ISLAMABAD — Komisioner Kepala Kembali Gugat Putusan Pemindahan Imran Khan

ISLAMABAD — Kontroversi seputar pemindahan pendiri Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Imran Khan, ke rumah sakit swasta di Islamabad kembali memanas pada Jumat (21 Agustus). Komisioner kepala Islamabad untuk kedua kalinya mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung (MA) Pakistan, dengan argumen bahwa langkah pemindahan itu dinilai diskriminatif dan menggerus kewenangan konstitusionalnya.

Dalam petisi terbarunya, komisioner kepala menegaskan bahwa pihaknya memiliki kepentingan langsung, substansial, dan terlindungi hukum dalam perkara ini. Perintah MA tertanggal 18 Agustus dinilai berdampak buruk terhadap otoritas konstitusional lembaganya, sehingga keberatan kembali diajukan setelah upaya sebelumnya menemui jalan buntu di meja registrar.

Kronologi: dari Sel Adiala ke Rumah Sakit Internasional Shifa

Imran Khan, yang dipenjara sejak 5 Agustus 2023 akibat kasus penyembunyian detail hadiah Toshakhana, tengah menjalani hukuman 14 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Adiala, Rawalpindi, dalam kasus korupsi senilai 190 juta pound sterling yang dikenal sebagai Kasus Al-Qadir Trust. Namun, kondisi kesehatannya terus memburuk selama menjalani masa hukuman, memicu protes dan keprihatinan dari kader-kader partainya.

Majelis tiga hakim MA yang dipimpin Hakim Shahid Waheed, serta beranggotakan Hakim Naeem Akhtar Afghan dan Hakim Ishtiaq Ibrahim, pada Selasa (18 Agustus) memerintahkan pemindahan Imran dari penjara ke Rumah Sakit Internasional Shifa dalam waktu dua hari. Perintah itu dikeluarkan saat majelis mendengarkan sejumlah petisi terkait kesehatan mantan perdana menteri itu serta permintaan pertemuan dengan keluarganya.

Dua hari kemudian, pada Kamis (20 Agustus), kantor Registrar MA mengembalikan petisi yang diajukan pemerintah federal, yang meminta peninjauan ulang atas perintah 18 Agustus. Petisi review itu dikembalikan dengan catatan keberatan atas isi afidavit dan fakta-fakta yang diajukan, sebagaimana disampaikan kantor registrar kepada pihak terkait.

Argumen "Diskriminatif" dan Pertarungan Kewenangan

Petisi komisioner kepala menegaskan bahwa posisinya dalam perkara ini bukan sekadar administratif. Pihaknya mengklaim memiliki kepentingan langsung dan sah yang dilindungi konstitusi, sehingga perintah pemindahan mantan perdana menteri ke fasilitas kesehatan swasta tidak dapat diputuskan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kewenangan lembaga terkait.

"Pemohon memiliki kepentingan langsung, substansial, dan terlindungi hukum dalam perkara ini, dan perintah 18 Agustus telah berdampak buruk terhadap kewenangan konstitusionalnya," demikian bunyi argumen yang termuat dalam petisi tersebut.

Polemik ini menambah panjang daftar tarik-ulur hukum seputar perawatan kesehatan Imran Khan. Di satu sisi, keluarga dan kader PTI mendesak agar mantan perdana menteri itu memperoleh perawatan medis yang memadai, mengingat kondisi kesehatannya yang dilaporkan terus menurun. Di sisi lain, pemerintah federal dan institusi terkait mempersoalkan prosedur serta implikasi dari pemindahan itu, termasuk potensi perlakuan khusus yang dinilai tidak adil bagi warga binaan lain. Kader PTI pun terus menyuarakan keprihatinan dan menganggap perawatan medis yang layak sebagai hak dasar setiap warga binaan.

Analisis: Tekanan Politik di Balik Perkara Kesehatan

Kasus ini berlangsung di tengah ketegangan politik yang masih tinggi antara pemerintahan koalisi dan partai oposisi pimpinan Imran Khan. Menurut sejumlah pengamat hukum, pengembalian petisi review oleh registrar MA pada 20 Agustus mengindikasikan bahwa syarat formil pengajuan belum terpenuhi. Namun, hal itu tidak serta-merta menutup ruang bagi pemerintah federal untuk mengajukan permohonan baru dengan kelengkapan dokumen yang berbeda.

Keputusan MA pada 18 Agustus dinilai sejumlah pihak sebagai langkah luar biasa, mengingat pemindahan narapidana ke rumah sakit swasta jarang menjadi kebijakan rutin. Para analis menilai kasus ini berpotensi menjadi ujian bagi independensi peradilan Pakistan, sekaligus cermin friksi antara eksekutif dan yudikatif dalam menangani perkara yang sarat muatan politik.

Hingga berita ini diturunkan, MA belum mengumumkan jadwal persidangan atas petisi terbaru komisioner kepala. Sementara itu, kondisi kesehatan Imran Khan di rumah sakit swasta tetap menjadi sorotan publik. Para pendukungnya berharap proses hukum berjalan adil tanpa mengorbankan hak dasar narapidana atas pelayanan kesehatan, sementara pihak berwenang menunggu keputusan majelis hakim atas sengketa kewenangan yang kian rumit ini.