Misbakhun Dorong Pasar Modal sebagai Sumber Pembiayaan Nasional

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, melakukan kunjungan kerja ke Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, 15 Juli 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara DPR dan otoritas pasar modal dalam mendorong peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan utama bagi pembangunan nasional. Misbakhun tiba pukul 09.00 WIB dan langsung disambut oleh Direktur Utama BEI, Iman Rachman, beserta jajaran direksi lainnya.

Dialog Strategis dengan Otoritas Pasar Modal

Pertemuan berlangsung di ruang rapat utama BEI. Dalam sesi dialog tertutup selama dua jam, Misbakhun mendengarkan paparan terkini mengenai kondisi pasar modal Indonesia. Ia menyoroti pentingnya peningkatan jumlah investor ritel yang saat ini telah mencapai 15,2 juta single investor identification (SID) per Juni 2026, naik 18% dibandingkan tahun sebelumnya. "Pasar modal harus menjadi pilar pembiayaan yang kuat, selain perbankan. Kami di DPR siap mendukung kebijakan yang mendorong akselerasi ini," ujar Misbakhun dalam konferensi pers setelah pertemuan.

Laporan Kinerja BEI Semester I 2026

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BEI memaparkan kinerja semester pertama 2026. Beberapa poin utama adalah:

• Rata-rata volume transaksi harian mencapai Rp 22,5 triliun, meningkat 7% dari semester I 2025.
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di level 7.450, stabil dalam rentang 7.200-7.500 sejak awal tahun.
• Ada 46 perusahaan baru yang tercatat (listing) di BEI sepanjang semester I 2026, terdiri dari 41 emiten saham dan 5 penerbit obligasi korporasi.
• Pertumbuhan investor dari kalangan milenial dan Gen Z mencapai 70% dari total investor baru, menunjukkan minat generasi muda terhadap investasi.

Rekomendasi Kebijakan untuk Pasar Modal

Misbakhun menyampaikan beberapa rekomendasi yang akan dibawa ke rapat Komisi XI DPR. Pertama, penguatan insentif pajak bagi investor jangka panjang, seperti pembebasan pajak capital gain untuk kepemilikan saham di atas tiga tahun. Kedua, penyederhanaan regulasi initial public offering (IPO) untuk perusahaan rintisan (startup) agar lebih mudah mengakses pendanaan publik. Ketiga, digitalisasi layanan pasar modal hingga daerah terpencil melalui sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami ingin pasar modal tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Semua lapisan masyarakat harus bisa merasakan manfaatnya," tegas Misbakhun.

Kunjungan ke Lantai Bursa dan Layanan Investor

Setelah sesi dialog, Misbakhun berkeliling ke lantai bursa dan melihat langsung proses perdagangan saham secara elektronik. Ia juga mengunjungi Galeri Investasi BEI yang menyediakan edukasi investasi bagi masyarakat umum. Di sela kunjungan, ia berinteraksi dengan para mahasiswa yang sedang melakukan riset di pojok bursa. "Ini bukti bahwa minat investasi sudah merambah kampus. Kami harus dukung literasi keuangan sejak dini," katanya.

Kunjungan diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi XI DPR dan BEI mengenai program edukasi pasar modal untuk anggota DPR dan stafnya. Misbakhun berkomitmen mendorong agar kebijakan yang pro-pasar modal segera direalisasikan dalam APBN 2027.