MANILA — Senator Minta MA Tentukan Ambang Batas Pemakzulan Sara Duterte

Dinamika politik di Senat Filipina semakin memanas seiring munculnya ketidakpastian hukum terkait ketentuan jumlah suara minimum yang dibutuhkan untuk memakzulkan atau membebaskan Wakil Presiden Sara Duterte. Senator-hakim Raffy Tulfo dan JV Ejercito secara terbuka mendorong agar Mahkamah Agung (MA) Filipina turun tangan untuk menentukan secara mengikat apakah dasar perhitungan ambang batas dua pertiga (2/3) suara harus dihitung dari total 24 kursi Senat secara konstitusional atau hanya berdasarkan jumlah senator yang sedang aktif menjabat.

Perdebatan teknis ini memicu polemik hukum yang mendalam di Manila. Ketidakjelasan mengenai dasar jumlah anggota Senat dinilai dapat mengubah konstelasi hasil akhir sidang pemakzulan, terutama jika ada senator yang absen, mengundurkan diri, atau sedang menjalani masa penangguhan penahanan. Dalam sistem politik Filipina yang sangat terpolarisasi, selisih satu suara saja berpotensi menentukan masa depan karier politik Sara Duterte sekaligus stabilitas pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Akar Perdebatan Prosedural di Senat Filipina

Konstitusi Filipina 1987 menetapkan bahwa untuk memakzulkan seorang pejabat tinggi negara, Senat memerlukan persetujuan setidaknya dua pertiga dari seluruh anggotanya. Namun, norma hukum tersebut menyisakan interpretasi ganda di tingkat praktis. Apakah "seluruh anggota" merujuk pada jumlah 24 kursi ideal yang diatur konstitusi, ataukah merujuk pada jumlah senator aktif saat persidangan berlangsung?

Untuk memetakan perbedaan dampak hukum dari kedua pendekatan tersebut, berikut adalah penyesuaian skenario perhitungan ambang batas suara di Senat:

Senator JV Ejercito menegaskan pentingnya kejelasan dari lembaga yudikatif tertinggi agar hasil peradilan politik ini memiliki legitimasi hukum yang tidak tergoyahkan. "Kami memerlukan kepastian sebelum proses pemungutan suara dimulai. Langkah terbaik adalah meminta petunjuk resmi dari Mahkamah Agung untuk menghindari gugatan pasca-putusan," ujar Ejercito dalam keterangannya kepada media lokal.

Kronologi Eskalasi Pemakzulan Sara Duterte

Proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte melaju cepat setelah eskalasi konflik terbuka antara kubu klan Duterte dan klan Marcos. Berikut adalah garis waktu perkembangan proses politik dan hukum yang mengarah pada kebuntuan prosedur di Senat:

1. Pengajuan Draf Pemakzulan: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina mengesahkan pasal-pasal pemakzulan terhadap Sara Duterte atas tuduhan penyalahgunaan dana rahasia dan pelanggaran konstitusi.
2. Penyerahan Berkas ke Senat: DPR secara resmi mengirimkan berkas dakwaan ke Senat, yang secara otomatis mengubah peran 24 senator menjadi senator-hakim dalam peradilan pemakzulan.
3. Munculnya Debat Aturan Tata Tertib: Dalam penyusunan aturan internal peradilan (*Impeachment Rules*), timbul perselisihan antar-senator mengenai definisi operasional jumlah kuorum dan syarat kemenangan 2/3 suara.
4. Usulan Intervensi Mahkamah Agung: Senator Raffy Tulfo dan JV Ejercito secara resmi mengusulkan agar Senat melayangkan permohonan penjelasan hukum (*declaratory relief*) kepada Mahkamah Agung.

Implikasi Analitis: Antara Pertarungan Hukum dan Realitas Politik

Secara analitis, ketidakpastian jumlah ambang batas ini mencerminkan tingginya pertaruhan politik bagi kedua belah pihak. Jika Mahkamah Agung menetapkan bahwa batas mutlak adalah 16 suara (berdasarkan 24 kursi), maka posisi Sara Duterte relatif lebih aman karena kubu pendukungnya hanya perlu mengamankan setidaknya 9 suara untuk menggagalkan pemakzulan tersebut.

"Dilema ini bukan sekadar perdebatan angka, melainkan uji ketahanan tata hukum Filipina. Menyerahkan keputusan ambang batas kepada Mahkamah Agung adalah langkah taktis Senat untuk menjaga netralitas institusional di tengah tekanan politik massa yang luar biasa."

Namun sebaliknya, jika Mahkamah Agung memutuskan bahwa basis perhitungan disesuaikan dengan jumlah senator yang aktif menjabat saat pemungutan suara, beban untuk meluluskan pemakzulan menjadi lebih ringan bagi kubu penuntut. Analis politik menilai bahwa ketegangan konstitusional ini akan menjadi ujian terberat bagi lembaga yudikatif Filipina dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) di tengah keretakan koalisi pemerintahan.