Pemerintah Kaji Pulau Khusus untuk Kucing Liar di Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempertimbangkan langkah inovatif untuk mengendalikan populasi kucing liar yang terus membengkak. Data terbaru menunjukkan lebih dari 800 ribu ekor kucing liar berkeliaran di lima wilayah kota dan kepulauan seribu. Angka ini memicu kekhawatiran serius terkait kesehatan publik, kebersihan lingkungan, dan kesejahteraan hewan itu sendiri. Gagasan yang mencuat adalah memindahkan sebagian besar kucing liar ke pulau khusus – sebuah konsep yang terinspirasi dari cat island di Jepang dan destinasi serupa di berbagai negara.

Latar Belakang Ledakan Populasi Kucing Liar

Permasalahan kucing liar di Jakarta bukanlah hal baru. Namun, pasca-pandemi COVID-19, populasi kucing jalanan meningkat tajam seiring dengan terbengkalainya program sterilisasi massal akibat keterbatasan anggaran. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI mencatat pertumbuhan populasi mencapai 15–20 persen per tahun tanpa intervensi berarti. Kucing-kucing ini tersebar di pasar tradisional, permukiman padat penduduk, hingga pusat bisnis. Selain risiko penularan penyakit seperti toksoplasmosis dan rabies, interaksi antara kucing liar dan warga kerap menimbulkan konflik.

Gagasan Pulau Kucing: Solusi atau Kontroversi?

Konsep pulau khusus bagi kucing liar dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemprov DKI, akademisi, dan aktivis hewan pada awal Maret 2025. Gubernur DKI Jakarta melalui juru bicaranya mengungkapkan bahwa kajian awal menunjukkan Pulau Tidung Kecil atau salah satu pulau tak berpenghuni di Kepulauan Seribu berpotensi dijadikan suaka kucing. Lahan yang diusulkan dapat menampung hingga 100 ribu kucing dengan dilengkapi fasilitas kesehatan hewan, tempat pakan terpusat, dan zona karantina.

“Kami melihat ini sebagai solusi jangka panjang yang lebih manusiawi daripada pemusnahan atau penangkaran seadanya. Pulau ini akan menjadi tempat bagi kucing liar hidup dengan standar kesejahteraan yang terjamin,” ujar Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta.

Namun, rencana ini menuai respons beragam. Sejumlah organisasi perlindungan hewan menyambut positif asalkan disertai program trap-neuter-return (TNR) yang ketat sebelum pemindahan. Sementara itu, kritik muncul dari pakar ekologi yang memperingatkan dampak terhadap ekosistem pulau kecil, terutama jika kucing menjadi spesies invasif dan mengancam burung laut serta reptil endemik.

Tahapan Rencana dan Skema Pembiayaan

Menurut dokumen yang beredar, rencana ini akan dilaksanakan dalam tiga fase:

1. Fase Persiapan (2025): Studi kelayakan lingkungan, konsultasi publik, dan pemetaan populasi kucing di 44 kecamatan.
2. Fase Pilot (2026): Pemindahan 5.000 kucing ke pulau percontohan sambil memonitor dampak ekologis dan kesehatan.
3. Fase Ekspansi (2027–2029): Pembangunan infrastruktur penuh dan relokasi bertahap hingga 80.000 kucing.

Anggaran awal yang dibutuhkan mencapai Rp 450 miliar yang akan bersumber dari APBD, kemitraan swasta, dan donasi publik. Skema adopsi jarak jauh dan wisata edukasi juga direncanakan untuk menutup biaya operasional tahunan yang diperkirakan mencapai Rp 50 miliar.

Tanggapan Publik dan DPRD

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Faturrahman, mendorong transparansi dalam perencanaan. “Jangan sampai proyek ini menjadi beban fiskal baru tanpa solusi akar masalah. Sterilisasi massal harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya dalam rapat dengar pendapat bulan lalu. Di sisi lain, warganet meramaikan tagar #PulauKucing yang menunjukkan antusiasme sekaligus skeptisisme. Petisi daring yang mendukung sterilisasi gratis dan penolakan pemindahan massal telah mengumpulkan lebih dari 12.000 tanda tangan.

Dengan semua dinamika tersebut, keputusan final akan diumumkan setelah kajian komprehensif selesai pada kuartal ketiga 2025. Jika terealisasi, Pulau Kucing di Jakarta akan menjadi proyek konservasi hewan urban terbesar di Asia Tenggara.