Arsul Sani Dilantik Sebagai Hakim Konstitusi dari Unsur Politik

Jakarta, Beritainti.com - Pentas politik nasional kembali menorehkan catatan sejarah dengan dilantiknya Arsul Sani sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Wahiduddin Adams pada 18 Januari 2024. Ia menjadi hakim konstitusi pertama yang diusung langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme fit and proper test tanpa melalui jalur Mahkamah Agung atau akademisi. Pelantikan ini sekaligus menandai peralihan jalur karier seorang politikus ulung yang telah 15 tahun berkiprah di Senayan.

Arsul yang lahir di Pekalongan, 8 Januari 1968, bukanlah wajah asing. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dikenal sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 yang fasih berbicara hukum tata negara. Namun, di balik pencapaian itu, perjalanannya menuju kursi konstitusi diwarnai sorotan publik—terutama soal polemik ijazah doktoral yang sempat mengemuka beberapa bulan sebelum pelantikan.

Dari Senayan ke Mahkamah Konstitusi

Perjalanan Arsul menuju MK terbilang cepat. Ia maju dalam seleksi calon hakim konstitusi yang digelar Komisi III DPR pada akhir 2023. Meski berasal dari partai politik yang tidak lagi memiliki kursi di parlemen selanjutnya akibat kegagalan lolos parliamentary threshold, nama Arsul tetap melenggang mulus. Dukungan lintas fraksi menjadi kunci, menunjukkan bahwa trayek politiknya melebihi batas partai.

Pria yang mengawali karier sebagai pengacara dan aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menamatkan S1 dari Universitas Indonesia (UI) sebelum melanjutkan S2 di University of London dan meraih gelar doktor dari sebuah universitas di Malaysia. Rekam akademiknya kerap dijadikan tameng untuk membantah bahwa ia hanya politisi tanpa kapasitas konstitusional. “Saya datang tidak hanya dengan bekal pengalaman politik, tetapi juga dengan pemahaman akademik yang panjang tentang hukum tata negara,” ujar Arsul saat menyampaikan visinya di hadapan Komisi III.

Polemik Ijazah yang Tuai Perhatian

Sosok Arsul Sani tidak bisa dilepaskan dari kontroversi yang mencuat pada kuartal terakhir 2023. Publik dihebohkan dengan dugaan kejanggalan pada ijazah doktoralnya dari Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia. Dalam sebuah konferensi pers, Arsul membantah keras tudingan tersebut dan memaparkan dokumen transkrip, bukti bimbingan, serta surat keterangan resmi kampus. “Saya siap diaudit kapan saja, karena ini bukan soal ijazah abal-abal, ini menyangkut integritas saya sebagai calon hakim,” tegasnya dengan nada berapi-api.

Kontroversi ini menarik perhatian berbagai organisasi masyarakat sipil yang mendesak DPR untuk membatalkan pencalonannya. Namun, proses seleksi tetap berjalan, dan DPR menyatakan bahwa seluruh dokumen telah diverifikasi. Pelantikan yang tetap dilaksanakan bisa dimaknai sebagai sinyal kuat bahwa lembaga legislatif tidak goyah dengan tekanan publik terkait isu administrasi akademik.

Respons Publik dan Pengamat Hukum

Kalangan akademisi dan pemantau peradilan menyuarakan kekhawatiran akan independensi MK dengan masuknya wajah politik yang kental. Peneliti dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Charles Simabura, menilai bahwa kehadiran Arsul bisa mengubah peta ideologi di ruang hakim. “Ini akan menjadi ujian bagi MK untuk tetap menjaga marwah sebagai the guardian of constitution, karena hakim asal partai politik seringkali dianggap membawa beban afiliasi,” katanya dalam sebuah diskusi publik.

Di sisi lain, pendukung Arsul menilai latar belakang politik justru membawa nilai tambah. Ia dianggap memahami seluk beluk pembuatan undang-undang yang akan diuji di MK. Dengan pengalaman sebagai legislator, ia bisa memberikan perspektif yang lebih luas tentang maksud pembentuk undang-undang, sesuatu yang sering hilang dalam tafsir konstitusional.

Kini, publik akan mengawasi kiprah Arsul Sani di Mahkamah Konstitusi. Kasus-kasus besar seperti sengketa pemilu, uji materi undang-undang kontroversial, hingga gugatan terkait kebijakan strategis negara akan menjadi batu ujian bagi independensi dan kualitasnya sebagai penjaga konstitusi.