10 Asosiasi Desa Siap Dukung Program MBG dan KDMP

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menggelar pertemuan strategis dengan sepuluh asosiasi desa nasional di Ruang Rapat Menteri, Selasa (23/6/2026). Pertemuan ini menjadi langkah awal konsolidasi antara pemerintah dan perangkat desa untuk menyukseskan dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Kedua program prioritas yang menjadi fokus utama pembahasan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program MBG dirancang untuk memastikan masyarakat di perdesaan, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, memperoleh asupan gizi yang cukup secara cuma-cuma. Sementara KDKMP bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi yang berlandaskan semangat gotong royong.

Sepuluh asosiasi desa yang hadir dalam pertemuan tersebut merupakan representasi luas dari organisasi yang menaungi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa di seluruh Indonesia. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kolektif perangkat desa untuk terlibat langsung dalam implementasi program nasional. Asosiasi yang hadir meliputi PAPDESI, APDESI Merah Putih, PP PPDI, APDESI, DPN PPDI, PABPDSI, ABPEDNAS, KOMPAKDESI, AKSI, dan GEMA Desa.

Mendes PDT Yandri Susanto mengungkapkan bahwa dukungan dari asosiasi desa sangat krusial agar program MBG dan KDKMP dapat berjalan efektif hingga ke tingkat akar rumput. Pihaknya optimistis sinergi ini akan mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui laporan yang diterima media kami, suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Masing-masing perwakilan asosiasi menyatakan kesiapan untuk mengawal distribusi program MBG serta mendirikan dan mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayahnya. Keterlibatan aktif aparatur desa dinilai menjadi kunci keberhasilan mengingat merekalah yang paling memahami kondisi dan kebutuhan warga setempat.

Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menekankan bahwa kolaborasi antara kementerian dengan asosiasi desa tidak hanya bersifat seremonial. Sebaliknya, ini merupakan awal dari rencana kerja konkret yang akan dijabarkan dalam panduan teknis dan koordinasi berkelanjutan. Pemerintah berharap setiap desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui koperasi desa, serta menjadi garda terdepan dalam pemenuhan gizi masyarakat melalui program MBG.

Pertemuan ini juga menjadi ruang bagi asosiasi untuk menyampaikan masukan terkait tantangan di lapangan, seperti kesiapan infrastruktur, mekanisme penyaluran bantuan, hingga pendampingan teknis yang diperlukan. Masukan tersebut akan diakomodasi dalam perumusan kebijakan lebih lanjut oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dengan dukungan penuh dari sepuluh asosiasi desa ini, pemerintah optimistis pelaksanaan program MBG dan KDKMP akan tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi kemajuan desa di seluruh Indonesia.