Menkeu Purbaya Paparkan Capaian Ekonomi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tampil percaya diri dalam acara refleksi satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Di hadapan para pemangku kepentingan, ia membeberkan sederet capaian ekonomi yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program strategis nasional. Sorot matanya tajam ketika menyampaikan data pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5,2 persen sepanjang tahun pertama pemerintahan baru ini. “Angka ini bukan sekadar statistik,” tegasnya, “melainkan bukti bahwa kebijakan fiskal kita tepat sasaran.”

Konsolidasi Fiskal di Tengah Gejolak Global

Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran diwarnai berbagai tekanan eksternal, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga fluktuasi harga komoditas global. Namun, Purbaya mengklaim bahwa konsolidasi fiskal berjalan sesuai rencana. Defisit anggaran berhasil ditekan ke level 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari target awal 2,5 persen. “Kami memilih jalan disiplin fiskal tanpa mengorbankan investasi publik,” ujarnya saat memaparkan data di hadapan awak media.

Pajak menjadi tulang punggung konsolidasi ini. Reformasi administrasi perpajakan yang digulirkan Kementerian Keuangan mencatatkan kenaikan rasio pajak dari 10,2 persen menjadi 11,1 persen. Purbaya menekankan bahwa pencapaian ini diraih bukan dengan menaikkan tarif, melainkan melalui digitalisasi sistem dan perluasan basis pajak. Sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) yang diluncurkan awal 2025 disebut sebagai game-changer dalam efisiensi penerimaan negara.

Transformasi Subsidi: Dari Benda ke Penerima

Salah satu terobosan paling berani yang disinggung Purbaya adalah transformasi skema subsidi. Pemerintahan Prabowo-Gibran memutuskan mengalihkan subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima langsung. Skema ini, menurut Purbaya, berhasil memangkas kebocoran anggaran hingga 30 persen. “Dulu subsidi BBM dinikmati semua orang, termasuk mereka yang mampu. Sekarang, setiap rupiah sampai ke tangan yang benar,” paparnya.

Meski demikian, Purbaya tidak menampik adanya gejolak sosial di awal penerapan kebijakan. Harga beberapa komoditas sempat mengalami penyesuaian yang menimbulkan keresahan publik. “Kami belajar dari fase transisi itu. Perlindungan sosial diperkuat, dan sekarang indeks kepercayaan konsumen kembali naik,” tambahnya sambil menunjuk grafik yang terpampang di layar.

Utang Luar Negeri: Strategi dan Realitas

Isu utang luar negeri tak luput dari sorotan. Purbaya dengan gamblang mengakui bahwa rasio utang terhadap PDB saat ini berada di angka 38,7 persen—masih dalam batas aman undang-undang, namun memerlukan pengelolaan hati-hati. “Kami tidak anti-utang,” tegasnya. “Tetapi setiap pembiayaan harus produktif. Utang untuk infrastruktur yang menghasilkan return ekonomi jelas berbeda dengan utang untuk belanja konsumtif.”

Ia mengungkapkan bahwa porsi pinjaman luar negeri terus diturunkan secara bertahap. Pembiayaan kini lebih banyak bertumpu pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik. Strategi ini, menurut Purbaya, memperkuat kemandirian pembiayaan sekaligus mengurangi risiko nilai tukar. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa porsi SBN domestik mencapai 72 persen dari total pembiayaan utang, naik dari 65 persen pada 2023.

“Kemandirian fiskal bukan berarti menutup diri dari dunia. Kami tetap terbuka terhadap investasi asing, tetapi dengan prinsip kehati-hatian yang terukur,” ujar Purbaya menjawab pertanyaan wartawan.

Infrastruktur dan Hilirisasi: Mesin Pertumbuhan Baru

Purbaya menekankan bahwa belanja infrastruktur tetap menjadi prioritas, namun dengan pendekatan yang berbeda dari era sebelumnya. Pemerintahan Prabowo-Gibran mengedepankan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengurangi beban APBN. Proyek-proyek strategis seperti Jalan Tol Trans-Sumatera tahap lanjutan dan pelabuhan berorientasi ekspor di Sulawesi kini dikerjakan dengan model pembiayaan kreatif.

Hilirisasi sumber daya alam menjadi pilar utama pertumbuhan. Nikel, bauksit, dan tembaga tidak lagi diekspor mentah. Purbaya mengklaim bahwa nilai tambah dari hilirisasi mineral mencapai Rp 520 triliun sepanjang tahun pertama pemerintahan. “Ini baru permulaan,” ucapnya optimistis. “Ketika smelter-smelter baru beroperasi penuh, angka ini akan melonjak signifikan.”

Inflasi Terkendali dan Daya Beli Masyarakat

Di tengah dinamika global, inflasi Indonesia tetap terjaga di kisaran 3,1 persen. Purbaya memuji koordinasi antara Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terbukti efektif menjaga volatilitas harga pangan. Harga beras, yang sempat melonjak awal 2025, berhasil distabilkan melalui operasi pasar dan distribusi langsung dari gudang Bulog.

Namun, pertanyaan kritis mencuat dari sejumlah ekonom mengenai daya beli kelas menengah yang dinilai masih tertekan. Menanggapi hal ini, Purbaya mengakui bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya merata. “Kami menyadari ada kelompok yang belum merasakan manfaat pertumbuhan. Itu sebabnya program perlindungan sosial dan insentif UMKM terus kami perluas,” katanya.

Proyeksi dan Tantangan Tahun Kedua

Menatap tahun kedua, Purbaya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan naik ke level 5,5 hingga 5,8 persen. Optimisme ini bertumpu pada menggeliatnya investasi di sektor energi baru terbarukan dan manufaktur berteknologi tinggi. “Dunia sedang bertransisi ke energi hijau, dan Indonesia punya modal besar untuk menjadi pemain utama,” ujarnya sambil menyebut potensi geotermal dan tenaga surya.

Risiko global tetap menjadi perhatian. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, perubahan iklim, serta perlambatan ekonomi di Eropa bisa mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Purbaya mengaku sudah menyiapkan bantalan fiskal sebagai antisipasi. “Cadangan fiskal kita cukup untuk menghadapi shock jangka menengah,” tuturnya meyakinkan.

Respons Publik dan Ekspektasi

Acara satu tahun pemerintahan ini menjadi momen penting untuk mengukur persepsi publik. Survei internal yang dipaparkan Purbaya menunjukkan bahwa 67 persen responden menilai pengelolaan ekonomi berada di jalur yang benar. Angka ini, meski belum ideal, menunjukkan tren peningkatan kepercayaan dibandingkan awal tahun yang hanya 54 persen.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Rini Hartati, yang hadir dalam acara tersebut memberikan catatan kritis: “Pemerintah berhasil menjaga stabilitas makro, tapi pekerjaan rumah terbesar adalah menciptakan lapangan kerja berkualitas. Pertumbuhan 5,2 persen belum cukup menyerap angkatan kerja baru yang mencapai 2 juta per tahun.”

Menutup paparannya, Purbaya mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersabar dan tetap optimistis. “Transformasi ekonomi tidak seperti membalik telapak tangan. Butuh waktu, konsistensi, dan kerja bersama. Saya yakin fondasi yang kami bangun di tahun pertama ini akan membuahkan hasil lebih besar di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya penuh keyakinan.