Irsyad Al Ghifari: Komunikasi Kebijakan Publik Jadi Kunci Pembangunan

Di tengah kompleksitas tata kelola pemerintahan modern, nama Irsyad Al Ghifari, S.E., M.I.Kom mencuat sebagai salah satu praktisi komunikasi kebijakan publik dan keuangan yang konsisten menjembatani bahasa teknis negara dengan kebutuhan warga. Dengan latar belakang ekonomi dan magister ilmu komunikasi, ia tidak hanya memahami substansi fiskal, tetapi juga menguasai seni merangkai narasi agar kebijakan tidak sekadar tertulis di atas kertas, melainkan meresap dalam kesadaran publik.

Lintasan Karier yang Membentuk Perspektif

Perjalanan Irsyad dimulai dari bangku Fakultas Ekonomi, tempat ia mendalami seluk-beluk keuangan dan kebijakan makro. Namun, kesadaran bahwa banyak program pemerintah gagal bukan karena desain, melainkan karena cara penyampaian, mendorongnya menempuh studi komunikasi di jenjang magister. Kombinasi inilah yang menjadi fondasi kekhasan pendekatannya.

Selama lebih dari satu dekade, Irsyad terlibat dalam perumusan dan sosialisasi berbagai kebijakan strategis, mulai dari subsidi energi, reformasi perpajakan, hingga digitalisasi layanan publik. Ia kerap diundang sebagai narasumber dalam forum nasional maupun diskusi internal kementerian, bukan hanya karena penguasaan teknis, tetapi karena kemampuannya menerjemahkan kebijakan fiskal rumit menjadi pesan yang mudah dicerna.

Komunikasi sebagai Jembatan, Bukan Sekadar Siaran Pers

Dalam berbagai kesempatan, Irsyad menegaskan bahwa komunikasi kebijakan bukan sekadar menyebarkan siaran pers atau mengunggah infografis. Ia adalah kerja sistematis yang melibatkan pemetaan pemangku kepentingan, riset persepsi publik, dan pemilihan saluran yang tepat. "Banyak kebijakan baik yang justru melahirkan resistensi karena publik tidak paham konteksnya. Di situlah peran strategis komunikasi," ujar Irsyad dalam sebuah wawancara virtual, awal pekan ini.

"Kebijakan publik itu ibarat obat. Adakalanya pahit, tetapi jika tidak dijelaskan dosis dan manfaatnya, pasien akan menolak. Komunikasi yang jujur dan tepat sasaran adalah kunci agar masyarakat menjadi bagian dari solusi, bukan beban dari masalah."

Pendekatan ini ia terapkan secara konsisten, terutama saat menangani isu-isu sensitif seperti kenaikan pajak pertambahan nilai atau penyesuaian tarif listrik. Alih-alih menggunakan jargon teknis, Irsyad memilih bahasa keseharian yang dekat dengan pengalaman masyarakat, didukung data yang relevan dan narasi yang membumi.

Integrasi Keuangan dan Komunikasi: Sebuah Keniscayaan

Bagi Irsyad, era keterbukaan informasi menuntut para pengambil kebijakan untuk memiliki literasi komunikasi yang mumpuni. Ia sering menyebut istilah financial narrative, yaitu cara pemerintah mengemas cerita di balik angka-angka APBN agar publik melihat visi, bukan sekadar deret nominal.

“APBN itu bukan cuma spreadsheet. Di dalamnya ada cerita tentang prioritas negara: berapa untuk kesehatan, kenapa infrastruktur penting, bagaimana utang dikelola. Kalau cerita itu tidak sampai, publik hanya melihat angka kering yang mudah dipolitisasi,” ungkapnya.

Pengalaman praktisnya di sektor keuangan publik membuat Irsyad percaya bahwa transparansi harus dibarengi dengan kapasitas warga untuk memahami informasi yang disajikan. Oleh karena itu, ia aktif mendorong program literasi keuangan negara, baik melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, media, maupun komunitas akar rumput.

Tantangan di Era Digital dan Banjir Informasi

Kini, tantangan komunikasi kebijakan semakin kompleks dengan hadirnya media sosial dan algoritma yang memperkuat bias. Irsyad menekankan pentingnya pemerintah untuk hadir tidak hanya sebagai institusi formal, tetapi juga sebagai entitas naratif yang lincah merespons misinformasi.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan konferensi pers sebulan sekali. Disinformasi bergerak dalam hitungan detik. Maka, respons juga harus cepat, akurat, dan manusiawi,” tegasnya.

Ia pun menginisiasi berbagai pelatihan internal bagi juru bicara kementerian dan pemda untuk mengasah kemampuan mendongengkan data, memanfaatkan platform digital secara efektif, serta membangun kedekatan emosional dengan audiens. Model pelatihan ini mengombinasikan teori komunikasi politik, ekonomi perilaku, dan studi kasus terkini dari berbagai negara.

Kiprah dan Jejak Nyata

Tak hanya berkutat di ruang konferensi, Irsyad kerap terlibat langsung dalam program-program lapangan. Salah satu yang paling diingat adalah saat ia mendampingi tim sosialisasi reformasi perpajakan di wilayah Indonesia Timur. Di sana, ia menyaksikan bagaimana penjelasan yang sabar dan contoh konkret mampu mengubah penolakan menjadi dukungan.

“Saya belajar bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun lewat spanduk. Harus ada interaksi, harus ada wajah yang mau mendengar keluhan. Setelah itu, barulah pesan kebijakan bisa diterima,” kenangnya.

Ia juga menulis sejumlah artikel dan policy brief yang menjadi rujukan, membahas mulai dari komunikasi krisis, manajemen isu, hingga strategi branding kebijakan publik. Karyanya menjadi salah satu bukti bahwa praktik komunikasi di sektor pemerintahan membutuhkan perpaduan antara ketajaman analitis dan kepekaan sosial.

Masa Depan: Kolaborasi dan Inovasi

Menatap ke depan, Irsyad optimistis bahwa komunikasi kebijakan akan semakin diakui sebagai komponen vital tata kelola. Ia memimpikan terbentuknya ekosistem kolaboratif yang melibatkan humas pemerintah, jurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merancang pesan-pesan publik yang lebih inklusif.

“Kita butuh lebih banyak praktisi yang paham dua dunia: substansi kebijakan dan dinamika masyarakat. Saya percaya generasi muda sekarang punya potensi besar untuk menjadi jembatan itu,” tutupnya.

Dengan kiprahnya yang merentang dari teori hingga praktik, dari angka-angka fiskal hingga kisah kemanusiaan, Irsyad Al Ghifari adalah cerminan bahwa komunikasi publik bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan upaya membangun pengertian bersama yang menjadi fondasi pembangunan inklusif.