Purbaya Paparkan Realisasi APBN 2026 di Hadapan Komisi XI DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Menkeu memaparkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester pertama tahun anggaran 2026 serta proyeksi hingga akhir tahun.

Realisasi APBN Semester I-2026

Dalam paparannya, Purbaya mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan negara hingga Juni 2026 mencapai Rp1.312,5 triliun atau sekitar 48,3 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.717 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 6,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kinerja pendapatan negara masih cukup solid ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh positif, meskipun kita menghadapi tekanan dari moderasi harga komoditas global," ujar Purbaya di hadapan anggota Komisi XI.

Kami optimistis target pendapatan negara dapat tercapai, namun tetap waspada terhadap dinamika global yang bergerak sangat cepat. Fleksibilitas fiskal menjadi kunci di tengah ketidakpastian ini.

Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp1.487,8 triliun atau 49,2 persen dari pagu. Belanja Kementerian/Lembaga terealisasi sebesar Rp512,4 triliun, sementara belanja non-K/L termasuk subsidi energi dan pembayaran bunga utang mencapai Rp975,4 triliun.

Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Hingga pertengahan tahun, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp175,3 triliun atau sekitar 0,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih berada dalam batas aman yang ditetapkan Undang-Undang sebesar maksimal 2,5 persen dari PDB pada tahun 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa pembiayaan defisit dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan komposisi yang prudent. "Kami menjaga keseimbangan antara pembiayaan domestik dan eksternal. Porsi kepemilikan asing di SBN saat ini terjaga di level 14 persen, relatif stabil," tegasnya.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam rapat kerja tersebut:

• Pertumbuhan ekonomi semester I-2026 diproyeksikan mencapai 5,1-5,3 persen, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi
• Inflasi terjaga di kisaran 2,4 persen year-on-year per Juni 2026
• Nilai tukar rupiah bergerak stabil di rentang Rp15.800-Rp16.100 per dolar AS
• Realisasi Program Perlindungan Sosial mencapai Rp243,6 triliun atau 51 persen dari pagu
• Penyerapan anggaran infrastruktur tercatat Rp178,2 triliun dengan progres pembangunan IKN dan proyek strategis nasional lainnya

Respons Komisi XI DPR

Sejumlah anggota Komisi XI menyampaikan apresiasi sekaligus catatan kritis. Ketua Komisi XI mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja produktif, khususnya di daerah-daerah yang masih mengalami kontraksi ekonomi. Beberapa anggota juga menyoroti perlunya evaluasi insentif perpajakan agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan sektor riil.

Proyeksi Semester II-2026

Menutup rapat, Menkeu menyampaikan outlook APBN hingga akhir 2026. Pemerintah memproyeksikan defisit akhir tahun berada di kisaran 2,1-2,3 persen terhadap PDB, lebih rendah dari target awal 2,5 persen. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 101-102 persen dari target, sementara belanja negara terserap 96-98 persen.

"Kami akan terus menjaga kredibilitas fiskal sambil tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat. APBN harus menjadi instrumen yang efektif melindungi daya beli dan mendorong transformasi ekonomi," pungkas Purbaya.

Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari pengawasan rutin Komisi XI DPR terhadap pengelolaan keuangan negara di tengah tahun anggaran berjalan, memastikan APBN 2026 tetap on-track dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.