Prabowo Tegaskan Ekonomi Kerakyatan Harus Jadi Arah Pembangunan

Jakarta, 12 Juli 2026 – Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Sabtu pagi menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan harus kembali menjadi arah utama pembangunan nasional. Presiden meminta seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menyelaraskan program kerja dengan prinsip ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada investasi besar dan pasar modal.

Arahan Tegas dalam Sidang Kabinet

Dalam arahannya yang disampaikan selama hampir satu jam, Prabowo mengatakan bahwa gejolak ekonomi global akibat perang dagang dan krisis pangan menunjukkan kerentanan model pembangunan yang terlalu bergantung pada impor dan modal asing. “Kita harus kembali ke jati diri bangsa, yaitu ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Ini bukan sekadar slogan, tapi komitmen konstitusional,” kata Prabowo dengan nada tegas.

“Kita terlalu lama bergantung pada rantai pasok global. Saatnya kita bangun kekuatan sendiri dari dalam negeri. Ekonomi kerakyatan bukan berarti anti-investasi, tapi investasi harus membuat rakyat kita menjadi tuan di rumah sendiri.”

Presiden menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk segera merancang ulang program pembangunan agar lebih inklusif. Ia mencontohkan keberhasilan negara seperti China dan India yang menggabungkan industrialisasi dengan pemberdayaan ekonomi desa dan koperasi. “Pertumbuhan ekonomi harus bisa dinikmati oleh pedagang kecil di pasar, petani di sawah, dan nelayan di pesisir. Bukan hanya dinikmati oleh para pemilik modal besar,” tambahnya.

Fokus pada Kemandirian Pangan dan Energi

Sektor pangan dan energi menjadi dua pilar utama ekonomi kerakyatan yang ditekankan Prabowo. Pemerintah akan meluncurkan “Gerakan Kemandirian Pangan Nasional” dengan target mengurangi impor beras, jagung, kedelai, dan gula hingga 50 persen dalam tiga tahun. Untuk itu, Presiden mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk intensifikasi pertanian, penyediaan pupuk murah, dan modernisasi irigasi. “Kita punya lahan luas, kita tidak boleh bergantung pada negara lain untuk urusan pangan. Nenek moyang kita swasembada, kita harus kembali ke situ,” katanya.

Di bidang energi, Presiden mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis potensi lokal, seperti biodiesel dari sawit, panas bumi, dan panel surya. Kebijakan ini diyakini akan mengurangi impor bahan bakar minyak sekaligus menciptakan jutaan lapangan kerja baru di pedesaan. “Energi adalah kedaulatan bangsa. Kalau kita bisa produksi sendiri, kenapa harus impor?” ujarnya.

Koperasi dan UMKM Jadi Pilar Baru Ekonomi

Dalam kerangka ekonomi kerakyatan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ditempatkan sebagai pilar penting. Prabowo meminta Menteri Koperasi dan UKM untuk menyusun “Grand Design Koperasi Nasional” yang mengintegrasikan koperasi desa ke dalam rantai pasok digital nasional. “Koperasi kita harus modern, digital, dan kompetitif. Tidak hanya simpan pinjam, tapi juga mengolah hasil bumi agar punya nilai tambah,” perintahnya.

Pemerintah akan memberikan bantuan modal dengan suku bunga rendah, pendampingan manajemen, dan akses pemasaran melalui platform digital milik negara. Targetnya, pada tahun 2029 akan tercipta 5 juta anggota koperasi baru dan 10 juta UMKM yang sepenuhnya terdigitalisasi. “Kita dorong anak muda untuk kembali ke pertanian dan koperasi. Ini bukan sektor kuno, tapi sektor masa depan,” kata Prabowo.

Anggaran dan Reformasi Regulasi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Presiden meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mematok alokasi minimal 25 persen dari total APBN 2027 untuk program ekonomi kerakyatan, termasuk dana desa, Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah, dan jaring pengaman sosial. Presiden juga memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk memangkas regulasi rumit yang menghambat pertumbuhan UMKM dan koperasi. “Reformasi birokrasi harus berani. Perizinan harus dipermudah, jangan ada lagi pungutan liar,” tegasnya.

Prabowo menekankan bahwa perubahan arah pembangunan ini tidak berarti menutup pintu bagi investasi asing. “Kita tetap membuka investasi seluas-luasnya, tapi prioritasnya adalah ekonomi nasional yang memakmurkan rakyat. Investasi asing harus bermitra dengan pengusaha lokal, alih teknologi, dan serap tenaga kerja,” jelasnya.

Respons Kalangan Ekonom dan Rencana Tindak Lanjut

Sejumlah ekonom menyambut baik arahan ini. Ekonom senior, Prof. Rhenald Kasali, menilai bahwa ekonomi kerakyatan sebenarnya adalah formula mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. “Ekonomi kerakyatan berarti memberdayakan yang kecil, sehingga yang besar tumbuh secara alami. Ini koreksi dari model trickle-down economics yang sudah terbukti gagal,” katanya kepada awak media. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa implementasi harus bebas dari korupsi dan kepentingan politik sesaat.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang turut hadir dalam sidang kabinet menambahkan bahwa ekonomi kerakyatan harus didukung inovasi teknologi agar generasi muda tertarik terjun ke sektor pertanian, koperasi, dan energi terbarukan. “Kita bisa buat startup pertanian, petani milenial, koperasi digital. Itu keren dan menjanjikan,” ujar Gibran.

Rapat kabinet itu juga memutuskan pembentukan Gugus Tugas Ekonomi Kerakyatan yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan beranggotakan para menteri terkait. Gugus tugas ini akan melaporkan progres implementasi setiap bulan kepada Presiden.