Afif Nurhidayat: Profil dan Kinerja Bupati Wonosobo

Afif Nurhidayat: Profil dan Kinerja Bupati Wonosobo

Afif Nurhidayat adalah Bupati Wonosobo yang menjabat sejak 26 Februari 2021, berpasangan dengan Wakil Bupati Muhammad Albar. Ia terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wonosobo 2020 dengan perolehan suara sebesar 36,7 persen, mengungguli tiga pasangan calon lainnya. Afif diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemenangannya menandai babak baru bagi Kabupaten Wonosobo, yang sebelumnya dipimpin oleh Eko Purnomo selama dua periode.

Profil dan Latar Belakang

Afif Nurhidayat lahir di Wonosobo pada 20 Juli 1974. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya sebelum melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Afif meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Diponegoro, Semarang, dan kemudian menyelesaikan program Magister Manajemen di universitas yang sama. Sebelum terjun ke politik praktis, ia berkarier sebagai birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Ia pernah menduduki posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wonosobo, di mana ia bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur daerah. Pengalamannya di birokrasi juga mencakup jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang memberinya wawasan mendalam tentang perencanaan anggaran dan prioritas pembangunan. Karir politiknya dimulai saat ia bergabung dengan PDIP dan dipercaya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Wonosobo. Pencalonannya sebagai bupati didorong oleh rekam jejaknya sebagai birokrat teknis yang dianggap mampu menerjemahkan visi pembangunan ke dalam program konkret.

Program Unggulan dan Kinerja

Mengusung visi “Wonosobo Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berbudaya,” Afif menetapkan sejumlah program unggulan yang berfokus pada pemulihan ekonomi pascapandemi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program andalannya adalah gerakan “Wonosobo Go Digital.” Hingga akhir tahun 2024, program ini telah memasang jaringan internet gratis di 265 titik yang mencakup 80 persen desa di Wonosobo. Data Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa 189 desa kini memiliki akses pita lebar yang memadai, naik 42 persen dari tahun 2020. Program ini juga mendorong digitalisasi layanan publik melalui aplikasi “Sobat Wonosobo” yang telah diunduh oleh lebih dari 120 ribu pengguna per Desember 2024.

Program kedua adalah “Gerakan Wonosobo Menanam” yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menekan kemiskinan. Pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran Rp48,7 miliar pada tahun 2024 untuk bantuan bibit, pupuk, dan pelatihan kepada 12.500 petani di 15 kecamatan. Hasilnya, indeks ketahanan pangan Wonosobo naik dari 78,3 pada tahun 2021 menjadi 85,9 pada tahun 2024 menurut data Badan Pusat Statistik. Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 18,7 persen menjadi 16,2 persen pada periode yang sama. Di sektor kesehatan, angka stunting berhasil ditekan dari 24,1 persen menjadi 17,8 persen melalui program “Satu Desa Satu Posyandu Prima.”

Tantangan dan Kontroversi

Meski sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, masa kepemimpinan Afif tidak lepas dari kritik dan tantangan. Salah satu isu yang mencuat adalah polemik relokasi Pasar Induk Wonosobo. Rencana pemindahan pedagang ke lokasi baru di Kelurahan Jaraksari menuai protes dari ratusan pedagang yang merasa lokasi baru kurang strategis. Aliansi Pedagang Pasar Wonosobo menolak relokasi dan menggelar demonstrasi pada September 2024, menuntut agar pasar direvitalisasi di tempat semula. Pemerintah kabupaten bersikukuh bahwa relokasi diperlukan untuk mengurangi kemacetan dan memperluas ruang publik.

Tantangan lain datang dari tata kelola keuangan daerah. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2023 menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 68 persen dari total anggaran. Hal ini berdampak pada molornya sejumlah proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan lingkar selatan yang baru terealisasi 22 persen. Afif mengakui adanya kendala teknis dalam penyerapan anggaran, terutama akibat keterlambatan lelang dan perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa. Ia berkomitmen mengebut realisasi pada tahun berikutnya dengan mempercepat proses tender dan memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.