Irjen Pol. Hendro Pandowo: Profil dan Kinerja Kapolda Bangka Belitung

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Dr. Hendro Pandowo, M.Si. lahir di Surabaya, 17 Maret 1971. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994. Pria berdarah Jawa Timur ini mengawali kariernya sebagai perwira pertama di Kepolisian Resor (Polres) Banyuwangi sebelum akhirnya merambah berbagai penugasan strategis, baik di tingkat kewilayahan, reserse kriminal, hingga pembinaan sumber daya manusia. Setelah dilantik sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kepulauan Bangka Belitung pada awal tahun 2025, Irjen Hendro Pandowo langsung dihadapkan pada kompleksitas tugas menjaga keamanan di provinsi kepulauan yang menjadi salah satu lumbung tambang timah terbesar di Indonesia.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Hendro Pandowo menunjukkan pola rotasi yang cukup berimbang antara fungsi pembinaan (Sumber Daya Manusia/SDM) dan fungsi operasional. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Mutasi (Kabagmut) di Biro SDM Polda NTB, Kepala Biro SDM Polda Sumatera Selatan, hingga posisi kunci di Mabes Polri sebagai Kasubbagmutjabpati. Pengalaman operasionalnya teruji saat memimpin Polres Metro Jakarta Utara pada periode 2015-2016 dan saat bertugas di Bareskrim Polri sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor). Puncak kariernya sebelum dimutasi ke Bangka Belitung adalah sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri, tempat ia mematangkan teori dan konsep manajemen kepolisian. Penunjukan Hendro Pandowo sebagai Kapolda menggantikan Irjen Pol. Tornagogo Sihombing menandai peningkatan level "kematangan" komandan satuan wilayah (satwil) dari Mabes, menimbang bahwa sebelumnya ia belum pernah memegang komando resmi di level Polda.

Kinerja dan Program Unggulan

Di bawah kepemimpinan Irjen Hendro Pandowo sepanjang 2025-2026, Polda Bangka Belitung mencatatkan beberapa indikator kinerja yang terukur. Hingga triwulan pertama 2026, Polda Bangka Belitung melaporkan penurunan angka kejahatan konvensional (Curat, Curas, Curanmor) sebesar 12,3% dibanding periode yang sama tahun 2024. Capaian ini lebih tinggi dari rata-rata penurunan kejahatan jalanan nasional yang berkisar 7-9%.

Salah satu program yang menjadi "trade mark" Hendro Pandowo di Babel adalah "Babel Bebas Kejahatan Tambang Ilegal." Dalam kurun waktu Januari-Maret 2026, Polda Babel di bawah kendalinya berhasil menetapkan 24 tersangka kasus penambangan timah ilegal, meningkat 41% dari periode yang sama tahun 2024. Irjen Hendro juga menginisiasi pembentukan Satgas Khusus Wilayah Pertambangan yang melibatkan TNI, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah untuk memutus mata rantai bisnis timah ilegal yang selama ini merusak lingkungan dan menciptakan "shadow economy" di Pulau Bangka dan Belitung.

Selain itu, Hendro Pandowo mempopulerkan program "Police Goes to Kampung Nelayan," sebuah pendekatan preemtif-polisionil yang belum banyak diterapkan di Polda lain. Program ini menyasar komunikasi dua arah antara polisi dan komunitas nelayan yang selama ini rawan menjadi korban penyelundupan dan perbudakan modern di sektor perikanan. Inisiatif ini diikuti oleh peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Polri di Bangka Belitung dari 82,1 poin (2024) menjadi 86,4 poin pada survei pertengahan 2025.

Tantangan dan Harapan

Tantangan terbesar Kapolda Bangka Belitung saat ini adalah rasio personel terhadap luas wilayah kepulauan yang tidak ideal. Dengan kekuatan sekitar 4.500 personel untuk mengamankan lebih dari 16.000 km² daratan dan lautan, angka ini berada di bawah standar kecukupan. Angka rasio polisi terhadap penduduk di Babel tercatat 1:720, timpang jika dibandingkan dengan rata-rata nasional 1:550. Untuk mendobrak keterbatasan ini, Hendro Pandowo gencar menerapkan penggunaan drone pengawas dan patroli siber untuk mengawasi titik rawan tambang ilegal di pulau-pulau kecil.

"Konsep keamanan kita bukan lagi sekadar hadir di pos polisi, tapi bagaimana polisi menjadi bagian dari solusi di tengah tekanan ekonomi. Di Babel, kita harus jemput bola, masuk ke kampung-kampung, karena dari sanalah potensi kriminalitas tambang dan pesisir tumbuh," tegasnya dalam rapat koordinasi Forkopimda awal 2026.

Harapan besar publik menggantung pada konsistensi program Kapolda dalam menuntaskan konflik agraria tumpang tindih antara izin perusahaan besar dan tambang rakyat. Publik juga mendorong Polda Babel di bawah Hendro Pandowo untuk terus menjaga indeks demokrasi dan keamanan investasi, terutama menjelang Pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2027 yang diprediksi