PTI Tuding Pemerintah Langgar Perintah Mahkamah Agung soal Imran Khan

Islamabad — Ketegangan politik di Pakistan kembali memanas setelah pemerintah memindahkan pendiri Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Imran Khan, ke Pakistan Institute of Medical Sciences (Pims), bukan ke Shifa International Hospital sebagaimana diperintahkan Mahkamah Agung. Partai oposisi itu langsung menuding pemerintah melakukan penghinaan terhadap pengadilan dan mengumumkan akan mengajukan gugatan contempt of court ke Mahkamah Agung pada Sabtu.

Pada Selasa pekan ini, Mahkamah Agung memerintahkan pemerintah untuk memindahkan Imran Khan dari Penjara Adiala ke Shifa International Hospital, fasilitas kesehatan swasta. Seluruh perhatian publik pun tertuju ke rumah sakit tersebut, dengan pengamanan ketat polisi yang berjaga pada Kamis malam. Namun, pada Jumat pagi, Menteri Informasi Attaullah Tarar mengungkapkan bahwa Imran Khan justru dibawa ke Pims, rumah sakit milik pemerintah.

Mahkamah Agung sebelumnya juga telah menegaskan bahwa laporan medis dan informasi mengenai kondisi kesehatan Imran Khan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik oleh pihak mana pun. Ketentuan inilah yang kini menjadi senjata utama PTI dalam menyerang pemerintah.

Kesaksian Uzma Khan: Proses yang Tidak Transparan

Saudari Imran Khan, Uzma Khan, yang hadir dalam pemeriksaan medis tersebut, menggelar konferensi pers di Islamabad bersama dokter pribadi Imran, Dr Faisal Sultan. Ia menuturkan bahwa pihak keluarga menerima panggilan telepon pada Kamis untuk datang ke Penjara Adiala, tempat Imran ditahan.

"Kami tiba di Penjara Adiala sekitar pukul 8 hingga 8.30 malam," ujar Uzma. "Setelah itu, kami dibawa ke ruangan wakil pengawas polisi yang bernama Sibtain."

Uzma kemudian menceritakan bahwa Sibtain meminta Dr Sultan keluar dari ruangan, sementara dirinya tetap tinggal. Sekitar 10 hingga 15 menit kemudian, seorang asisten inspektur polisi wanita membawanya ke sebuah mobil.

"Selama proses itu, polisi tidak menjawab satu pun pertanyaan saya, termasuk tentang keberadaan Dr Sultan," tambahnya. Ia kemudian dibawa ke Pims.

Kronologi ini dianggap PTI sebagai bukti bahwa pemerintah tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung secara utuh dan transparan. Partai menilai perpindahan mendadak ke Pims — yang terjadi saat proses transfer sedang berlangsung — merupakan tindakan sepihak yang melanggar hukum.

Pemerintah: Ini Keputusan Keamanan, Bukan Politik

Di sisi lain, pemerintah membantah keras tudingan tersebut. Menteri Urusan Parlemen Dr Tariq Fazal Chaudhry menegaskan bahwa keputusan memindahkan Imran Khan ke Pims diambil oleh lembaga keamanan dan tidak bersifat politis.

Dalam wawancara di program Naya Pakistan di Geo News, Chaudhry menjelaskan bahwa seluruh persiapan pengamanan sebenarnya telah dilakukan di Shifa International Hospital. Administrasi, Inspektur Jenderal Polisi, dan aparat penegak hukum telah mensterilkan area di sekitar rumah sakit tersebut.

"Administrasi, IG polisi, dan aparat penegak hukum telah mengamankan kawasan itu, rumah sakit dibuat aman, dan Imran Khan berangkat dari Penjara Adiala," kata Chaudhry. "Tetapi izin keamanan tidak dapat diberikan."

Ketika ditanya kapan rencana berubah, menteri itu menjawab bahwa keputusan diambil setelah persiapan di Shifa rampung, tepat saat Imran Khan sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut.

"Saat dia sedang dalam perjalanan, institusi keamanan kami menilai situasi, dan polisi serta aparat penegak hukum memutuskan bahwa mereka tidak dapat mengendalikan situasi ketertiban umum," jelas Chaudhry.

Namun, ketika didesak mengapa Pims dianggap aman sementara Shifa tidak, sang menteri menjawab bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan lembaga keamanan.

"Jika mereka tidak mengambil tanggung jawab untuk memastikan sebuah bangunan aman, atau jika mereka yakin tidak bisa menjaga keamanan bangunan itu, kami harus mendengarkan apa yang mereka katakan. Ini bukan keputusan politik," tegasnya.

Dua Narasi yang Berbenturan

Kedua narasi ini menghadirkan benturan yang tajam. PTI melihat perpindahan ke Pims sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap perintah Mahkamah Agung, sementara pemerintah membingkainya sebagai pertimbangan keamanan semata. Perbedaan sudut pandang itu dapat dirangkum sebagai berikut:

Pertanyaan mendasar yang mengemuka adalah mengapa fasilitas swasta yang telah disiapkan tiba-tiba dianggap tidak aman, padahal pengamanan massal telah dilakukan. Kejanggalan inilah yang menjadi dasar kecurigaan PTI bahwa ada motif di luar keamanan, apalagi Mahkamah Agung telah melarang penggunaan informasi kesehatan Imran Khan untuk tujuan politik.

Perkara ini juga menjadi ujian bagi kredibilitas lembaga peradilan di Pakistan. Jika PTI benar-benar mengajukan gugatan contempt of court, Mahkamah Agung harus menentukan sikap terhadap ketidakpatuhan eksekutif atas putusannya sendiri — sebuah situasi yang dapat memperdalam krisis konstitusional yang telah berlangsung berbulan-bulan di negara tersebut.

Langkah Hukum Selanjutnya

PTI mengumumkan akan mendatangi Mahkamah Agung pada Sabtu untuk mengajukan gugatan penghinaan pengadilan. Imran Khan sendiri diketahui telah berada di Pims, setelah sebelumnya sempat dibawa kembali ke Penjara Adiala usai dinyatakan layak secara medis oleh para dokter.

Situasi ini memastikan bahwa pertarungan politik antara pemerintah koalisi dan PTI akan terus berlanjut di meja hukum, dengan kondisi kesehatan Imran Khan kini menjadi sorotan nasional. Publik Pakistan menanti sikap Mahkamah Agung dalam sidang Sabtu nanti — apakah pengadilan akan menegakkan otoritasnya atau membiarkan keputusan keamanan mengalahkan perintah pengadilan.