Tabanan Gelar Ujian Makalah, 13 Peserta Rebutkan Tiga Jabatan Strategis

Pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar ujian penulisan makalah sebagai tahapan krusial dalam seleksi terbuka pengisian tiga jabatan pimpinan tinggi pratama, Selasa (15/4/2026). Sebanyak 13 pelamar yang telah lolos seleksi administrasi mengikuti ujian secara mandiri menggunakan perangkat komputer yang disediakan panitia, dimulai pukul 09.00 WITA. Proses ini berlangsung di bawah pengawasan ketat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan, Ombudsman RI Perwakilan Bali, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Tabanan—sebuah konfigurasi pengawasan tiga lapis yang menandakan betapa tinggi taruhan kompetensi dalam seleksi ini.

Mekanisme Seleksi: Investasi pada Kualitas Modal Insani Birokrasi

Dari perspektif tata kelola sumber daya manusia, ujian penulisan makalah ini bukan sekadar formalitas administratif. Tahapan ini berfungsi sebagai screening kemampuan konseptual dan analitis peserta—aset tak berwujud (intangible asset) yang akan menentukan kapasitas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti. Peserta dituntut menuangkan gagasan inovatif, menawarkan solusi atas persoalan organisasi, serta merumuskan visi kepemimpinan sesuai jabatan yang dilamar. Sekretaris Daerah Tabanan, Dr. I Gede Susila, menegaskan bahwa seleksi ini dijalankan berbasis sistem merit. "Kami ingin memastikan pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan yang kuat," tegasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa Pemkab Tabanan memperlakukan rekrutmen birokrat sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar rotasi personel.

Komposisi Pelamar dan Posisi yang Diperebutkan

Tiga posisi strategis yang dilelang mencakup sektor penegakan peraturan daerah, pengelolaan lingkungan hidup, dan pelestarian kebudayaan. Berikut sebaran pelamar berdasarkan jabatan:

Data ini menunjukkan tingkat kompetisi yang moderat dengan rasio rata-rata 1:4,3 pelamar per posisi. Menarik dicermati bahwa jabatan Kepala Dinas Kebudayaan justru menarik minat tertinggi dengan lima pelamar, sementara dua posisi lainnya masing-masing diperebutkan empat orang. Dominasi latar belakang pelamar dari jabatan camat dan kepala bagian/bidang mengindikasikan bahwa Pemkab Tabanan membuka ruang mobilitas vertikal yang cukup lebar bagi birokrat internal.

Transparansi sebagai Fondasi Kepercayaan Publik

Pelaksanaan ujian secara mandiri menggunakan komputer yang disediakan panitia menjadi elemen penting dalam menjamin objektivitas dan mencegah intervensi. Kehadiran Ombudsman sebagai pengawas eksternal berfungsi memperkuat legitimasi proses—sebuah langkah yang selaras dengan prinsip good governance dan akuntabilitas publik. Sekda Susila menekankan bahwa seleksi terbuka ini menjadi upaya menghadirkan birokrat profesional yang mampu mendorong inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dalam konteks ekonomi kelembagaan, transparansi semacam ini menurunkan biaya transaksi (transaction cost) berupa potensi sengketa atau ketidakpercayaan terhadap hasil seleksi, sekaligus meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya manusia ke posisi yang tepat. Dari seleksi ini, Pemkab Tabanan berharap lahir pemimpin birokrasi yang visioner dan mampu membawa perubahan positif, mendukung percepatan pembangunan menuju Tabanan Era Baru.