BSI dan BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan KPR Syariah 30 Tahun

Langkah besar mendekatkan kepemilikan rumah bagi pekerja Indonesia resmi dimulai. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan BPJS Ketenagakerjaan menandatangani kerja sama strategis yang menghadirkan KPR Syariah dengan tenor hingga 30 tahun. Inisiatif ini menjadi angin segar di tengah backlog perumahan nasional yang masih menyentuh 12,7 juta unit per awal 2026.

Momen Penandatanganan di Jakarta

Bertempat di Gedung BSI, Jakarta, Senin (13/7/2026), Direktur Utama BSI Hery Gunardi dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo membubuhkan tanda tangan Nota Kesepahaman. Hadir pula Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala OJK yang memberikan dukungan penuh. "Ini bukan sekadar kerja sama bisnis, melainkan ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia Layak Huni, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo," ujar Hery. Sementara Anggoro menekankan bahwa program ini akan menyasar 45 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan, terutama segmen pekerja formal dan informal yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perbankan konvensional.

Peta Jalan Penyaluran 2026–2028

Kedua lembaga mematok target ambisius: 100.000 akad KPR pada tahun pertama, meningkat menjadi 300.000 akad di 2027, dan mencapai 1 juta rumah pada 2028. Untuk mendukung target tersebut, BSI menyiapkan dana segar Rp 22 triliun yang akan dicairkan secara bertahap. Fokus awal penyaluran berada di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan—wilayah dengan basis pekerja terbesar sekaligus hunian swadaya yang masih dominan.

Skema Syariah yang Ringan dan Pasti

KPR ini menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), di mana bank dan nasabah memiliki rumah secara bersama hingga porsi nasabah mencapai 100 persen. BSI menawarkan sejumlah keunggulan yang jarang ditemui di produk serupa:

• Plafon hingga Rp 2 miliar untuk rumah tapak dan rusunami.
• Tenor maksimal 30 tahun—terpanjang di segmen KPR syariah saat ini.
• Margin tetap (fixed-rate) 6,99 persen untuk lima tahun pertama, lalu reviu berbasis cost of fund bank syariah.
• Bebas denda pelunasan dan asuransi jiwa plus kebakaran terintegrasi dengan klaim BPJS Ketenagakerjaan.
• Proses approval 3 jam via aplikasi BYOND by BSI yang terhubung langsung dengan data kepesertaan BPJS.

Keunikan lainnya adalah potongan margin 0,25 persen bagi peserta yang konsisten membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan minimal dua tahun. "Ini bentuk apresiasi kami kepada pekerja yang sudah disiplin menyisihkan penghasilan untuk jaminan sosial," terang Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai kolaborasi BSI-BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi game changer. "Dengan menggabungkan basis data kepesertaan dan kemampuan pendanaan BSI, NPL KPR syariah bisa ditekan di bawah 2 persen sekaligus mempercepat perputaran sektor properti yang menyumbang 14,6 persen PDB," paparnya. Sementara itu, serikat pekerja menyambut baik karena program ini menjawab keinginan lama buruh untuk bisa memiliki rumah tanpa beban bunga konvensional.

Ke depan, BSI dan BPJS Ketenagakerjaan berencana merambah pembiayaan renovasi rumah subsidi dan KPR hijau bagi perumahan berkonsep smart and green. Dengan perpaduan misi sosial dan bisnis syariah yang sehat, sinergi ini diharapkan tidak sekadar mencetak akad, melainkan membangun komunitas pekerja yang lebih sejahtera dan produktif.