DepEd Zamboanga Didesak Hentikan Kegiatan Sekolah Akhir Pekan bagi Pelajar Muslim

Sebuah seruan penting mengenai sensitivitas budaya dan kebebasan beragama kembali mengemuka di sektor pendidikan Filipina selatan. Asosiasi dakwah dan kemanusiaan Philippines Mobile Da’wah and Charity Association (PMDCA) secara resmi mengajukan permohonan kepada Departemen Pendidikan (DepEd) Divisi Sekolah Zamboanga del Sur agar menghentikan agenda kegiatan sekolah pada akhir pekan. Langkah ini diambil demi melindungi kesejahteraan mental, waktu keluarga, serta pemenuhan pendidikan keagamaan para peserta didik Muslim.

Permohonan tertulis tersebut dialamatkan langsung kepada Pengawas Divisi Sekolah Zamboanga del Sur, Dr. Ma. Judelyn Ramos, menyusul maraknya kegiatan ekstrakurikuler, remedial, dan program akademik wajib yang kerap menyita hari Sabtu dan Minggu.

Perlindungan Hak Ibadah dan Pendidikan Agama

Bagi komunitas Muslim di wilayah Mindanao, akhir pekan bukan sekadar waktu istirahat formal, melainkan ruang vital untuk menjalankan tradisi keagamaan dan menempuh pendidikan nonformal di madrasah. Aktivitas persekolahan yang ditarik ke hari libur dinilai berpotensi mengikis partisipasi generasi muda dalam pembelajaran nilai-nilai spiritual dan kebudayaan Islam.

"Penjadwalan kegiatan sekolah pada akhir pekan secara langsung membebani siswa Muslim dan keluarga mereka, merampas hak mereka untuk mendalami pendidikan agama di madrasah serta merusak waktu kebersamaan keluarga yang sakral," tegas pernyataan perwakilan PMDCA dalam dokumen permohonan tersebut.

Secara analitis, benturan jadwal ini menciptakan dilema psikologis dan akademis bagi para siswa. Pelajar sering kali dihadapkan pada pilihan sulit antara mematuhi instruksi sekolah umum atau menghadiri kelas agama di komunitas mereka. Ketimpangan ini berisiko memicu ketertinggalan akademik jika mereka memilih izin, atau sebaliknya, keterasingan dari nilai-nilai komunitas lokal apabila mereka terpaksa hadir di sekolah reguler.

Menjembatani Inklusivitas dalam Kebijakan Pendidikan

Filipina selama ini mempromosikan kerangka kerja pendidikan inklusif, khususnya melalui pengakuan terhadap hak-hak otonomi dan keberagaman budaya di kawasan Bangsamoro dan sekitarnya. Namun, implementasi di tingkat divisi sekolah kerap kali menghadapi kendala sinkronisasi antara kalender akademik terpusat dengan realitas sosiokultural daerah.

Desakan PMDCA menyoroti sejumlah poin mendasar yang perlu dievaluasi oleh pembuat kebijakan DepEd:

• Optimalisasi Hari Kerja Efektif: Memaksimalkan seluruh agenda kurikuler pada hari Senin hingga Jumat tanpa mengorbankan waktu istirahat siswa.
• Sinkronisasi Kalender Pendidikan Madrasah: Menghormati jadwal pembelajaran Islam non-formal yang mayoritas terselenggara pada hari Sabtu dan Minggu.
• Kesejahteraan Emosional dan Kekeluargaan: Mengakui pentingnya waktu akhir pekan untuk interaksi keluarga sebagai fondasi ketahanan sosial anak didik.

Rekomendasi bagi Penyelenggara Pendidikan

Langkah dialogis antara DepEd dan organisasi kemasyarakatan seperti PMDCA dinilai mendesak untuk mencegah friksi yang lebih luas. Otoritas pendidikan setempat diharapkan tidak hanya mengeluarkan surat edaran penertiban jadwal, tetapi juga melakukan audit menyeluruh terhadap beban kerja siswa di Zamboanga del Sur.

Integrasi nilai-nilai toleransi dan fleksibilitas manajerial di tingkat sekolah negeri menjadi kunci utama agar sistem pendidikan nasional dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan hak asasi dan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara.