompok demonstran yang dibayar untuk menentang kebijakan politik pemerintah. Ia menekankan bahwa pernyataan “saya tahu siapa yang membayar demo” merupakan sinyal kuat bahwa negara memiliki data dan informasi intelijen yang lengkap tentang aktor intelektual di balik gerakan protes.

“Secara spesifik sepertinya itu adalah ditujukan ke demonstran yang dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk melawan kebijakan politik pemerintah,” ujar Adi Prayitno dalam wawancara dengan laporan kami.

Menurut Adi, tidak menutup kemungkinan aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini tidak sepenuhnya murni digerakkan oleh kesadaran publik, melainkan terdapat kepentingan kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi untuk mencapai tujuan politiknya. Pemerintah, katanya, tentu memiliki mekanisme pengawasan yang membuat setiap pergerakan massa beserta sumber pendanaannya dapat terpetakan dengan baik melalui aparat keamanan dan intelijen.

Cegah Politik Uang Merusak Ruang Publik

Lebih lanjut, Adi Prayitno menambahkan bahwa peringatan Prabowo sejalan dengan kekhawatiran banyak pihak soal maraknya praktik politik uang yang merembes ke dalam aksi-aksi demonstrasi. Ia mencontohkan, jika protes didanai oleh pihak yang ingin melemahkan legitimasi pemerintah, maka ruang publik yang seharusnya menjadi wadah menyuarakan aspirasi murni justru ternodai oleh transaksi material.

Dengan pernyataan tegas Presiden, diharapkan muncul efek gentar bagi pihak-pihak yang berencana menggunakan demonstrasi berbayar untuk menekan kebijakan pemerintah. “Ini sekaligus menjadi pesan bahwa negara tidak akan tinggal diam jika ada upaya-upaya sistematis yang mempolitisasi aksi rakyat dengan uang,” jelas Adi.

Konteks Pernyataan dan Dukungan Partai Politik

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan peringatan tersebut di tengah meningkatnya sejumlah aksi unjuk rasa yang mengkritik kebijakan fiskal dan program strategis nasional. Pihak kepresidenan belum merinci secara terbuka siapa aktor yang dimaksud, namun penegasan itu menunjukkan bahwa aparat keamanan dan intelijen telah mengumpulkan bukti yang memadai untuk menindaklanjuti temuan mereka.

Di sisi lain, Partai Amanat Nasional (PAN) turut merespons pernyataan Prabowo dengan menyebut bahwa Presiden prihatin terhadap rusaknya marwah ruang publik akibat politik uang. Sikap itu mencerminkan adanya dukungan dari partai koalisi pemerintah terhadap langkah tegas negara dalam menjaga kemurnian proses demokrasi dan mencegah pembajakan aspirasi rakyat.

Adi Prayitno memprediksi, ke depan pola demonstrasi yang dibiayai pihak ketiga mungkin akan bergeser ke metode yang lebih tidak kasatmata, seperti kampanye digital berbayar atau manipulasi opini di media sosial. Namun ia meyakini pemerintah tetap memiliki alat dan kemampuan untuk mendeteksi pola tersebut. “Peringatan ini adalah bentuk transparansi sekaligus ancaman halus kepada para pembayar demo bahwa permainan mereka sudah diketahui dan diawasi,” pungkasnya.