Lalu Muhamad Iqbal: Profil dan Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat

Profil Singkat

Lalu Muhamad Iqbal lahir di Pringgarata, Lombok Tengah, pada 8 Juni 1968. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 dan meniti karier lebih dari tiga dekade di Korps Bhayangkara sebelum akhirnya terjun ke dunia politik praktis. Sebagai putra asli Nusa Tenggara Barat, Iqbal membawa pengalaman panjang di bidang keamanan dan ketertiban yang membentuk perspektif kepemimpinannya. Ia resmi dilantik sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2025–2030 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, dalam pelantikan serentak 961 kepala daerah di Istana Negara. Ia berpasangan dengan Indah Dhamayanti Putri, mantan Bupati Lombok Timur yang juga memiliki pengalaman birokrasi panjang.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjadi gubernur, Lalu Muhamad Iqbal menapaki jenjang kepolisian dengan sejumlah posisi strategis. Kariernya di NTB dimulai sejak menjabat Kapolres Lombok Timur, kemudian Kapolresta Mataram. Ia pernah menangani kejahatan transnasional di Bareskrim Polri sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba dan Direktur Tindak Pidana Siber. Puncak karier kepolisiannya terjadi ketika menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2021 hingga 2023, posisi yang memberinya pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, keamanan, dan politik lokal. Setelah itu, Iqbal dimutasi menjadi Kapolda Riau pada 2023 hingga memasuki masa pensiun dengan pangkat Inspektur Jenderal. Kembalinya ia ke NTB melalui jalur politik bukanlah kebetulan; popularitasnya di kalangan masyarakat Sasak dan Samawa menjadi modal elektoral signifikan. Dalam Pilkada 2024, ia diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PAN, PPP, dan beberapa partai non-parlemen, mengalahkan petahana dan kandidat lainnya dengan perolehan suara di atas 52 persen.

Kinerja dan Program Unggulan

Meski menjabat kurang dari dua tahun, beberapa inisiatif kebijakan Lalu Muhamad Iqbal mulai menunjukkan arah. Ia mengusung visi "NTB Emas 2045" dengan tiga pilar utama: pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan transformasi ekonomi dari ketergantungan ekstraktif menuju ekonomi produktif berkelanjutan. Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2024, angka kemiskinan di NTB berada di 13,85 persen, turun tipis dari 14,15 persen pada Maret 2023, namun masih menempatkan provinsi ini sebagai salah satu yang termiskin di Indonesia—jauh di atas rata-rata nasional sebesar 9,03 persen.

Di bawah kepemimpinannya, program "Zero Stunting NTB 2028" diluncurkan dengan pendekatan lintas sektor.