Menteri Perumahan Saksikan Simulasi Tender Rakyat BSPS di Bandung

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyaksikan langsung pelaksanaan simulasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) atau Tender Rakyat untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026). Simulasi ini menjadi tonggak baru dalam reformasi penyaluran bantuan perumahan yang lebih transparan dan memberdayakan masyarakat.

Reformasi Mekanisme Penyaluran Bantuan

Program BSPS selama ini bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi hunian yang sehat dan aman. Bantuan senilai Rp20 juta per penerima disalurkan melalui rekening penerima, namun sebelumnya pengadaan bahan bangunan kerap melibatkan penunjukan toko tertentu yang berpotensi menimbulkan praktik tidak transparan.

Dengan skema PTT atau Tender Rakyat, para penerima manfaat diberi kebebasan memilih toko bangunan secara terbuka. Mereka dapat melakukan negosiasi harga dan membandingkan kualitas material, sehingga memberi kuasa penuh kepada masyarakat. Menteri Maruarar menegaskan bahwa reformasi ini adalah bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan tata kelola bersih.

“Kami ingin memutus rantai penunjukkan langsung yang rawan penyalahgunaan. Tender Rakyat mengembalikan kedaulatan warga untuk menentukan sendiri dari mana dan bagaimana uang bantuan dibelanjakan. Ini adalah wujud nyata dari program BSPS yang lebih partisipatif,” ujar Maruarar di sela kegiatan.

Suasana Simulasi di Kelurahan Mekarjaya

Simulasi di Aula Serbaguna Kelurahan Mekarjaya diikuti sekitar 50 calon penerima manfaat dari tiga RW. Mereka dibagi dalam kelompok kecil, masing-masing didampingi pendamping lapangan yang sudah dilatih khusus oleh Kementerian PKP.

Warga mempraktikkan proses pemilihan toko dari lima toko bangunan yang telah diverifikasi oleh tim teknis Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan inspektorat setempat. Setiap toko mempresentasikan daftar harga paket material renovasi, lalu warga memberikan penilaian dan memilih secara langsung. Hasil pemungutan suara yang transparan menjadi dasar pengadaan tanpa campur tangan pihak luar.

Seorang calon penerima, Saeful (47), mengaku lega dengan sistem baru ini. “Saya jadi bisa memilih toko yang paling dekat dan harganya paling masuk akal. Selama ini kami hanya bisa menerima, sekarang malah dilibatkan penuh. Rasanya lebih dihargai,” ungkapnya antusias.

Manfaat dan Harapan ke Depan

Skema Tender Rakyat dinilai membawa sejumlah keunggulan: mengurangi biaya transpor dan logistik karena toko dapat dipilih dalam radius terdekat, mendorong kompetisi sehat antartoko lokal, serta meningkatkan akuntabilitas seluruh proses. Pihak kementerian menyiapkan sistem pemantauan daring yang memungkinkan publik mengakses data pemilihan toko secara waktu nyata.

Simulasi ini adalah pilot project yang akan direplikasi di 15 kabupaten/kota lain di Pulau Jawa sebelum diperluas nasional pada triwulan IV 2026. Wakil Wali Kota Bandung yang turut hadir menyatakan dukungan penuh dan siap memfasilitasi pendataan toko-toko bangunan yang memenuhi syarat, termasuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal agar turut merasakan manfaat ekonomi program.

Direktur Rumah Swadaya Kementerian PKP, dalam keterangan terpisah, menyebut bahwa pengawasan berlapis akan dilakukan. Inspektorat provinsi, kejaksaan, dan lembaga swadaya masyarakat diundang untuk mengawal agar tidak muncul kongkalikong baru. “Kalau ada indikasi toko nakal atau harga tak wajar, langsung dicoret dari daftar. Komite pengawas warga akan menjadi filter pertama,” ujarnya.

Dengan transparansi ini, Kementerian PKP optimistis penyerapan anggaran BSPS 2026 yang mencapai Rp8,1 triliun untuk 405 ribu unit rumah bisa berjalan efisien dan tepat sasaran. Reformasi kecil ini diharapkan memicu perubahan besar dalam tata kelola bantuan sosial perumahan di Indonesia.