Dasco Segera Gelar Rapat Koordinasi Bahas Ancaman PHK Buruh

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bergerak cepat merespons laporan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dialami para buruh. Politikus Partai Gerindra itu akan menghelat rapat koordinasi (rakor) bersama para pengusaha dan pemangku kepentingan terkait untuk mencari solusi atas situasi yang kian mendesak.

Kepastian rakor disampaikan Dasco usai menerima sejumlah laporan mengenai potensi badai PHK di sejumlah sektor industri. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat pekan ini dan akan turut melibatkan satuan tugas (satgas) mitigasi PHK bentukan pemerintah. "Kami dalam waktu dekat, insyaallah Jumat, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder. Termasuk satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal-hal seperti itu," ujar Dasco kepada awak media di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Dasco menegaskan, langkah ini bukan sekadar respon simbolis. DPR, paparnya, ingin memastikan seluruh elemen, baik pemerintah, pengusaha, maupun serikat pekerja, duduk bersama merumuskan strategi pencegahan PHK susulan. Satgas mitigasi yang dimaksud memiliki mandat khusus untuk memetakan risiko, memediasi konflik industrial, sekaligus merancang program jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terdampak.

"Kami dalam waktu dekat, insyaallah Jumat, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder. Termasuk satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal-hal seperti itu."

Ancaman PHK yang paling menyita perhatian adalah kabar bakal dirumahkannya 55 ribu buruh di kawasan industri Bekasi. Gelombang PHK itu disebut sebagai imbas langsung dari kebijakan kenaikan harga gas yang memberatkan struktur biaya produksi pabrik-pabrik di wilayah tersebut. Menyikapi hal ini, Dasco juga telah mengagendakan pertemuan terpisah dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, pada Rabu (24/6/2026) besok.

Pertemuan dengan bos Pertamina itu akan secara khusus membedah kaitan antara kebijakan harga gas dengan kelangsungan usaha dan nasib para pekerja. "Besok kami akan bertemu Dirut Pertamina untuk membahas secara detail dampak kenaikan harga gas terhadap industri dan potensi PHK 55 ribu buruh di Bekasi," imbuh Dasco. DPR berharap ada skema penyesuaian atau insentif yang bisa dikeluarkan agar roda industri tetap berputar tanpa harus mengorbankan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Selain menggandeng BUMN energi, rakor Jumat nanti juga akan memperluas cakupan diskusi ke sektor-sektor lain yang rawan melakukan efisiensi tenaga kerja, seperti tekstil, alas kaki, dan manufaktur padat karya. Data yang dihimpun media kami menunjukkan, sepanjang Januari hingga Mei 2026 saja, lebih dari 80 ribu buruh di berbagai daerah telah terkena PHK atau dirumahkan, terutama akibat pelemahan daya beli dan kenaikan ongkos produksi.

DPR, melalui pimpinan Dasco, berkomitmen mendorong pemerintah agar mempercepat realisasi paket kebijakan penyelamatan industri, termasuk di antaranya relaksasi tarif energi, subsidi upah terbatas, dan kemudahan restrukturisasi kredit bagi perusahaan yang berkomitmen mempertahankan pekerjanya. Publik berharap rakor lintas pemangku kepentingan ini menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar rekomendasi di atas kertas.

Laporan dari Beritainti.com akan terus memantau perkembangan negosiasi dan hasil pertemuan-pertemuan tersebut, termasuk sikap resmi Pertamina terhadap isu krusial ini.