Wamenkop Ferry Juliantono Pantau Koperasi Merah Putih di Manokwari

Manokwari, 28 Juni 2025 – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menghadiri dan membuka langsung Dialog Monitoring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Sabtu (28/6/2025). Kehadirannya menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam mengawal pembentukan dan pengawasan koperasi-koperasi desa yang menjadi salah satu program strategis nasional.

Mendorong Kemandirian Ekonomi Lewat Koperasi

Dialog yang digelar di Aula Kantor Bupati Manokwari tersebut dihadiri oleh ratusan pengurus koperasi desa, kepala kampung, pendamping desa, serta perwakilan Dinas Koperasi dan UKM setempat. Program Koperasi Merah Putih sendiri merupakan inisiatif yang bertujuan menjadikan setiap desa dan kelurahan memiliki satu badan usaha berbasis koperasi yang sehat, transparan, dan berdaya saing.

Dalam sambutannya, Wamenkop Ferry Juliantono menekankan pentingnya peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, terutama di wilayah seperti Papua Barat yang memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian besar namun masih menghadapi tantangan distribusi dan akses pasar.

“Koperasi bukan sekadar badan usaha. Ia adalah alat perjuangan ekonomi rakyat. Kami ingin setiap rupiah yang berputar di desa dinikmati oleh masyarakat desa itu sendiri,”

tegasnya.

Monitoring Langsung: Lebih dari Sekadar Administrasi

Dialog monitoring ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga forum evaluasi lapangan. Wamenkop bersama tim Kementerian Koperasi mendengarkan langsung laporan perkembangan, kendala, serta praktik baik dari sejumlah koperasi desa yang telah berjalan di Papua Barat.

Ferry Juliantono menyoroti tiga aspek utama dalam monitoring ini: legalitas badan hukum koperasi, penerapan tata kelola yang akuntabel, dan dampak ekonomi riil bagi anggota.

• Legalitas: Memastikan setiap koperasi telah berbadan hukum dan memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) yang aktif.
• Tata kelola: Mendorong rapat anggota tahunan (RAT) yang disiplin serta pembukuan yang sesuai standar akuntansi koperasi.
• Dampak: Mengukur peningkatan pendapatan anggota, penyerapan tenaga kerja lokal, dan multiplier effect di desa.

Sesi tanya jawab berlangsung hangat. Beberapa pengurus mengeluhkan keterbatasan akses permodalan dan minimnya pendampingan teknis, terutama di distrik-distrik terpencil. Menanggapi hal itu, Wamenkop menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia, perbankan nasional, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk menyediakan skema pembiayaan yang lebih inklusif.

Koperasi Merah Putih sebagai Lokomotif Ekonomi Desa

Konsep Koperasi Merah Putih lahir dari visi untuk memangkas rantai pasok yang panjang dan tidak adil. Dengan koperasi, petani, nelayan, dan pelaku UMKM desa dapat melakukan agregasi produk, membeli input secara kolektif, dan menjual hasil panen atau produksinya secara langsung ke pasar dengan harga yang lebih kompetitif.

Di Papua Barat, sektor unggulan seperti perikanan tangkap, kopi, pala, dan sagu memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui model koperasi. Namun, Ferry mengingatkan bahwa tanpa manajemen profesional dan pengawasan yang ketat, koperasi berisiko hanya menjadi “proyek” tanpa keberlanjutan. Oleh karena itu, monitoring tidak hanya dilakukan saat awal pendirian, tetapi akan terus berlanjut dengan pendekatan berbasis data dan teknologi informasi.

Transformasi Digital dan Keberlanjutan

Selain penguatan kelembagaan, Wamenkop juga mendorong agar setiap Koperasi Merah Putih mengadopsi platform digital untuk pencatatan transaksi dan pelaporan. “Era keterbukaan menuntut kita untuk tidak lagi berkutat pada pembukuan manual yang rawan manipulasi. Dengan aplikasi yang sudah disediakan kementerian, kami bisa memantau kinerja koperasi secara real-time,” ujarnya.

Langkah ini sekaligus menjawab tantangan geografis Papua Barat yang sangat luas. Kehadiran teknologi diharapkan mampu menjembatani jarak pengawasan dan mempercepat proses audit serta distribusi bantuan pemerintah.

Antusiasme Masyarakat dan Langkah Selanjutnya

Dialog yang berlangsung hampir empat jam itu ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara Kementerian Koperasi, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan perwakilan koperasi desa untuk mempercepat program di 2025-2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat, Yohanis Arwakon, menyampaikan apresiasi atas kunjungan langsung Wamenkop dan berharap monitoring ini menjadi pemacu semangat bagi koperasi-koperasi yang sempat stagnan.

Ferry Juliantono pun mengakhiri kunjungannya dengan mengunjungi salah satu koperasi perikanan di Pesisir Manokwari. Ia menyaksikan proses pelelangan ikan segar yang dikelola secara kolektif. “Ini contoh nyata bagaimana koperasi membawa kesejahteraan. Tugas kita adalah mereplikasi model ini ke seluruh desa di Papua Barat dan Indonesia pada umumnya,” pungkasnya.