Usia 18 Tahun, Tangsel Perkuat Arah Pembangunan Merata dan Berkelanjutan
Kota Tangerang Selatan memasuki usia ke-18 tahun sebagai daerah otonom. Bagi sebuah kota yang lahir dari pemekaran wilayah, fase ini bukan sekadar perayaan...

Kota Tangerang Selatan memasuki usia ke-18 tahun sebagai daerah otonom. Bagi sebuah kota yang lahir dari pemekaran wilayah, fase ini bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan titik uji apakah pertumbuhan ekonomi yang cepat mampu diterjemahkan menjadi pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah.
Sejak berdiri pada 2008, Tangerang Selatan menjelma dari kawasan penyangga Jakarta menjadi pusat permukiman, pendidikan, dan jasa yang padat. Tekanan urbanisasi yang tinggi membuat kebutuhan atas infrastruktur dasar, transportasi publik, ruang terbuka hijau, dan layanan kesehatan tumbuh jauh lebih cepat dibanding kapasitas fiskal daerah. Di sinilah persoalan klasik kota muda muncul: pertumbuhan mengikuti logika pasar, sementara pemerataan mengikuti logika kebijakan.
Pertumbuhan Cepat, Kesenjangan Ruang yang Nyata
Secara ekonomi, Tangerang Selatan termasuk salah satu daerah dengan produk domestik regional bruto per kapita tertinggi di Provinsi Banten. Sektor properti, perdagangan, jasa pendidikan, dan industri kreatif menjadi penyumbang utama. Namun indikator makro yang mengesankan kerap tidak sejalan dengan distribusi manfaat di tingkat kelurahan. Wilayah utara dan koridor barat yang berbatasan dengan Jakarta cenderung menikmati akses layanan lebih baik, sementara kantong permukiman di sisi selatan masih menghadapi keterbatasan drainase, jalan lingkungan, dan air bersih.
Pola ini menciptakan apa yang dalam kajian perkotaan disebut ketimpangan spasial: pertumbuhan terkonsentrasi pada titik-titik yang sudah memiliki konektivitas, sedangkan area pinggiran menanggung beban eksternalitas seperti banjir kiriman, kemacetan, dan limbah tanpa memperoleh kompensasi investasi yang setara.
Belanja Publik dan Prioritas yang Harus Dipertajam
Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang masih bergantung pada transfer pusat serta pajak daerah dari sektor properti, ruang fiskal Tangerang Selatan sebenarnya cukup untuk mendorong pemerataan bila alokasinya tepat. Persoalannya, belanja rutin cenderung menyerap porsi besar, sehingga belanja modal untuk infrastruktur pemerataan menjadi rentan tergeser.
- Ketimpangan infrastruktur antarkelurahan masih menjadi pekerjaan rumah utama, terutama pada jaringan drainase dan jalan lingkungan.
- Ketergantungan pada sektor properti membuat penerimaan daerah sensitif terhadap siklus suku bunga dan perlambatan pasar properti.
- Beban mobilitas harian menuntut integrasi angkutan umum, karena sebagian besar warga bermukim di Tangerang Selatan tetapi bekerja di Jakarta.
- Tekanan lingkungan meningkat seiring berkurangnya lahan resapan dan naiknya volume sampah rumah tangga.
Pembangunan yang merata bukan berarti membagi anggaran sama besar ke setiap wilayah, melainkan memastikan setiap warga memperoleh standar layanan minimum yang setara, termasuk akses air bersih, sanitasi, dan transportasi.
Modal Sosial dan Arah Jangka Panjang
Yang sering luput dari pembahasan adalah modal sosial. Sebagai kota dengan komposisi penduduk muda, kelas menengah terdidik, dan jumlah perguruan tinggi yang relatif banyak, Tangerang Selatan memiliki aset untuk mendorong pembangunan berbasis pengetahuan. Kolaborasi antara pemerintah kota, kampus, dan sektor swasta dapat mengisi celah fiskal melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, misalnya untuk transportasi publik, pengelolaan sampah, dan penyediaan ruang terbuka hijau.
Revisi rencana tata ruang menjadi instrumen kunci. Tanpa penegakan yang konsisten, insentif pembangunan akan terus mengalir ke kawasan yang sudah jenuh dan memperlebar disparitas. Sebaliknya, bila pemerintah kota berani mengarahkan investasi ke simpul-simpul pertumbuhan baru di sisi selatan dan timur, beban Jakarta-sentris dapat berkurang sekaligus menciptakan pusat ekonomi lokal.
Pada usia 18 tahun, ukuran keberhasilan Tangerang Selatan tidak lagi terletak pada kecepatan pertumbuhan, melainkan pada kualitas distribusinya. Indikator yang perlu diperhatikan ke depan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga angka kemiskinan kota, cakupan layanan air perpipaan, rasio ruang terbuka hijau per kapita, serta waktu tempuh rata-rata warga menuju tempat kerja. Bila indikator-indikator itu membaik secara merata, maka frasa kota yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat bukan sekadar retorika seremonial, melainkan arah kebijakan yang terukur — sebagaimana dicatat Beritainti.com dalam pembacaan atas arah pembangunan kota-kota otonom muda di kawasan Jabodetabek.



